Di mana tempat tinggal penduduk yang berada di wilayah pegunungan Show mengapa tindakan korupsi masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa Jawab lah dengan benar soal ini tentang IQ 1 >Asean beranggotakan terdiri dari negara tenggara a. beranggotakan 19 b. beranggotakan 12 c.beranggota … sebutkan peran atau tanggung jawab laki-laki dan perempuan di sekolah (minimal 3 contoh) Tolong bantu jawab kaka² Oleh : Chrysant L. Kusumowardoyo  Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa advokasi adalah elemen penting dari subsistem manajemen dan regulasi kesehatan ini. Advokasi adalah jalan untuk keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan. Advokasi diperlukan untuk memastikan diformulasikannya kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Advokasi juga memungkinkan publik untuk mengawal kebijakan agar tetap responsif dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini sudah banyak tulisan yang menjelaskan tentang jalan untuk advokasi kebijakan, cara-cara yang perlu ditempuh dan rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Tetapi artikel ini akan secara khusus melihat peran dari interest group atau kelompok kepentingan dalam mempengaruhi dan mengawal kebijakan lewat advokasi. Dalam bukunya yang berjudul Health Policy: an Introduction to Process and Power, Walt (1994) mendefinisikan kelompok kepentingan sebagai kelompok masyarakat yang bekerjasama untuk tujuan yang sama tanpa memiliki minat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Jadi kelompok kepentingan bisa terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti LSM, serikat pekerja, asosiasi, akademisi, jurnalis dan sebagainya. Dalam konteks kesehatan, praktisi kesehatan, kelompok penyandang disabilitas, atau kelompok yang memiliki masalah kesehatan tertentu juga bisa menjadi kelompok kepentingan. Yang menjadi kesamaan dari kelompok yang berbeda-beda identitasnya ini adalah mereka sama-sama memiliki kepentingan terhadap suatu isu tertentu. Meski demikian, kepentingan mereka bisa berbeda, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang kebijakan tertentu. Tetapi adanya kepentingan inilah yang menjadi pendorong mereka untuk mempengaruhi kebijakan. Yang kemudian sering kali menjadi pertanyaan adalah dari mana kelompok kepentingan ini mempengaruhi kebijakan? Haruskah ia memberikan tekanan dari luar atau bantuan dari dalam sistem pembuatan kebijakan? Disinilah kelompok kepentingan bisa dibedakan menjadi insider dan outsider groups. Kelompok insider adalah kelompok yang diterima oleh pemerintah (pembuat kebijakan) karena dipandang memiliki legitimasi dan pengetahuan mendalam atas topik tertentu. Inilah yang membuat kelompok insider bisa berinteraksi langsung dan memiliki hubungan konsultatif dengan pembuat kebijakan. Sebaliknya, kelompok outsider dipandang kurang memiliki legitimasi, sebab itu mereka sering kali kesulitan untuk masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan (Walt, 1994). Perbedaan hubungan dengan pembuatan kebijakan inilah yang kemudian membuat perbedaan dalam cara advokasi untuk mempengaruhi kebijakan. Kelompok insider bisa memanfaatkan jalur-jalur formal, misalnya mereka bisa diundang oleh pembuat kebijakan untuk membuat naskah akademik, menghadiri public hearing, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok outsider lebih menggunakan advokasi dengan cara yang tidak langsung, misalnya dengan membangun opini publik lewat media masa, atau memberikan tekanan lewat petisi, unjuk rasa dan sebagainya. Baik dari dalam atau pun luar, interaksi langsung dengan pembuat kebijakan atau pun tidak langsung, kelompok kepentingan sama-sama memerlukan bukti-bukti untuk membuat argumentasi yang kuat dan bisa diandalkan sehingga layak untuk diajukan kepada para pembuat kebijakan. Dorongan ini yang kemudian cenderung membuat peran antar kelompok kepentingan menjadi tumpang tindih. Contohnya, banyak LSM yang kemudian menjadikan diri sebagai think tank - mereka fokus pada produksi pengetahuan yang menitikberatkan pada hasil-hasil kajian ilmiah. Walaupun hal ini bisa saja dilakukan oleh LSM, sebenarnya kekuatan utama yang dimiliki LSM adalah dalam mengartikulasikan dan merepresentasikan kepentingan publik. Sebaliknya, ‘bisnis’ utama dari universitas dan lembaga-lembaga penelitian adalah sebagai produsen pengetahuan, dan mereka tidak selalu memiliki kekuatan serta kemampuan advokasi yang dimiliki oleh LSM. Implikasi kondisi di atas terhadap advokasi adalah, kolaborasi antar kelompok kepentingan sangat diperlukan, dimana setiap kelompok kepentingan perlu untuk saling mengkapitalisasi kekuatan masing-masing. Jaringan kebijakan yang efektif adalah jaringan kebijakan yang terdiri atas kelompok kepentingan yang bersifat lintas sektor dan heterogen, sehingga memungkinkan kolaborasi horizontal (antar kelompok kepentingan) untuk memberi tekanan dalam relasi vertikal (dengan pembuat kebijakan). Inilah yang memungkinkan tercapainya mandat dari subsistem manajemen dan regulasi, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi dan mengawal penerapan kebijakan-kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.
Rapimnas Kadin 2021 membahas mengenai organisasi nol bersih emisi (NZO) pada 2060 atau lebih cepat. KOMPAS.com - Sistem politik sebuah negara tidak bisa lepas dari kehidiran kelompok kepentingan. Efektivitas suatu sistem politik dapat diukur dari sejauh mana pemerintah mampu menanggapi tuntutan dan dukungan masyarakat melalui kebijakan yang tepat. Kebijakan merupakan sebuah hasil proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi dari berbagai macam kepentingan masyarakat. Dalam sistem politik, tidak semua aspirasi dapat disalurkan melalui kekuatan formal partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga melalui kekuatan lain yaitu kelompok kepentingan. Definisi Kelompok KepentinganKelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Capaian akhir dari kelompok kepentingan adalah untuk memengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya. Kekuatan kelompok kepentingan berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok kepentingan sering menjadi penentu agenda penggalang isu, penyebar gagasan, serta pendesak pemerintah. Baca juga: Kami Mengendus Ada Kelompok Kepentingan yang Mainkan Kasus Novel Meskipun kelompok kepentingan bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, tetapi tidak jarang anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi yang bersifat pribadi. Kelompok kepentingan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kelompok kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam struktur, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. Ciri-ciri Kelompok KepentinganBerikut ciri-ciri kelompok kepentingan:
Baca juga: Ketika Kampus Disusupi Kepentingan Politik dan Kekuasaan Jenis Kelompok KepentinganKelompok kepentingan dapat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu:
Referensi
|
Jelaskan kelompok kepentingan dalam mengartikulasikan kepentingan mereka pada pemerintah
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
