Seiring dengan dinamika masyarakat, sistem pembayaran pun dituntut dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat untuk memindahkan dana secara cepat, aman, dan efisien. Tuntutan untuk menjawab kebutuhan sistem pembayaran secara mudah itu membuat inovasi teknologi sistem pembayaran berkembang dengan sangat cepat. Show
Hingga saat ini, uang masih menjadi alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Kini, alat pembayaran telah berkembang dari uang tunai ke alat pembayaran nontunai berbasis kertas (cek, bilyet giro); alat pembayaran nontunai bukan kertas (internet banking, rekening elektronik, RTGS (real time gross settlement), atau transfer kredit melalui kliring), serta alat pembayaran berbasis kartu (ATM, kartu kredit, debit, dan prabayar). Alat pembayaran tunai saat ini masih lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam), terutama untuk transaksi bernilai kecil. Namun, pemakaian uang kartal dinilai kurang efisien karena biaya pengadaan dan pengelolaannya terbilang mahal. Belum lagi memperhitungkan inefisiensi waktu dan risiko. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisiensi dalam pemakaian uang tunai kartal, pemerintah dan Bank Indonesia mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS). Namun, Bank Indonesia memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Alat pembayaran nontunai kini sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Catatan Bank Indonesia menunjukkan, pada tahun 2017 transaksi uang elektronik mencapai 90 juta transaksi. Angka ini naik 76% dibanding setahun sebelumnya, dan meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan 10 tahun lalu. Perkembangan sistem pembayaran memang tidak terpisahkan dari inovasi infrastruktur teknologi. Inovasi dalam pembayaran nontunai saat ini antara lain layanan finansial melalui mesin dan kartu ATM/ debet, kartu kredit, uang elektronik (e-money), transfer dana, serta berbagai layanan gerbang pembayaran yang saat ini tumbuh subur di Indonesia. Berbagai produk finansial tersebut telah berkembang pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian masyarakat. Pemerintah sendiri terus mengenalkan sistem pembayaran nontunai kepada masyarakat luas. Tujuannya, agar penggunaan uang tunai yang berbiaya mahal itu dapat dikurangi, dan masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan lembaga keuangan secara optimal. Sistem pembayaran nontunai yang telah dikembangkan pemerintah antara lain pembayaran parkir di perkotaan, pembayaran retribusi tol di seluruh Indonesia, dan penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Di masa mendatang pasti akan lebih banyak lagi inovasi sistem dan layanan pembayaran nontunai baru yang mudah dan murah. Pemerintah sendiri tidak hanya peduli pada efisiensi sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses untuk seluruh masyarakat. Artinya, sistem pembayaran nontunai baru itu harus memberi kemudahan bagi pengguna, untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. (*) Informasi terkait: – Gerakan Nasional Non Tunai – Gerbang Pembayaran Nasional – Smart City – Pembayaran Retribusi Tol Nontunai
Indonesia mempunyai sistem pembayaran yang resmi berlaku. Sistem pembayaran tersebut mempunyai prinsip, peran, dan komponennya tersendiri. Sistem pembayaran tersebut terdiri dari berbagai mekanisme, peraturan, dan lembaga yang berfungsi dalam melakukan pemindahan dana sebagai upaya dalam memenuhi kewajiban yang timbul karena adanya aktivitas ekonomi. Pengertian seperti ini juga sudah tertulis di dalam UU NO. 23 tahun 1999. Selain itu, sistem pembayaran juga dihubungkan dengan pemindahan sejumlah uang dari suatu pihak ke pihak yang lain. Selain itu, ada juga yang menggunakan alat pembayaran yang lebih rumit dan kompleks. Alat pembayaran tersebut melibatkan berbagai lembaga dan sudah terikat dengan berbagai peraturan. Dewasa ini, sistem pembayaran Indonesia sudah diatur dan juga diawasi oleh Bank Indonesia berdasarkan UU BI. Komponen Sistem PembayaranTerdapat beberapa komponen yang mampu membangun sistem pembayaran agar bisa terealisasi lebih mudah. Beberapa komponen sistem pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
Setiap komponen diatas saling terikat dan berhubungan agar mampu membentuk payment system. Baca juga: Bagaimana Cara Menghitung Tingkat Inflasi? Berikut Pembahasannya Prinsip-prinsip Sistem PembayaranBaiknya suatu sistem pembayaran harus mampu memberikan tingkat kenyamanan dan juga keamanan untuk seluruh penggunanya, baik itu dalam bentuk tunai ataupun nontunai. Sebagai lembaga yang bertugas menjalankan payment system di Indonesia, Bank Indonesia sudah mengatur empat prinsip sistem pembayaran, yakni: 1. EfisienPrinsip ini lebih menekankan pada tingkat pelaksanaan payment system yang harus bisa dilakukan secara lebih luas. Sehingga, biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat sebagai pengguna akan lebih terjangkau. 2. AmanSetiap risiko yang terdapat di dalam payment system harus bisa dikelola dan juga dimitigasi lebih baik dengan adanya payment system, baik itu risiko kredit, fraud, dan likuiditas. 3. Perlindungan KonsumenSistem pembayaran harus bisa dijaga dengan baik dalam hal menjaga jumlah uang tunai yang beredar ataupun kondisinya yang memang masih layak edar. Hal tersebut sering disebut dengan clean money policy. 4. Kesetaraan AksesBank Indonesia tidak menginginkan adanya kegiatan praktik monopoli dalam kegiatan sistem pembayaran, karena hal ini nantinya akan menghambat pengguna lain untuk ikut serta. Peranan BI Dalam Penyelenggaraan Sistem PembayaranSeperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bersama bahwa lembaga yang memiliki wewenang untuk menjaga dan juga mengatur kelancaran sistem pembayaran adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Hal ini adalah salah satu bagian dari tujuan diciptakannya Bank Indonesia, yakni menjaga stabilitas nilai mata uang Rupiah agar peningkatan perekonomian nasional bisa terwujud dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai wewenang untuk menetapkan dan juga memberlakukan kebijakan dalam sistem pembayaran yang sudah diatur pada UU No. 23 tahun 1999 dan sudah diubah pada UU Nomor 6 tahun 2009 Hingga saat ini, BI mempunyai peran yang sangat banyak dalam menyelenggarakan sistem pembayaran, yakni:
Jenis Alat Pembayaran1. Alat Pembayaran TunaiAlat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang umum dan banyak digunakan, terlebih lagi untuk transaksi yang nilainya kecil. Alat pembayaran tunai tersebut berbentuk uang kartal, yakni berbentuk kertas dan juga koin yang tersedia dalam berbagai jumlah nominal. Di zaman yang sudah serba digital seperti saat ini, penggunaan uang kartal terbilang lebih sedikit daripada uang giral. Hal tersebut dikarenakan alat pembayaran tunai diklaim kurang efektif dan kurang efisien. Terlebih lagi bila melakukan transaksi yang nilai pasarnya ternyata lebih besar dengan menggunakan uang tunai, maka cenderung akan meningkatkan berbagai risiko, seperti perampokan, pencurian, dll. 2. Alat Pembayaran NontunaiDewasa ini, alat pembayaran non tunai sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Alat pembayaran yang satu ini diklaim lebih efisien. Kenapa? karena ketika melakukan kegiatan transaksi, masyarakat sudah tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan pengukuran nominal. Selain itu, pembayaran non tunai juga diklaim sangat minim akan risiko pencurian, karena seluruh kegiatan transaksi di dalamnya bisa dilacak oleh sistem. Untuk kegiatan transaksi nontunai yang jumlahnya besar, pelaksanaannya bisa dilakukan oleh BI dengan menggunakan sistem kliring dan sistem Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS. Beberapa sistem pembayaran nontunai yang bisa digunakan adalah:
3. Alat Pembayaran InternasionalSeperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap negara mempunyai mata uangnya tersendiri, walaupun beberapa diantaranya ada yang sama. Namun, bagaimana cara melakukan transaksi bila mata uangnya berbeda. Nah, untuk melakukan kegiatan transaksi internasional secara nontunai umumnya Anda harus menukarkan uang yang sama dengan nilai kurs yang berlaku. Beberapa contoh alat pembayaran nontunai bertaraf internasional adalah sebagai berikut:
Baca juga: Bitcoin Adalah Jenis Uang Elektronik yang Sedang Populer, Ini Cara Kerjanya! PenutupDemikianlah penjelasan kami tentang sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran terdiri dari berbagai mekanisme, peraturan, dan lembaga yang berfungsi dalam melakukan pemindahan dana sebagai upaya dalam memenuhi kewajiban yang timbul karena adanya aktivitas ekonomi. Saat ini, sistem pembayaran terbagi menjadi dua, yakni pembayaran tunai dan nontunai. Namun, karena saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran nontunai, maka Anda juga harus menyesuaikannya dengan menggunakan software akuntansi dan bisnis yang mampu melakukan pencatatan laporan keuangan secara otomatis. Salah satu software akuntansi yang bisa Anda gunakan adalah Accurate Online. Accurate Online mampu menyediakan lebih dari 200 jenis laporan keuangan secara otomatis, cepat dan tepat. Selain itu, Accurate Online juga sudah didukung dengan fitur penjualan, pembelian, persediaan, perpajakan, aset tetap, manufaktur, dan berbagai fitur lainnya yang akan mempermudah Anda dalam mengelola bisnis. Tertarik? Anda bisa mencoba Accurate Online secara gratis selama 30 hari dengan klik tautan gambar di bawah ini. |