Implementasi otonomi daerah pada faktanya sering memunculkan permasalahan sebutkan dan jelaskan

kompas.id - 9 Maret 2022

Pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi dinilai berdampak positif bagi kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah.

Hal itu mencuat dalam bedah buku Dua Dekade Otonomi Daerah Pasca Reformasi: Quo Vadis?, Selasa (8/3/2022), yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Sekolah Otonomi Daerah.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman Simandjuntak, Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng, Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudhi, perwakilan dunia usaha Anton J Supit, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes, serta staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Haryadi.

Herman N Suparman mengatakan, selama 20 tahun ini ada banyak dampak positif dalam penerapan otonomi daerah, seperti beberapa daerah yang mencoba mengangkat pemimpin yang transformatif. ”Kita melihat catatan KPPOD, banyak daerah mengeluarkan kebijakan inovatif dan berdaya saing. Ada sejumlah daerah yang mandiri dan melahirkan sejumlah praktik baik,” kata Armand.

Armand menambahkan, adanya keberanian menerapkan pilkada langsung juga menunjukkan praktik baik dari otonomi daerah. Meskipun demikian, masih ada kelemahan dari penerapan otonomi daerah, seperti manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih buruk, sehingga setiap tahun Kemendagri selalu mengeluh serapan daerah rendah. Korupsi APBD juga masih menjadi pekerjaan berat untuk diselesaikan.

Sejumlah peraturan daerah juga masih bermasalah. Selain itu, kata Armand, banyak pelaku usaha yang mengeluhkan persoalan deregulasi.

Anton J Supit mengatakan, peran kepala daerah sangat besar dalam otonomi daerah. Sayangnya, praktik pemerintahan yang baik di daerah masih belum bisa berjalan. Banyak perizinan yang masih dipersulit. Padahal, dengan banyaknya investasi di daerah, maka akan meningkatkan lapangan kerja.

Peranan pengusaha di daerah sangat dibutuhkan karena dana dari pemerintah terbatas. Karena itu, kata Anton, dibutuhkan peranan pemerintah daerah dalam menciptakan investasi di daerahnya.

Arya Fernandes mengakui, peran kepala daerah sangat besar dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Ada banyak perubahan yang dilakukan oleh pemimpin yang inovatif. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Meskipun otonomi daerah sudah dilaksanakan, perekonomian di Indonesia masih belum merata. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. Kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) masih disumbang oleh daerah di Pulau Jawa.

Politik lokal

Menurut Akmal Malik, melihat perkembangan otonomi daerah tidak hanya bisa dari sudut pandang ekonomi saja. Sebab, sejumlah kebijakan juga dipengaruhi oleh politik.

Ia mencontohkan, banyak standar prosedur kriteria yang dibuat kementerian tidak tepat untuk diterapkan di semua daerah. Padahal, setiap regulasi di tingkat pusat harus diterjemahkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan produk bersama aktor politik serta kepentingan lokal dan nasional. Sementara itu, politik di Indonesia masih sentralistis.

Oleh karena itu, kata Akmal, tidak adil jika melihat otonomi daerah hanya dari sisi ekonomi saja. Sebab, ada struktur politik yang berpengaruh.

Ia mengakui, pilkada langsung telah menghadirkan banyak kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan tersebut juga dipengaruhi sistem rekrutmen politik.

Meskipun masih banyak kekurangan di dalam otonomi daerah, bagi Akmal, perlu juga dilihat dampak positifnya. Di antaranya, semua daerah diberi ruang untuk berinovasi. Bahkan, pemimpin negara berasal dari pemimpin daerah.

Sumber: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/08/otonomi-daerah-dinilai-belum-optimal

beritasatu.com - 29 April 2021

Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal.

Penerapan Otda yang dilakukan sejak 1999 juga memberikan kepala daerah terpilih berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Namun demikian, hampir 25 tahun pelaksanaannya, tidak semua daerah yang diberikan otonomi mampu meningkatkan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, banyak daerah yang justru masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional (Unas), Agnes Wirdayanti, menjelaskan, selama penerapan Otda, memang ditemukan sejumlah permasalahan. Mulai dari tidak terkoordinasinya antara pusat-daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, masalah peraturan daerah, perencanaan daerah, keuangan daerah, hingga permasalahan pelayanan publik.

Mandiri

Dijelaskan Agnes, salah satu harapan penerapan Otonomi Daerah adalah agar daerah bisa mandiri secara fiskal. Namun kenyataannya 25 tahun berjalan, masih banyak daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan pemda yang efektif. Salah satunya perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan," kata Agnes, dalam diskusi pakar II: Desentralisasi Administratif "Reformulasi Dekonsentrasi-Devolusi-Delegasi & Tujuan Ultimate Goal Otonomi Daerah", di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, langkah lain yang harus diperbaiki yakni adanya upaya peningkatan sinergi antarpemerintahan, pemetaan masalah berbasis data dan sebagai dasar kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap adaptif, inovatif, kolaboratif serta korektif, hingga upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dia mengingatkan otonomi juga sangat memerlukan pemerintahan yang cerdas. Untuk itu diperlukan pemimpin yang kompeten dan punya kepribadian. Pemimpin daerah terpilih harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/766805/penerapan-otonomi-daerah-masih-temui-banyak-masalah

Pancasila dari tahun 1945-sekarang dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya kendala ​

siapa penulis Pancasila dan siapa pembaca naskah Pancasila​

prof. nu'man somantri mangatakan bahwa pancasila adalah center of volue di indonesia. jelaskan mengapa pancasila menjadi pusat dari nilai nilai kebaik … an yang ada di indonesia? tolong jawab ygy​

REDISebutkan hal-hal yang dapat mengubah suatu ideologi?Jawab: .....Det​

1. Demokratis2. Sejahtera3. Rukun4. Norma5. PersatuanTolong cari kan makna dari setiap kata tersebut:)​

tolong di jawab yang benar dan tolong di kasih penjelasannya ​

Jelaskan manfaat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah​

Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila​

kak bantu dong.. bingung :) makasih ya..​

jelaskan sukarno,sulomo, muhamad yamin tersebut dalam mengatasi pebedaan dalam mengenaj usulan asala negara hingga terbentuk dasar negara pancasula se … perti saat ini​