Kegiatan pembayaran pajak kendaraan roda 4 tersebut merupakan salah satu praktek... . pendapatan

15 Wajib Pajak (WP) patuh di Jawa Timur mendapatkan hadiah tabungan umroh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diundi dalam peringatan Nuzulul Quran di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya,Senin malam (18/4/2022). Dengan disaksikan oleh sekitar 10 ribu jamaah yang memadati Masjid Agung itu, pengundian dilakukan secara bergantian antara lain oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah, Pj. Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latief Usman, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur Hervanka Tri Dianto, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno.

Pemberian apresiasi berupa Tabungan Umroh Bank Jatim ini, merupakan program unggulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. “Di momen ini kita juga lakukan pengundian tahap pertama bagi wajib pajak patuh yang mendapatkan tabungan umroh. Ada hal yang patut kita syukuri bahwa di tahun 2021 berdasarkan rilis Kemendagri pendapatan seluruh provinsi di Indonesia yang tertinggi secara persentatif adalah Jatim yaitu 103,97 persen dari target,” tegas Khofifah. Banyak program yang digulirkan Pemprov Jatim guna mendongkrak PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Mulai dari pemberian diskon, pembebasan denda keterlambatan atau pemutihan, hingga pemberian apresiasi pada wajib pajak patuh berupa tabungan umroh. Menurut Khofifah, upaya itu tak lepas dari upaya menyejahterakan warga Jatim.

“Karena semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak pula anggaran yang bisa dibelanjakan untuk penyejahteraan warga Jawa Timur,” pungkas Gubernur Khofifah.

Sejak 2019, Pemprov Jatim memberikan tabungan umroh senilai 30 juta rupiah pada para wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum tenggat waktu yang diberikan. Pada tahun ini disiapkan 46 tabungan umroh untuk wajib pajak patuh di Jawa Timur. Dengan pengundian tahap satu ini, maka masih tersisa sebanyak 31 orang pemenang yang akan terbagi dalam dua periode pengundian. Yakni, periode II diberikan kepada 15 orang, dan periode III diberikan bagi 16 orang.(*)

Pertama di Indonesia, Tahap Awal Dibuka di 75 Perguruan Tinggi se-Jatim

Sebagai bentuk dukungan dalam memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Layanan Samsat Kampus, di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Senin (4/4/2022).

Peluncuran inovasi tersebut ditandai dengan penekanan layar virtual yang dilakukan Gubernur Khofifah didampingi oleh PJ Sekdaprov Jawa Timur Wahid Wahyudi, Rektor Unair Surabaya Mohammad Nasih, Rektor UNESA, Kepala Bapenda Provinsi Jatim Abimanyu Poncoatmojo dan perwakilan dari Jasa Raharja serta Dirlantas Polda Jawa Timur.

Samsat Kampus sendiri merupakan inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Inovasi ini merupakan insiasi dan bentuk perhatian Gubernur Khofifah untuk mendukung pengembangan usaha-usaha koperasi perguruan tinggi sekaligus memberikan kemudahan dengan menyediakan tempat layanan pembayaran PKB yang cepat, mudah, dan dekat dengan lingkungan kampus perguruan tinggi.

Total, hingga saat ini terdapat 75 kampus yang siap bekerjasama memberikan layanan pembayaran PKB melalui layanan Samsat Kampus.

Gubernur Khofifah secara khusus memberikan apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh kampus negeri maupun swasta atas kerjasamanya dengan Bapenda Jatim.

Tak hanya itu, Khofifah juga mengapresiasi sinergitas yang juga dilakukan oleh Perbankan, UPT dilingkup Pemprov Jatim, termasuk pula Dirlantas Polda Jatim untuk menyukseskan adanya Samsat Kampus ini.

“Pembukaan ini pada dasarnya adalah perluasan dari PPOB (Payment Point Online Banking). Terima kasih sambutan dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, luar biasa. Tentu kami berharap bahwa secara khusus bisa bersinergi dengan seluruh koperasi yang ada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Jawa Timur,” kata Khofifah.

“Perluasan ini menjadi bagian penting bagi kami untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur makin mudah, makin murah, makin dapat dijangkau di berbagai lini,” imbuhnya.

Khofifah juga berharap, dengan adanya Samsat Kampus dapat memberikan penguatan bagi support public service bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.

Tidak hanya itu Khofifah menyampaikan, E-Samsat Bapenda Jatim memiliki indeks kepuasan masyarakat yang cukup tinggi yaitu sebesar 96.64 persen puas, dimana sisanya yakni sebanyak 3.33 persen biasa dan sebesar 0.03 persen tidak puas.

“Terimakasih atas seluruh kerja keras dari seluruh jajaran Bapenda Jatim, ini luar biasa. Hal ini harus dijaga dan dipertahankan. Bentuk layanan kepada masyarakat harus terus di dorong untuk memberikan kepuasan pada seluruh proses pelayanan KB Samsat,” ujar Khofifah.

Pada kesempatan tersebut pula, Gubernur Khofifah juga mengapresiasi Bapenda Provinsi Jawa Timur yang pada tahun ini telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut yakni Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2021.

Dimana penghargaan tersebut merupakan penghargaan pertama yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian evaluasi pelayanan publik.

Selain Samsat Kampus, inovasi mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga dilakukan Bapenda Jatim melalui sejumlah program. Seperti Samsat Bunda, yang hingga tanggal 3 April 2022, layanan pembayaran melalui jalur Samsat Bunda (Bumdes) telah dimanfaatkan sebanyak 16.982 wajib pajak dengan penerimaan Rp 4,9 Milyar.

Selain itu, juga adalah layanan Samsat OPOP, yang di periode yang sama telah dimanfaatkan sebanyak 1.887 wajib pajak dengan penerimaan sebanyak Rp 657 juta.

Dan total layanan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Samsat e Chanel yakni sebanyak 341.823 wajib pajak dengan penerimaan sebanyak Rp 183 Milyar.

Di sisi lain, Pemprov Jatim juga tetap kontinyu memberikan apresiasi pada wajib pajak yang taat dan patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan memberikan Undian Hadiah Tabungan Umroh. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama Kantor Bersama Samsat Jatim dengan Bank Jatim.

Sejak tahun 2019 hingga 2021, telah diberikan sebanyak 60 tabungan umroh kepada wajib pajak patuh. Dan, pada tahun 2022 kali ini, telah disediakan hadiah tabungan Umroh untuk 46 wajib pajak patuh, masing-masing senilai Rp 30 juta rupiah.

Dimana hadiah tersebut akan diundi dalam tiga tahap. Tahap pertama, akan dilaksanakan pada April 2022, dan tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Agustus bersamaan dengan HUT Kemerdekaan RI, serta tahap ketiga yakni pada bulan Oktober bersamaan dengan Hari Jadi Pemprov Jatim.

Tahun ini Pemprov Jatim juga kembali memberikan kebijakan berupa pembebasan pajak daerah yang dilaksanakan selama 3 bulan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2022. Dimana kebijakan tersebut meliputi Pembebasan sanksi administrarif pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok BBNKN II.(*)

Kabar gembira datang untuk warga Jawa Timur. Ini setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa menggulirkan kembali program insentif pajak menyambut datangnya Bulan Ramadan. Insentif yang diberikan ialah pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN kedua dan seterusnya.

Pemutihan pajak tersebut berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2022 mendatang dan berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan di Jawa Timur. Selain itu, pemutihan juga diperuntukkan bagi kendaraan luar provinsi Jatim yang melakukan balik nama kendaraan. Pemutihan ini secara resmi berlaku dengan turunnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/226/KPTS/013/2022 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, melalui pemberian insentif ini akan mengurangi beban masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Dengan demikian, masyarakat lebih tenang dalam menjalani ibadah selama Ramadhan.

“Insyallah stok bahan makanan pokok kita aman, kecuali minyak goreng, situasi Covid-19 semakin terkendali, ditambah lagi dengan adanya insentif pemutihan pajak, Ramadhan tahun ini Insya Allah dapat kita lewati dengan suasana bahagia dan semakin khusyuk ibadahnya,” tutur Gubernur Khofifah , Jum’at (1/4/2022).

Adanya pemutihan PKB dan pokok BBN II ini sekaligus menjadi ikhtiar pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim. Sebab, hingga 14 Maret 2022 tercatat sebanyak 277.430 obyek mengalami peralihan hak kepemilikan atau lapor jual namun belum dilakukan balik nama kendaraan. Dengan asumsi 50 % dari potensi tersebut memanfaatkan kebijakan pemutihan, dari sektor PKB akan dimanfaatkan oleh 138.715 wajib pajak.

“Jika potensi dari setiap sumber pendapatan daerah itu dapat terus dimaksimalkan, kami yakin semangat Optimis Jatim Bangkit di tahun 2022 ini akan terwujud,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, kesadaran masyarakat Jatim dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sangat tinggi. Hal itu terbukti dari berbagai capaian yang telah dibuktikan Bapenda Jatim. Tahun ini, sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar 22,49 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian realisasi pajak yang maksimal ini tidak lepas dari faktor inovasi layanan yang maksimal baik pembayaran langsung maupun inovasi pembayaran non tunai. Animo wajib pajak yang membayar secara non tunai dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan, hingga 30 Maret telah dimanfaatkan 307.183 wajib pajak.
“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat terus memaksimalkan layanan kita kepada masyarakat. Karena masyarakat akan semakin mudah dalam membayar pajak dapat dilakukan kapan saja dimana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat,” ujar Khofifah.

Pemprov Perbanyak Kuota Undian Umroh untuk 46 Wajib Pajak

Tingginya kesadaran wajib pajak ini menurut Khofifah patut disyukuri dan diapresiasi. Sebagai apresiasi, Pemprov Jatim kembali akan memberikan hadiah tabungan umroh yang tahun ini diperbanyak hingga 46 pemenang. Tabungan umroh tersebut diberikan dengan nilai nominal sebesar Rp 30 juta. Tahun lalu, penerima undian umroh hanya diberikan kepada 30 wajib pajak patuh di Jatim.

“Untuk tahap pertama, hadiah umroh akan kita undi pada awal Bulan Ramadhan tahun ini. Jadi segera bayar pajak kendaraannya agar mendapat kesempatan untuk menang undian umroh,” ujar Khofifah. Selanjutnya undian dilaksanakan pada momentum HUT Kemerdekaan RI dan HUT Provinsi Jatim 2022.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim) Drs. Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno, MM, pada Selasa, (29/03/2022) menyampaikan pengarahan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Triwulan I sekaligus mengukuhkan 28 orang Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) di ruang Loka Artha Praja kantor Bapenda Jatim.

Dalam pengukuhan itu, Kepala Bapenda Jatim menyampaikan harapannya kepada para PDPP yang bertugas di masing-masing Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (KB. Samsat) karena PDPP mengemban tugas berat dan merupakan ujung tombak pelayanan, serta sangat menentukan keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan dari PKB dan BBNKB.(*)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dari sisi Badan Pendapatan Daerah ((BAPENDA) terpantau stabil – progresif meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga Pandemi Covid-19. Bahkan pada periode yang sama di tahun lalu, jumlah penerimaan tahun ini mengalami peningkatan.

“Alhamdulillah, tren PAD Jatim dari BAPENDA relatif stabil bahkan progresif . Tidak ada kontraksi ,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau langsung data Real Time E-Samsat Jatim di Kantor Bapenda Jatim, Kota Surabaya, Rabu (17/2/2022) sore.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim per tanggal 17 Februari 2022, penerimaan kas PAD Jatim mencapai Rp 1,56 triliun atau 10,95% dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp 14,25 triliun.

Dibandingkan penerimaan tahun lalu pada periode yang sama, penerimaan PAD tahun ini meningkat 0,85%. Pada 17 Februari 2021, Bapenda Jatim mencatat penerimaan PAD sebesar Rp 1,43 triliun atau 10,11% dari target PAD 2021 sebesar Rp 14,24 triliun.

“Perbandingan Year on Year (YoY), sangat penting pasalnya untuk mengukur seluruh kinerja keuangan dari Pemprov Jatim,” jelasnya.

Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat Jawa Timur dalam membayar pajak. Selain itu, kata dia, sebagai penanda bahwa kondisi perekonomian masyarakat Jawa Timur cukup baik. Apalagi, dalam pencapaian target pajak tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan melainkan juga daerah-daerah melalui UPT Bapenda.

“Tiga UPT di kabupaten di Madura sudah memenuhi target PAD Jatim dari sektor pajak. Begitupun tujuh UPT lainnya di Jatim yang telah mampu memenuhi target pajak di awal tahun. Ini merupakan kinerja luar biasa,” tuturnya.

Khofifah menyebut, dengan target PAD sebesar 12,45% per tanggal 17 Februari, tercatat sepuluh UPT mampu memenuhi targetnya. Antara lain, Pasuruan 16,47%, Sumenep 16,03%, Bangkalan 16,02%, Jombang 15,77%, Sampang 15,75%, Malang Kota 15,74%, Surabaya Timur 15,56%, Sidoarjo 15,41%, Surabaya Utara 15,24% dan Mojokerto 15,19%.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat

yang atas partisipasinya yang luar biasa untuk terus mendukung pembangunan yang ada di Jawa Timur,” lanjut Khofifah.

96,64 Puas Pelayanan Bapenda

Sementara itu, Khofifah mengungkapkan bahwa sebanyak 96,64 persen masyarakat Jatim menyatakan puas terhadap layanan pajak dan retribusi yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Para wajib pajak berpartisipasi sebagai responden dalam pengisian survey kepuasan masyarakat. Alhamdulillah, dari sebanyak 28.170 responden, 96,64 persen mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan,” tuturnya.

“Sementara, masyarakat yang menyatakan biasa saja sebanyak 3.33 persen dan sebesar 0.03 persen menyatakan tidak puas terhadap layanan,” tambah dia.

Khofifah menerangkan, berdasarkan data Bapenda secara real time, prosentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) Samsat di kabupaten/kota tertinggi di Jatim berhasil diraih 32 Kantor Bersama (KB) dengan tingkat kepuasan 100 persen. Diantaranya, yaitu Samsat Jember Timur, Sidoarjo, Surabaya Selatan, Bojonegoro, Tuban, Kab Probolinggo, Situbondo, Pacitan, Malang Batu, Jember Barat, Blitar Wlingi, Tulungagung dan Benculuk Banyuwangi.

Juga, dari Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Jombang, Kediri Katang, Gresik, Lamongan, Malang Karang Ploso, Blitar Kota, Surabaya Utara.

Khofifah menyebut, Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan Wajib Pajak Daerah terhadap pelayanan Pajak Daerah.

“Dengan begitu, kita jadi tahu mana yang kurang, sehingga bisa segera dibenahi dan diperbaiki. Yang sudah baik, ditambah lebih baik lagi,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Bapenda Prov. Jatim, E Samsat berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mendukung dan mempercepat capaian realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerjasama ini dilakukan diantaranya dengan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BNI, Indomaret, Samolnas, Link Aja, Alfamart, Alfamidi, Bank BTN, Griya Bayar, Tokopedia hingga PT. Pos Indonesia.

Dari jumlah kerjasama tersebut diharapkan dapat tercapai potensi pendapatan mencapai Rp. 88,87 Milyar dengan obyek pajak sebanyak 164.508 obyek. (*)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kembali memberikan predikat zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi untuk instansi SAMSAT Jatim. Predikat WBK tersebut diberikan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kepada UPT PPD SAMSAT Pasuruan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim di Artotel Suites Mangkukuhur Jakarta, Senin (20/12).

Predikat WBK tersebut merupakan anugerah yang ketigakalinya diterima Bapenda Jatim selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2019, anugerah predikat WBK juga diperoleh Bapenda Jatim melalui UPT PPD SAMSAT Jombang dan pada tahun 2020 diperoleh UPT PPD SAMSAT Nganjuk. Ketiganya memperoleh predikat WBK setelah melalui proses penilaian ketat berdasarkan kualitas pelayanan yang baik dan berintegritas.

Perolehan predikat WBK bagi SAMSAT Jatim merupakan pencapaian istimewa. Sebab di Indonesia, hanya SAMSAT di Jatim yang telah memperoleh predikat WBK. Terlebih perolehan predikat WBK tersebut telah mencapai tiga kali selama tiga tahun berturut.

Atas anugerah predikat WBK tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada seluruh jajaran ASN, Kepolisian serta Jasaraharja yang telah memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik bersih dan berintegritas. Predikat tersebut menjadi penanda bahwa inovasi yang dilakukan Bapenda Jatim selama ini telah berseiring dengan semangat reformasi birokrasi.

“Bapenda Jatim dengan berbagai transformasi digital yang telah dilakukan untuk layanan pembayaran pajak kendaran terbukti berhasil mempersempit celah kecurangan dan praktik calo di lingkungan SAMSAT. Kita berharap, seluruh SAMSAT di Jatim ke depan juga akan meraih predikat WBK demi mewujudkan layanan yang bersih dan berintegritas,” tutur Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (21/12).

Untuk diketahui, tahun ini Kementerian PAN-RB menerima usulan sebanyak 4.400 unit kerja untuk diajukan dalam zona integritas. Dari usulan tersebut, sebanyak 558 unit kerja pelopor perubahan birokrasi mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Secara rinci, sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.

Lebih lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengatakan, predikat WBK juga harus dikejar oleh seluruh OPD di lingkungan Pemprov sebagai wujud komitmen mewujudkan good goverment dan clean goverment. Ini juga selaras dengan tagline Jawa Timur CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif).

“Salah satu cara untuk mempersempit celah korupsi dan gratifikasi adalah memperkecil layanan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini telah dilakukan Bapenda Jatim melalui penerapan inovasi SAMSAT 4.0 agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara cashless,” pungkas Gubernur jawaTimur ibu Khofifah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Jatim menambahkan, tahun ini Bapenda mengusulkan 18 UPT PPD SAMSAT yang telah menerapkan zona integritas menuju WBK. Selain itu, Bapenda Jatim juga mengusulkan UPT PPD Jombang dan UPT PPD Nganjuk menuju zona integritas WBBM.

“Alhamdulillah, berkat dorongan dan arahan dari ibu gubernur, UPT PPD Samsat Pasuruan lolos mendapatkan predikat WBK. Ikhtiar ini tidak akan berhenti sampai di sini. Sebab, ibu gubernur mendorong agar UPT PPD Samsat terus berupaya menjadi unit kerja yang memiliki predikat WBK maupun WBBM,” pungkas kepala Bapenda Jatim

Samsat 4.0 yang merupakan inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bapenda Jatim) berhasil meraih Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021.

Penyerahan penghargaan KIPP tersebut dilakukan secara simbolis dan virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/11).

Atas diraihnya penghargaan Samsat 4.0 tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terutama kepada jajaran Bapenda Jatim bersama mitra strategis yakni Polda Jatim dan Jasa Raharja yang terus berupaya memberikan layanan yang cepat, efektif, dan efisien bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Jatim.

“Selamat kepada Bapenda Jatim dan instansi mitra seperti Polda Jatim dan Jasa Raharja yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaiknya untuk semakin memudahkan masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotornya,” puji Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini.

Menurut Gubernur, inovasi pelayanan publik terutama yang menggunakan digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan saat ini. Untuk itu, ia mendorong jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun pemerintah kab/kota di Jatim untuk terus menciptakan inovasi yang mampu memberikan percepatan layanan Cettar kepada seluruh masyarakat Jatim, sehingga mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (*)

Iringi Peringatan Hari Jadi 76 Jatim, Gubernur Khofifah Luncurkan 76 Gerai Samsat OPOP di 76 Pesantren

Transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin dimudahkan dengan berbagai inovasi layanan yang diberikan Pemprov Jatim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kini, layanan pembayaran pajak terbaru hadir di pondok pesantren dalam bentuk Samsat OPOP (One Pesantren One Product).

Layanan menjadi yang pertama kali dan satu-satunya di Indonesia setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkannya di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Sabtu (30/10). Dalam peluncuran yang masih menjadi rangkaian HUT Ke-76 Jatim tersebut, Gubernur Khofifah meresmikan sebanyak 76 gerai Samsat OPOP yang tersebar di 76 pondok pesantren se Jawa Timur.

Hadirnya inovasi Samsat OPOP ini sekaligus melengkapi inovasi pembayaran pajak berbasis Payment Point Online Banking (PPOB) lainnya seperti Samsat Bunda, Samsat 4.0, dan pembayaran pajak melalui Alfamart serta Indomaret. Untuk diketahui, OPOP sendiri merupakan program khusus yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat berbasis koperasi pondok pesantren (Kopontren) melalui pemberdayaan santri, pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. Maka dengan hadirnya Samsat OPOP, Gubernur Khofifah berharap akan memberi nilai tambah bagi usaha yang telah berjalan di kopontren. Di sisi lain, layanan ini juga akan efektif untuk mendekatkan akses pembayaran pajak bagi masyarakat di sekitar lingkungan pesantren.

“Mudah-mudahan pajak yang dibayar melalui Samsat OPOP ini semakin menambah keberkahan dari setiap rupiah pendapatan daerah di Pemprov Jatim. Karena harus diakui, bahwa partisipasi masyarakat melalui pajak merupakan energi terbesar bagi pembangunan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jatim,” tutur Khofifah.

Kasubdit Regiden Polda Jatim, Kepala Bapenda Jatim , dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Jatim saat menyampaikan keterangan terkait kebijakan pemutihan dan dsikon pajak

Menyongsong momentum HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menggulirkan program pemutihan dan insentif berupa diskon pajak kendaraan bermotor. Mulai 9 September hingga 9 Desember 2021 mendatang. Diskon yang diberikan nilainya lebih besar dibandingkan diskon yang pernah diterapkan sebelumnya. Untuk kendaraan roda 2 dan tiga diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 20 persen, selanjutnya untuk kendaraan roda 4 dan seterusnya diberikan diskon sebesar 10 persen. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Drs. Abimanyu Poncoatmodjo Iswinarno, MM mengatakan, setiap objek pajak dengan masa pembayaran hingga 31 Desember mendatang berhak memanfaatkan program ini. Dengan ketentuan, setiap wajib pajak mendapatkan satu kali pengurangan atau diskon PKB.

“Melalui skema pemutihan dan diskon pajak tersebut, kami berharap mampu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang diiringi dengan penerapan PPKM Darurat hingga PPKM level 2,3 dan 4,” katanya, Rabu (8/9).

Abimanyu menambahkan, program ini juga diharapkan dapat mengungkit gairah wajib pajak Jatim dalam membayarkan kewajibannya. “Silakan memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Baik kendaraan milik pribadi, angkutan umum, maupu n kendaraan operasional di perusahaan dapat menikmati insentif ini,” tuturnya.

“Kami menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya kepada wajib pajak yang terus memberikan suport kepada Pemprov Jatim melalui kesadarannya membayar pajak secara tertib. Pajak yang dibayarkan tersebut akan menjadi energi luar biasa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim,” jelasnya.

Ia optimistis target pajak di Jatim akan dapat terlampaui hingga Desember mendatang. Sebab, realisasi penerimaan pajak yang dikelola Pemprov Jatim hingga 7 September 2021 telah mencapai 73,16 persen dari total target sebesar Rp 13,19 triliun.

Dari pencapaian tersebut, realisasi BBNKB telah mencapai angka 97,97 persen atau sebesar Rp 2,49 triliun. Sedangkan realisasi PKB telah mencapai 73,77 persen atau sebesar Rp 4,35 triliun. (*)