Kuantitas Penduduk Harus Diimbangi dengan Kualitas Show SAMARINDA – Pengendalian kuantitas pendukuk harus dibarengi dengan kualitas yang baik, sehingga secara bertahap peningkatan jumlah penduduk yang terkendali sekaligus menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk memnangkan persaingan global yang kian ketat. Hal itu disampaikan, Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim, M Sa’bani pada Sosialisasi Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk Kaltim yang berlangsung di Ruang Tepian Kantor Gubernur, Selasa (20/10). Dia mengatakan, selama ini laju pertumbuhan di Indonesia, termasuk Kaltim masih tinggi. Di Indonesia, rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen, sementara untuk Kaltim mencapai 3,82 persen setiap tahun. Sementara itu, harus diakui pertumbuhan pendudukan yang tinggi ini masih belum diiringi dengan peningkatan kualitas penduduk. Sebab itulah, pemerintah provinsi melalui BKKBN, kembali melakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk. “Tentu saja diperlukan pemahaman bersama dan perlu untuk menanamkan persepsi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti pentingnya pengendalian kuantitas serta diimbangi dengan peningkatan kualitas,” ujarnya. Karena itulah, dia mengimbau kepada BKKBN dan mitranya untuk benar-benar mempersiapkan diri, tidak hanya dalam pengendalian jumlah, tapi juga memiliki strategi-tepat untuk membangun keluarga sehat dan sejahtera. “Kemudahan dalam peningkatan kualitas ini dapat tercapai apabila seluruh lapisan masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat serta mitra mitra saling bekerjasama menghadapi persaingan di dunia global yang tantangannya semakin beragam,” ujarnya. Soasialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan rancangan tersebut oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim kepada mitra kerja tingkat daerah, baik yang instansi pemerintah maupun swasta yang dihadiri lebih dari 70 peserta dari Kaltim dan Kaltara. Dalam rancangan tersebut bertujuan mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang pada 2015 yang ditandai dengan Total Fertility Rate/TFR (Angka Fertilitas Total) pada angka 2,1 dan Net Reproduction Rate/NRR ( Angka Reproduksi Neto) untuk mencapai angka. Guna mencapai target tersebut ditempuh Kebijakan Keluarga Berencana (KKB) pada 2010-2015 adalah revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. (aka/es/hmsprov)
Kuantitas Penduduk Harus Diimbangi dengan Kualitas SAMARINDA – Pengendalian kuantitas pendukuk harus dibarengi dengan kualitas yang baik, sehingga secara bertahap peningkatan jumlah penduduk yang terkendali sekaligus menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk memnangkan persaingan global yang kian ketat. Hal itu disampaikan, Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim, M Sa’bani pada Sosialisasi Rancangan Induk Pengendalian Kuantitas Penduduk Kaltim yang berlangsung di Ruang Tepian Kantor Gubernur, Selasa [20/10]. Dia mengatakan, selama ini laju pertumbuhan di Indonesia, termasuk Kaltim masih tinggi. Di Indonesia, rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen, sementara untuk Kaltim mencapai 3,82 persen setiap tahun. Sementara itu, harus diakui pertumbuhan pendudukan yang tinggi ini masih belum diiringi dengan peningkatan kualitas penduduk. Sebab itulah, pemerintah provinsi melalui BKKBN, kembali melakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk. “Tentu saja diperlukan pemahaman bersama dan perlu untuk menanamkan persepsi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti pentingnya pengendalian kuantitas serta diimbangi dengan peningkatan kualitas,” ujarnya. Karena itulah, dia mengimbau kepada BKKBN dan mitranya untuk benar-benar mempersiapkan diri, tidak hanya dalam pengendalian jumlah, tapi juga memiliki strategi-tepat untuk membangun keluarga sehat dan sejahtera. “Kemudahan dalam peningkatan kualitas ini dapat tercapai apabila seluruh lapisan masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat serta mitra mitra saling bekerjasama menghadapi persaingan di dunia global yang tantangannya semakin beragam,” ujarnya. Soasialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan rancangan tersebut oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN] Kaltim kepada mitra kerja tingkat daerah, baik yang instansi pemerintah maupun swasta yang dihadiri lebih dari 70 peserta dari Kaltim dan Kaltara. Dalam rancangan tersebut bertujuan mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang pada 2015 yang ditandai dengan Total Fertility Rate/TFR [Angka Fertilitas Total] pada angka 2,1 dan Net Reproduction Rate/NRR [ Angka Reproduksi Neto] untuk mencapai angka. Guna mencapai target tersebut ditempuh Kebijakan Keluarga Berencana [KKB] pada 2010-2015 adalah revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. [aka/es/hmsprov] Lihat Foto BKKBN Keluarga Berencana KOMPAS.com - Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia mengalamai peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, seperti laju pertumbuhan ekonomi terhambat, angka pengangguran meningkat hingga kriminalitas meningkat. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi atau menekan laju jumlah penduduk. Salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah Program Keluarga Berencana [KB]. Tahukah kamu apa itu Keluarga Berencana [KB]? Baca juga: Program Keluarga Berencana Tak Berjalan Optimal Pengertian KBDalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI], Kelurga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Dalam buku Kependudukan: Teori, Fakta dan Masalah [2010] karya Achmad Faqih, pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Indonesia menerapkan pengendalian penduduk yang dikenal dengan program Keluarga Berencana [KB]. Dengan program tersebut dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia. Jakarta - Detikers, tahu enggak sih, salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar. Seperti diketahui, berdasarkan data Worldometers 2021, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dikutip dari Agustina Bidarti dalam bukunya Teori Kependudukan, masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena terjadinya di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar ternyata hanya salah satu dari masalah kependudukan di Indonesia. Nah, berdasarkan modul pembelajaran Geografi yang disusun oleh Cipta Suhud Wiguna, S.Pd, M.Pd., dan SMAN Situraja, masalah kependudukan di Indonesia bisa dikelompokkan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif, lho. 1. Jumlah Penduduk Besar Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. a. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya. b. Terbatasnya kesediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. 2. Pertumbuhan Penduduk Cepat Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. 3. Persebaran Penduduk Tidak Merata Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di pulau jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Masalah Kependudukan yang Bersifat Kualitatif1. Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. 2. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun, sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat Pendidikan di Indonesia, yaitu1. Pendapatan perkapita penduduk yang rendah.2. Ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana Pendidikan yang ada.3. Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya Pendidikan. 3. Tingkat Pendapatan Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik [BPS], jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 2020 mengalami peningkatan. Selain itu, pendapatan perkapita yang masih rendah menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehingga sulit mencapai kesejahteraan. Upaya Mengatasi Masalah KependudukanUntuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, nih Detikers. 1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program Keluarga Berencana [KB]. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan. 3. Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. 4. Melakukan program transmigrasi. 5. Melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui POSYANDU. 6. Melengkapi sarana dan prasarana Kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. 7. Penyediaan air bersih. 8. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 9. Menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang Pendidikan. 10. Melaksanakan program wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun. 11. Pemberian beasiswa. 12. Menyediakan kelengkapan fasilitas Pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. 13. Menciptakan kurikulum Pendidikan yang sesuai. 14. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 15. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan suber daya alam. 16. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi. 17. Mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Nah, itu dia penjabaran mengenai masalah kependudukan di Indonesia beserta dengan upaya untuk mengatasinya. Simak Video "ICW Temukan Sejumlah Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pesantren" [pal/pal] Tuliskan 5 masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, kemudian jelaskan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi setiap masalah kependudukan tersebut! Mau dijawab kurang dari 3 menit? Coba roboguru plus! Video yang berhubungan |
Tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kuantitas penduduk
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
