Tentang DPR
a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Untuk proses secara lengkap dapat dilihat di Tata tertib DPR RI BAB VI
Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Perundang-Undangan
Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk men jelaskan undang-undang sebagaimana mestinya. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden ber hak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang sesuai Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Undang-Undang dibuat atas per setujuan bersama presiden dan DPR. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang disebut kekuasaan legislatif. DPR juga berhak mengajukan rancangan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 21 UUD 1945, hak tersebut disebut hak inisiatif. Menyusun Perundang-Undangan Pemerintah adalah presiden dibantu oleh para menteri. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Presiden (Perpres). Di samping itu, Pasal 5 ayat 2 juga memberikan suatu kewenangan kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dibantu oleh para menteri. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 17 UUD 1945). Menteri memiliki hak mengeluar kan Keputusan Menteri (Kepmen).
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, menegas kan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh gubernur, bupati, atau walikota bersama dengan DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sekian pembahasan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Perundang-Undangan semoga bermanfaat. apa yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat agar kejadian yang ada di berita negara Islam Indonesia tersebut tidak terjadi? kak tolong jawab pertanyaan di atas ya pliss tolong soalnya satu jam lagi di kumpulin pliss yang cantik yg ganteng tolong jawab pertanyaan nya-ngasal … Berikut yang tidak termasuk contoh modal sosial adalah.. a.keikhlasan b.kebersamaan c.kepercayaan d.kekuatan *Tolong dibantu ya kakak, kalo Nda tau ja … kalian diminta untuk memberikan pendapat kamu tentang berita negara Islam indonesia pliss besok mau dikumpulkan! tolong menolong harus baik hati jika orang sedang kesusahan. Terimakasih yang sudah menjawab Ada banyak manfaat yang diperoleh jika masyarakat dan pemerintah melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dengan baik. Sebutkan! Jawab: MAPEL : PPKN … Q. Apa itu Pancasila, jelaskan makna Pancasila dari sila 1 hingga 5 ?Nt : maaf kalo salah mapel!! Akibat yang timbul dari tidak adanya persatuan dan kesatuan adalah a. Peduli terhadap sesama b. Saling bekerja sama c. Tenggang rasa dalam bermasyarak … Bagaiman penerapan akhlak atau moralitas dilingkungan sekolah berikan contoh nya Fiqih Contoh soal : 1.Ahmad memancing udang di sungai .Udang udang yang didapat,dia jual ke pasar terdekat.Uang hasil penjualannya,Ahmad gunakan untu … |