Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menjadikan vaksin booster Covid-19 sebagai syarat untuk mudik Lebaran tanpa harus melakukan swab antigen maupun tes polymerase chain (PCR). Lantas berapa lama jarak vaksin booster dari vaksin kedua? Informasi saja, vaksin booster diberikan kepada masyarakat berusia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan menyelesaikan vaksinasi primer atau sudah disuntik vaksin dosis pertama dan kedua. Bagi kelompok masyarakat berusia 18-59 tahun, vaksin booster diberikan enam bulan setelah penyuntikan dosis kedua dilakukan. Adapun untuk kelompok masyarakat berusia 60 tahun ke atas (lansia), vaksin booster diberikan 3 bulan setelah dosis kedua. Percepatan penyuntikan vaksin booster bagi lansia tertuang dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/ 1123 /2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi Lansia. "Kalau sebelumnya vaksinasi booster diberikan minimal 6 bulan, mulai hari ini pemberian dosis booster bagi lansia dapat diberikan dengan interval minimal tiga bulan setelah mendapat vaksinasi primer lengkap," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (31/3/2022). Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin booster harus terlebih dahulu mendapatkan e-tiket yang terdapat di website Pedulilindung.id dan aplikasi PeduliLindungi. Berikut cara mengeceknya: Melalui Website PeduliLindungi.id
Melalui Aplikasi PeduliLindungi
Saat ini sudah ada enam vaksin yang digunakan dalam booster. Yakni ada Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J&J) dan Sinopharm. Keenamnya menggunakan kombinasi baik homolog dan heterolog dalam pemberian dosis ketiga vaksin Covid-19. Berikut kombinasi vaksin booster yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu:
(roy/roy) TAG: vaksin booster vaksin covid-19 kemenkes mudik lebaran
Jakarta, CNBC Indonesia - Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mendorong masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga (booster) untuk langsung disuntik vaksin Covid-19 yang tersedia. Ini sebagai langkah antisipasi mitigasi infeksi varian Omicron. "Langkah mitigasi kenaikan kasus [omicron] pemerintah mendorong akselerasi vaksin umum dan booster, pemerintah juga meminta masyarakat yang ada tiket vaksin ketiga langsung suntik vaksin yang disediakan," ujarnya dalam konferensi pers digital di Jakarta, Senin (24/1/2022). Sebelumnya, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan hasil studi menunjukkan telah terjadi penurunan antibodi pada 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer lengkap, sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Vaksinasi booster diselenggarakan oleh Pemerintah dengan sasaran masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok Lansia dan penderita imunokompromais. Penerima vaksinasi booster telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Jenis vaksin yang digunakan antara lain, untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca, separuh dosis (0,25 ml), atau vaksin Pfizer, separuh dosis (0,15 ml). Untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna separuh dosis (0,25 ml), atau vaksin Pfizer, separuh dosis(0,15 ml). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin alasan penyuntikan vaksin heterologous. Menurutnya hal ini sudah banyak dilakukan peneliti di luar negeri. Selain init dengan cara ini jenis antibodi yang dihasilkannya lebih kaya dibandingkan dengan skema homologous atau vaksin primer sama dengan booster. "Setelah kita lihat, rata-rata kalau vaksin primer itu mungkin 100-200 sudah tinggi sekali titer antibodinya. Begitu dia disuntik booster setengah dosis, itu naik ke level 7.500 sampai 8.000. Kalau kita ingat plasma konvalesen itu memberikan proteksi di level 250," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (18/1/2022). (roy/roy)
 Vaksinasi Covid-19 (Jakarta, 16/02)--Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.02.06/II/921/2022 tentang Pemberian Vaksinasi Covid-19 bagi Sasaran yang Drop Out. SE tersebut ditandatangani Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu pada 13 Februari 2022. Dalam SE tersebut, Kemenkes menyebutkan, hingga 12 Februari 2022, vaksinasi Covid-19 dosis pertama telah diberikan pada 188.168.168 masyarakat. Namun, vaksinasi dosis kedua baru sekitar 135.537.713 orang. Untuk itu, diperlukan upaya untuk segera melengkapi vaksinasi primer bagi masyarakat yang belum mendapatkan dosis kedua (sasaran drop out). Kemenkes meminta sasaran yang mengalami drop out atau belum mendapatkan vaksin dosis kedua dalam waktu lebih dari enam bulan untuk melakukan vaksinasi primer ulang. Adapun pelaksanaan vaksinasi ulang tersebut dapat menggunakan platform yang berbeda dari vaksin semula. Kemudian, bagi sasaran yang mengalami drop out dalam rentang waktu kurang dari enam bulan dapat diberikan vaksin dosis kedua dengan platform yang berbeda sesuai ketersediaan di masing-masing daerah. Kemenkes mengatakan, lantaran saat ini vaksin Sinovac yang didistribusikan jumlahnya terbatas dan diperuntukkan bagi sasaran anak usia 8-11 tahun, sasaran yang drop out dapat menggunakan vaksin dengan platform berbeda yang tersedia untuk melengkapi dosis keduanya dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa expired date terdekat. Terakhir, Kemenkes mengatakan, ketentuan tersebut sesuai dengan rekomendasi ITAGI tanggal 11 Februari 2022. Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lebih dari 10 juta orang belum disuntik vaksin dosis kedua dalam kurun waktu di atas 3 bulan. Sementara itu, ada 2,5 juta orang yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua lebih dari 6 bulan. "Lihat bahwa yang belum divaksinasi dosis dua ini yang di atas 3 bulan yang sudah terlambat, itu ada 10 juta lebih. Yang di atas 6 bulan ada 2,5 juta," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual terkait hasil ratas PPKM, Senin (14/2/2022). Budi meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua. Sebab, kata dia, mereka yang dirawat di ruang ICU dan meninggal akibat Covid-19, sebagian besar tidak disuntik vaksin dosis lengkap. "Jadi yang sudah divaksin pertama kali belum lengkap kemudian tidak Vaksinasi kedua itu ada 2,5 juta di seluruh Indonesia, cepat suruh ulangi lagi vaksinasinya, kita toh banyak vaksinnya," ujarnya. Jakarta Pusat, Kominfo – Setelah Pemerintah mengumumkan secara resmi pelaksanaan pemberian Vaksin Booster Covid-19 bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat, di media sosial beredar konten unggahan dengan narasi yang menyebut bahwa booster vaksin Covid-19 akan diberikan setiap enam bulan sekali. Pemberian booster setiap enam bulan sekali itu disebut karena antibodi yang menurun setelah sekian bulan suntikan. Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari kompas.com, informasi yang menyebut bahwa booster vaksin Covid-19 diberikan setiap enam bulan sekali adalah hoaks. Epidemiolog sekaligus Juru Bicara Satgas Covid-19 RS UNS, dr. Tonang Dwi Ardyanto mengatakan antibodi yang menurun bukan satu-satunya indikator pemberian booster. Beberapa penelitian memang menyebut bahwa antibodi di dalam tubuh yang dihasilkan vaksin Covid-19, menurun setelah enam bulan menerima dosis kedua. Kendati demikian, temuan ini tidak bisa menjadi dasar pemberian vaksin Covid-19 setiap enam bulan sekali. Adapun kebijakan booster vaksin Covid-19 dari pemerintah saat ini diperuntukkan bagi usia 18 tahun ke atas, minimal 6 bulan setelah dosis kedua dan di daerah dengan cakupan vaksinasi 70 persen penduduk untuk 1 dosis dan 60 persen untuk dosis lengkap. Berikut laporan isu hoaks, misinformasi dan disinformasi yang telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Kominfo, Kamis (13/01/2022): [DISINFORMASI] Vaksin Booster Berbayar untuk Masyarakat yang Tidak Punya Kartu BPJS Kesehatan [HOAKS] Booster Vaksin Covid-19 Diberikan Setiap 6 Bulan Sekali [HOAKS] Kuesioner Berhadiah dalam Rangka Perayaan HUT Toyota Ke-80 Bnar Talabani juga menyebutkan informasi tersebut tidak masuk akal, lantaran vaksin yang mengandung HIV sudah pasti tidak akan diloloskan pa Selengkapnya Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta klaim itu menyesatkan. Selengkapnya Faktanya, cuplikan video pidato Vladimir Putin tersebut telah disunting dengan menuliskan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan video asl Selengkapnya Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta bahwa itu salah. Selengkapnya |
Berapa lama harus vaksin covid lagi
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
