Salah satu kebijakan yang dikeluarkan di bidang politik adalah

KOMPAS.com - VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 dan merupakan perusahaan dagang milik Pemerintah Belanda. Selama menduduki Nusantara, VOC membuat banyak kebijakan di berbagai bidang.

Mayoritas kebijakan tersebut hanyalah menguntungkan salah satu pihak, yakni VOC dan sangat merugikan rakyat Indonesia kala itu. Salah satunya adalah kebijakan di bidang politik.

Tahukah kamu apa saja kebijakan-kebijakan VOC di bidang politik?

Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), agar bisa mempertahankan daerah jajahannya, Belanda mengubah sistem birokrasi yang digunakan VOC.

Saat Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia melakukan sentralisasi pemerintahan serta melakukan pengawasan secara ketat kepada bawahannya.

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan VOC di bidang politik:

• Penggunaan politik devide et impera atau politik adu domba

Penggunaan politik ini membuat banyak orang berselisih, berkonflik bahkan berperang di antara Bangsa Indonesia. Salah satu alasannya karena adanya perebutan tahta serta kekuasaan.

Baca juga: Kebijakan-kebijakan VOC di Bidang Ekonomi

Contoh keberhasilan VOC dalam menerapkan politik devide et impera ialah konflik perebutan takhta di Kerajaan Mataram. Konflik ini membuat posisi Belanda sangat diuntungkan, sedangkan posisi Kerajaan Mataram semakin melemah karena terbagi menjadi 4 kerajaan.

Contoh lainnya ialah Perang Makassar. Dalam perang ini, VOC atau Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Gowa dan Kota Makassar. Karena VOC dibantu oleh Raja Bone dan Arung Palakka yang tengah berseteru dengan Sultan Hasanudin.

Politik devide et impera mempermudah VOC dalam melakukan ekspansi wilayah kekuasaanya. Selain itu, melalui politik ini VOC atau Belanda bisa dengan mudah menyingkirkan pihak pribumi yang menentang kebijakannya.

KOMPAS.com - Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang.

Mengutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada lima bidang kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Bidang politik
2. Bidang ekonomi
3. Bidang sosial budaya
4. Bidang pendidikan
5. Bidang birokrasi dan militer

Tahukah kamu apa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang politik?

Baca juga: Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Akibat pendudukan Jepang bidang politik

Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat agar memihak Jepang.

Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo saat berkunjung ke Indonesia pada September 1943.

Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang.
2. Membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda.
3. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut.
4. Melakukan seikerei setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno Heika.
5. Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang.

Baca juga: Janji Koiso, Janji Kemerdekaan Jepang kepada Indonesia

Struktur pemerintahan era pendudukan Jepang

Struktur pemerintahan di Indonesia diubah sesuai keinginan Jepang. Misalnya, desa disebut ku, kecamatan disebut so, kawedanan disebut gun, kotapraja disebut shi (syi), kabupaten disbeut ken dan karesidenan disebut shu (syu).

Pemerintahan militer era pendudukan Jepang

Pemerintahan militer era pendudukan Jepang di Indonesia terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut.

Pemerintahan militer ini berada di bawah pimpinan Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat (Vietnam).

Angkatan darat berpusat di Batavia dengan wilayah meliputi Jawa dan Madura. Angkatan darat di Sumatera berpusat di Bukittinggi.