Upaya apa sebaiknya dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia?

Salah satu tujuan dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan sumber daya daerah. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada … pertimbangan bahwa pengelolaan keuangan yang terpusat atau sentralisasi menyebabkan ketidakbebasan daerah di dalam mengelola sumber- sumber pendapatan daerah, misalnya dari sektor pariwisata atau pertambangan. Persoalannya tujuan otonomi daerah ini tidak selamanya mudah untuk dicapai. Sering dijumpai, daerah justru mengalami kesulitan di dalam mengelola sumber daya daerah karena pemerintah pusat tidak lagi banyak membantu di dalam pengelolaan sumber daya daerah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab mengapa peningkatan sumber daya sebagai tujuan otonomi daerah ini justru tidak tercapai? 2. Soal 3. Kebijakan Otonomi Daerah secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonomi tersebut serta meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat bersaing dengan daerah otonom lainnya. Maju dan tidaknya pemerintahan di daerah oleh karenanya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah di dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mereka miliki. Ada maupun tidaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, harus diakui bahwa faktor kualitas sumber daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan daerah di dalam mengelola berbagai potensinya. Contoh nyata dari hal ini adalah keberhasilan negara Singapura yang dari segi sumber daya alam tidak sekaya Indonesia, namun bisa melejit menjadi negara yang jauh lebih maju dari Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, memiliki potensi alamiah yang luar biasa besar, baik dari segi sektor pertambangan maupun dari sektor pariwisata. Potensi alam ini namun demikian belum diolah secara optimal karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sebutkan dua solusi yang dapat Anda berikan agar rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat kebijakan otonomi daerah ini dapat diatasi! Kebijakan Otonomi Daerah dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Selain itu kebijakan ini jga bertujuan agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Pada prakteknya idealisme dari praktek otonomi daerah ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, salah satunya karena adanya hambatan berupa rendahnya tingkat partisipasi politik di tingkat daerah. Akibatnya, kekuasaan di daerah justru terpusat pada golongan tertentu di daerah, dan terjebak pada sistem politik yang bersifat oligarkhis. Sebutan lainnya adalah melahirkan "politik keluarga" atau "politik dinasti". Politik keluarga ini memang tidak sepenuhnya salah, namun apabila kenyataan tersebut disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat daerah dalam bidang politik, maka sudah semestinya masalah ini harus diatasi demi kelangsungan demokrasi. Sebagai mahasiswa, kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang dapat dilakukan agar rendahnya partisipasi politik masyarakat daerah sebagai salah satu faktor penghambat otonomi daerah tersebut dapat diatasi? 1 dari 2 MKWU4109-2 Salah satu persoalan yang mengiringi penyelenggaraan kebijakan Otonomi Daerah adalah maraknya praktek kolusi di dalam pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintah daerah di dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, praktek-praktek kolusi di dalam rekrutmen tenaga kerja atau masalah perizinan menjadi bahaya yang mengancam keberlangsungan otnomi daerah. Dalam kehidupan sehari-hari praktek kolusi ini seakan menjadi rahasia umum, sehingga muncullah adagium bahwa selain prestasi, ada hal lain yang menentukan kesuksesan seseorang yaitu koneksi. Rekrutmen PNS, lelang tender, perizinan, adalah contoh tiga hal yang rawan dijangkiti oleh praktek kolusi di tingkat pemerintahan daerah. Maraknya praktek kolusi, merupakan bukti pelanggaran atas prinsip-prinsip di dalam good governance. Prinsip good governance apa sajakah yang dilanggar di dalam kasus terjadinya praktek kolusi tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan argumentasi yang memadai.​

Indonesia adalah negara hukum. Adanya aturan disertai sanksi yang tegas menjadi bukti pernyataan tersebut. Peraturan perundang-undangan adalah salah … satu produk hukum. Kemukakan pendapat Anda mengenai pentingnya keberadaan undang-undang di suatu negara!mohon di bantu malam ini dikumpulkan​

Kerjakan soal-soal berikut! 1. Apa saja hak siswa di sekolah? 2. Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? 3. Tuliskan contoh kewajiban … dan tanggung jawab di sekolah pada tabel seperti berikut! Tuliskan di kertas tugasmu! No. Kewajiban Tanggung Jawab 4. Ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawa sekolah! Ceritakan juga hak yang kamu peroleh setelah melaksanakan kewa tanggung jawab tersebut! Lakukan dengan percaya diri!​

tolong bantu jawaban besok dikumpulkan​

gambaran perilaku rasa kemanusiaan yang tinggi​

KOMPAS.com – Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng.

HAM merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Secara konstitusional, HAM diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34. Pemerintah pun telah secara khusus menerbitkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999.

Baca juga: Jenis Pelanggaran HAM: Ringan dan Berat

Hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia

Banyak hambatan yang tidak dapat dihindari dalam menegakkan HAM di Indonesia. Salah satu hambatan tersebut ada dalam sistem hukum pidana.

Dalam sistem hukum pidana yang ada, asas legalitas menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang dikeluarkan atau diundangkan.

Artinya, hukum yang baru dibuat sekarang tidak bisa menghukum perbuatan di masa lalu.

Selain itu, substansi peraturan perundang-undangan yang ada dinilai kurang lengkap sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Hal ini sebagai dampak dari hambatan lain yang juga mendasar, yaitu masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan.

Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia

Rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM di antaranya:

• Memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM,
• Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM,
• Membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM,
• Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM.

Baca juga: Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM

Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM di antaranya dilakukan dengan cara:

• Tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi,
• Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang,
• Melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM,
• Mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain,
• Mendukung upaya penegakan HAM, namun tetap bersikap kritis.

Referensi:

Widayati, Sri. 2019. Hak Asasi Manusia. Tangerang: Loka Aksara.