Mengapa labuhan disebut dengan akulturasi

RUANGNEGERI.com – Selama ini, Yogyakarta banyak dikenal sebagai kota pendidikan. Tentu hal ini tidak salah, mengingat terdapat ratusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di kota ini.

Namun ungkapan tersebut kurang lengkap tanpa melihat sisi keistimewaan lain, yaitu sebagai kota budaya. Secara politik dan pemerintahan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipimpin secara turun-temurun oleh seorang Sultan yang dikenal dengan Raja Jawa. 

DIY sendiri terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Artikel singkat ini membahas sisi Kota Yogyakarta khususnya, yakni bagaimana kota ini menjadi titik sentral yang tetap mempertahankan nilai-nilai serta kebudayaan Jawa hingga kini. Selain itu juga melihat aspek akulturasi yang terjadi, baik agama, budaya masyarakat serta bangunannya.

Baca juga: Grebeg Maulud: Menjaga Tradisi dalam Perayaan Maulid Nabi

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan pusat dari pemerintah Kerajaan Mataram Islam. Bukti sejarah tersebut bisa nampak dari keberadaan masjid tua seperti Masjid Jami’ Kota Gede, Masjid Pajimatan, Masjid Giriloyo serta Masjid Gede Kauman.

Ketiga masjid besar tersebut merupakan peninggalan di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, seorang Raja Mataram. Ia memimpin kerajaan dari tahun 1613 hingga 1645. 

Melansir laman Kraton Yogyakarta, Kotagede (saat ini merupakan salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta), merupakan Ibukota Kerajaan Mataram Islam, sebelum akhirnya dipindahkan ke Plered. Tidak mengherankan apabila banyak peninggalan kerajaan Mataram dapat kita jumpai di Kecamatan Kotagede ini.

Meskipun sudah berdiri sejak abad ke-16, namun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat baru benar-benar berdaulat pasca ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. 

Melalui perjanjian yang diintervensi oleh Belanda pada tanggal 13 Februari 1755 (Kemis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 Jawa) tersebut, Mataram kemudian dibagi menjadi dua. Yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.  

Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Sri Susuhunan Paku Buwono III, sementara Kasultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I.

Kedua pemimpin ini lantas bertemu di Jatisari untuk mendiskusikan perbedaan budaya (seperti tari tarian) yang membedakan kedua wilayah. Hasil perjanjian tersebut adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I mempertahankan tradisi-tradisi lama, sementara Sri Susuhunan Paku Buwono III menciptakan kebudayaan baru.

Setelah kesepakatan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I mendeklarasikan kerajaan pada tanggal 13 Maret 1755. Semenjak itu, mulailah dibangun beberapa bangunan penting. Antara lain adalah Kraton Yogyakarta, Masjid Gedhe Kauman dan Pasar Beringharjo.

Baca juga: Masjid Sigi Lamo dan Tradisi Islam di Ternate

Peran Kraton dalam Mempertahankan Budaya Jawa

Salah satu kelebihan Yogyakarta adalah kota ini memiliki beberapa universitas yang membuka jurusan ilmu sejarah dan juga arkeologi. Peran kraton dalam membangun infrastruktur budaya sangatlah tinggi.

Basis komunitas maupun organisasi kepemudaan yang berfokus kepada sejarah, baik sejarah Yogyakarta khususnya maupun Indonesia secara umum juga terbilang banyak. Sebut saja komunitas Malam Museum, komunitas Jagongan Naskah yang berfokus kepada kajian manuskrip, komunitas Kinara Vidya dan lain-lain.

Museum Sonobudoyo yang dimiliki oleh pihak kraton juga beberapa kali menyelenggarakan seminar yang menargetkan masyarakat umum. Kebudayaan Jawa dan Tionghoa di Yogyakarta juga tetap terjaga hingga saat ini. 

Ritual dan tradisi masyarakat setempat masih banyak yang bertahan. Peran dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sangatlah signifikan. Tradisi seperti tari maupun karya sastra bahkan dibuat langsung oleh Sultan.

Baca juga: Suku Osing, Keunikan Adat dan Tradisi Asli Banyuwangi

Sultan Hamengkubuwono I misalnya, menghasilkan karya seni berupa tarian, seperti Beksan Lawung, Beksan Etheng dan dramatari Wayang Wong. Raja sekaligus Gubernur DIY saat ini, Sultan Hamengkubuwono X, juga membuat Tarian Bedhaya Tirta Hayuuningrat.

Beberapa tarian hasil karya Sultan tersebut adalah tarian yang diyakini penuh kesakralan. Sebut saja Tari Bedhaya Semang, yang dianggap sebagai tari pertemuan antara Sultan Agung dan Kanjeng Ratu Kidul.

Karena tari ini dianggap sakral, maka terdapat ritual-ritual dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para penari, baik sebelum maupun sepanjang pementasan tari. Tarian khusus ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pada saat Penobatan Sultan.

Dalam hal ritual, Grebeg Maulud merupakan salah satu yang terkenal di Yogyakarta. Namun ada juga ritual lain yang tak kalah populer bagi masyarakat setempat, yakni ritual labuhan dan jamasan pusaka.

Melansir dari laman Kratonjogja.id, labuhan merupakan ritual melabuhkan ubo rampe di berbagai tempat yang dianggap sakral seperti Gunung Merapi, Gunung Lawu, Pantai Parangkusumo dan Pantai Dlepih Khayangan di Wonogiri. Upacara ini dilakukan tahunan hingga 8 tahun sekali setiap tanggal 29 Rojab.

Adapun Jamasan Pusaka adalah ritual tahunan untuk membersihkan pusaka kraton. Pusaka ini termasuk senjata, kereta dan manuskrip. Selain jamasan kereta, upacara ini tertutup untuk khalayak umum.

Festival Kebudayaan dan Komunitas ini merupakan kegiatan berbasis budaya dan sejarah, khususnya sebagai corong pengenalan budaya Jawa kepada generasi muda.

Baca juga: Gunung Merapi: Mitologi Imajiner dan Letusan yang Mengubah Peradaban Jawa

Penggunaan “Khalifatullah” dalam Gelar Sultan

Mungkin sedikit yang tahu bahwasanya para Sultan di Yogyakarta khususnya, memiliki gelar yang sangat panjang. Gelar tersebut berbunyi “Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Alaga Abdur Rahman Sayidin Panatagama Kalifatullah.”

Penggunaan kata kata yang merupakan gabungan dari Bahasa Jawa dan Arab dalam gelar tersebut tentu secara langsung menunjukkan kuatnya akulturasi Jawa dengan Islam.

Menurut Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul Nusa Jawa Jilid 3 (2018), sebagaimana mengutip Historia.id, menyebutkan bahwa penggunaan gelar ini ditujukan sebagai bentuk legitimasi dalam transisi.

Raja-raja Jawa pada jaman Hindu-Buddha dianggap sebagai keturunan dewa. Sebagai bentuk legitimasi, maka mereka menjadi perwakilan Allah swt (khalifatullah) di bumi ketika bertahta di kerajaan Islam.

Gelar ini sudah digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I tiga abad silam. Hal itu tentu menjadi indikasi kuat bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah kerajaan Islam di Jawa. Bahkan, gelar ini juga digunakan oleh pendiri Kerajaan Mataram, yaitu Panembahan Senopati satu abad sebelumnya.

Gelar “Khalifatullah” terakhir digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sebab pada tahun 2015 lalu, sang Sultan memutuskan untuk mengganti gelar tersebut dengan Bahasa Jawa.

Baca juga: Menyambut Ramadhan dengan Tradisi Meugang di Aceh

Perpaduan Jawa dan Islam Nampak di Bangunan Masjid

Masjid-masjid di pulau Jawa terkenal memiliki desain khusus yang tidak dapat ditemukan di negara-negara Timur-Tengah. Umumnya, masjid di Jawa meniru desain dari Masjid Agung Demak, masjid yang didirikan oleh Wali Songo.

Desain masjid tua di Jawa kebanyakan memiliki atap yang berbentuk tajuk dan disusun berlapis serta tidak memiliki kubah. Untuk Masjid Agung Demak dan Masjid Kauman, atapnya terdiri dari tiga lapis yang menjulang ke atas dengan disokong oleh 4 tiang utama yang disebut sebagai soko guru.

Masjid-masjid tersebut juga memiliki serambi yang digunakan untuk berbagai keperluan kemasyarakatan. Jika diperhatikan, desain masjid-masijd tua di Jawa lebih banyak bercorak bangunan di era Majapahit dengan berbagai penyesuaian.

Sehingga, tidak mengherankan jika masjid tua di Jawa lebih mirip dengan bangunan di masa Hindu-Budha dari pada desain masjid di negara Timur-Tengah. 

Baca juga: Suku Tengger, Kearifan Lokal di Kaki Gunung Bromo yang Menawan Hati Wisatawan

Masjid bersejarah di Jawa juga ditandai dengan candrasengakala, yakni penanda waktu yang berdasarkan kalender bulan yang diungkapkan melalui tulisan, bentuk atau gambar.

Metode penanggalan ini sudah ada, bahkan sejak runtuhnya kerajaan Majapahit. Masjid Gedhe Kauman misalnya, memiliki candrasengkala yang berbunyi Gapura Trus Winayang Jalma. Adapun Masjid Agung Demak memiliki candrasengakala dalam bentuk bulus (kura-kura) yang menandakan tanggal dibangunnya masjid tersebut.

Candrasengakala ini lazim ditemukan di berbagai artefak kuno Kerajaan Jawa baik itu baik bangunan, manuskrip atau bahkan prasasti. Dilihat dari tata ruangnya, masjid-masjid tua di Kota Yogyakarta khususnya, juga mengikuti falsafah Jawa yang berbunyi Catur Gatra Tunggal. Konsep ini memiliki arti bahwa pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek religius, ekonomi dan sosial.

Kota Yogyakarta sebagai Ibu kota dari Kerajaan Jawa di masa lampau juga menerapkan konsep ini. Kraton, yang dibangun terlebih dahulu dibandingkan yang lain, dilengkapi dengan alun-alun yang berfungsi sebagai tempat interaksi masyarakat.

Setelah itu, dibangunlah Masjid Kauman yang terletak di sebelah barat kraton dan pasar Beringharjo di utara yang melambangkan aspek religius sekaligus ekonomi. 

Lebih lanjut, pusat Kota Yogyakarta juga dibangun lurus dengan Gunung Merapi dan Pantai Parangtritis/Parang Kusumo serta dikelilingi oleh Masjid Pathok Negara.

Ini menunjukkan falsafah kosmologi Jawa mengenai kekuatan spiritual dan manunggaling kawulo lan gusti (menyatu antara hamba dengan Tuhannya). Hal itu sangat jelas memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Mataram.

Baca juga: Tradisi Unik Suku Sasak di Lombok, ‘Menculik’ Gadis yang Hendak Dinikahi

Akulturasi Kejawen dengan Islam

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bukan hanya kerajaan merupakan bentuk ‘pertemuan’ antara nilai-nilai falsafah Jawa dengan Islam (Kejawen). Oleh karena itu, banyak budaya Kejawen di wilayah Yogyakarta yang justru kental dengan nilai-nilai keislaman.

Syarifah & Wahyudi dalam penelitian berjudul Sinergitas Islam dan Budaya dalam Kearifan Lokal: Studi Kasus pada Komplek Pemakaman Raja-raja Imogiri di Desa Panjaitan Imogiri, menyimpulkan bahwa harmonisasi antara Islam dengan kebhinekaan masyarakat Jawa khususnya, telah menjadi pondasi kuat dalam membangun peradaban bangsa yang majemuk.

Contoh kebudayaan yang terkenal adalah Grebeg Maulud maupun Grebeg Suro. Dimana setiap tanggal 12 Maulud dan Grebeg Suro di bulan Muharram selalu diperingati secara meriah.

Acara tersebut terdapat beberapa tradisi Islam dan Kejawen. Hal itu nampak pada malam selikuran (malam tanggal 21 Ramadan), tradisi Rasulan di Gunung Kidul, ritual Ngarak Siwur dan Nguras Kong di Imogiri, Bantul.

Ritual tersebut bermakna penyampaian rasa syukur kepada Allah swt. Adapun acara selikuran adalah bertujuan untuk menyambut malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ritual Ngarak Siwur serta Nguras Kong ditujukan untuk membersihkan kong peninggalan Sultan Agung Hanyakrakusuma.

Menurut legenda, kong ini merupakan penampungan air tempat sultan biasanya bersuci (wudlu). Masyarakat sekitar banyak yang mempercayainya sebagai benda keramat.

Baca juga: Islam dalam Dimensi Kebudayaan Indonesia

Letusan besar Gunung Merapi juga membantu kemenangan Mataram atas Pajang dan penguasa laut selatan. Nyi Roro Kidul, yang dikenal sebagai penguasa laut selatan, dikisahkan memiliki cerita spiritual dengan Sultan Agung dan Panembahan Senopati.

Makam raja-raja Jawa di Imogiri, Kabupaten Bantul, dibangun di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perumahan sekitarnya. Hal itu adalah sesuai dengan kepercayaan kosmologi Jawa.

Komplek makam juga disertai dengan fasilitas masjid. Masjid Pajimatan dan masjid Giriloyo di dekat makam raja-raja di Imogiri misalnya, dibangun secara bersamaan. Hal itu tentu saja berhubungan erat dengan nilai spiritualitas.

Bercerita mengenai budaya Jawa dan Islam di Yogyakarta khususnya, sama dengan menceritakan kompleksitas kebudayaan Jawa secara keseluruhan. Cukup rumit dan sangat terbuka dengan berbagai tafsir dan perspektif sejarah.

Karena di kota ini, terdapat banyak peninggalan kebudayaan Jawa. Baik pada saat Hindu-Buddha (Kerajaan Medang atau Mataram Kuno) maupun Jawa ketika sudah menjadi Mataram Islam.