Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kian berkembang beriringan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban manusia. Era globalisasi tampak begitu nyata dengan kemudahan akses digital di berbagai penjuru dunia. Negara berkembang yang acapkali dipandang terlambat dan terbelakang, pada kenyataannya cukup cepat merespon perkembangan TIK itu. Sebagaimana disampaikan Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, Ph.D ketika menjadi pembicara dalam acara Special Lecture Series “Globalization: Information Technology in Developing Countries” yang digelar oleh prodi Hubungan Internasional (HI) pada Rabu (30/06). Dalam pemaparannya, Fathul Wahid menyebutkan perspektif dalam memandang pembangunan yaitu pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, sebagai kehidupan yang lestari, dan sebagai kemerdekaan. Fathul menyoroti poin ketiga yaitu pembangunan sebagai kemerdekaan, dalam hal ini TIK memfasilitasi peningkatan kapabilitas dan keberfungsian.
Tatkala sesuatu hal menjadi pilihan sadar yang itu bukan satu-satunya pilihan itulah saat pembangunan dilihat sebagai kemerdekaan. Negara berkembang memiliki dinamika tersendiri dalam merespon kemajuan TIK. Ia mencontohkan kehadiran aplikasi pemesanan makanan yang menawarkan aneka makanan dengan harga relatif murah. Tentunya contoh kecil ini tidak dialami di negara maju. Perspektif dalam memandang TIK sebagai sosio-materiality juga digarisbawahi oleh Fathul Wahid. Teknologi dan konteks juga saling mempengaruhi. Hal ini berarti teknologi menjadi tidak bebas nilai tapi justru berisi nilai. Dengan kata lain, teknologi tidak bisa dipisahkan dari dunia sosial. Ketika pembangunan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi maka ada tujuan etis yaitu menjadikan dunia lebih baik. Tetapi hal ini bisa menjadi kesenjangan dan jurang yang semakin dalam bagi yang punya akses diuntungkan yang tidak punya menjadi kehilangan banyak kesempatan. Fathul Wahid menguraikan studi lapangan yang pernah dilakukannya di Bantul yang membahas tentang kegunaan ponsel di sektor pertanian. Ia menggunakan capability approach (Sen, 1999), yaitu proses perpindahan dari komoditas ke kapabilitas kemudian keberfungsian dipengaruhi oleh faktor konversi seperti faktor personal, sosial, dan lingkungan. Temuan menarik yang ditemukan Fathul adalah diskusi tentang kepemilikan dan akses. Tidak semua petani memiliki ponsel sehingga seringkali mereka meminjam ponsel anaknya untuk menghubungi sesama penyuluh. Jika bicara globalisasi, kita diuntungkan karena akses lebih penting dari kepemilikan terutama untuk negara berkembang. Perkembangan teknologi informasi tentu berbeda di setiap wilayah, begitu pula dengan kesiapan setiap wilayah untuk berkembang. Ada daerah yang siap ditinggal ketika didampingi, ada juga yang kembali ke kemunduran lama. Ketika bertemu pendampingan untuk menjadi lebih mandiri, kata kuncinya adalah menjadi lestari. “Merdeka menjadi bermakna ketika tidak hanya sesaat, tetapi bisa berlangsung lama,” imbuhnya. Fathul Wahid juga optimis bahwa TIK bisa membawa negara berkembang menjadi negara maju dengan gerak kolektif sehingga manfaat bisa diperoleh secara optimal. (MRS/ESP)
Jakarta (22/) - Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar menghasilkan produk bernilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif. Demikian disampaikan Menko PMK, Puan Maharani yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Agus Sartono saat memberikan sambutan dalam LIPI Sarwono Award XVIII dan Sarwono Memorial Lecture XI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Auditorium LIPI, Jakarta. Prof. Agus melanjutkan, kesadaran akan pentingnya iptek telah disampaikan sejak 60 tahun yang lalu, dimana saat itu Presiden Soekarno, Dalam pidatonya pada kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia yang pertama di Malang, tahun 1958, menyatakan bahwa “Bangsa ini hanya akan maju dan sejahtera jika pembangunannya dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi”. Menurut Prof. Agus, Kemajuan suatu bangsa dan negara yang ditopang oleh perekonomiannya, telah bergeser dari menguasai sumber daya alam menjadi penguasaan atas ilmu pngetahuan dan teknologi. "Saat ini Peringkat Daya Saing Indonesia naik 11 poin dari sebelumnya di posisi 43 pada 2018 menjadi 32 pada tahun ini," ujarnya. Salah satu pendorong dalam meningkatkan daya saing adalah bagaimana peran inovasi iptek dalam menggerakan efektifitas perekonomian."Apabila Saudara-Saudara terus menghasilkan inovasi, saya yakin peringkat kitaakan naik lebih tinggi lagi," kata Prof. Agus. Prof. Agus menyampaikan, kebijakan bidang iptek nasional memasuki era baru dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya UU Sinas Iptek ini, diharapkan riset menjadi lebih optimal. Saat ini, kata Prof. Agus, Pemerintah telah mengalokasikan di dalam RAPBN tahun anggaran 2020 dana abadi penelitian, sebesar Rp 5 Triliun, dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. Pemerintah juga telah mendorong dunia industri untuk memperkuat inovasi berbasis riset nasional, dengan memberikan insentif melalui skema pemotongan pajak (hal ini diatur melalui PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan). Prof. Agus menambahkan, bahwa penguatan riset juga akan dilakukan melalui pemanfaatan Dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola oleh LPDP, yang saat ini dana yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp 66 Triliun. sehingga ruang untuk pengembangan inovasi dan riset, saat ini sudah lebih baik. Oleh karena itu, lanjut Prof. Agus, menjadi harapan kita semua agar riset dan inovasi berbasis iptek dapat terus dikembangkan untuk dapat mendukung industri, teknologi tepat guna, dan ekonomi digital. "Dalam era kemajuan jaman yang sangat dinamis dan ditentukan oleh penguasaan kemajuan iptek, inovasi, dan kreatibitas. Ilmuwan dan peneliti, menjadi strategis perannya dalam mendorong kemajuan penguasaan iptek di Indonesia," jelas Prof. Agus. Diakhir sambutannya, Prof. Agus menyampaikan apresiasi kepada LIPI atas terselenggaranya acara. "Teruslah berkarya dan memberi kontribusinyata untuk mempercepat kemajuan bangsa, sehingga kita menjadi negara yangvsejahtera, maju, dan berkebudayaan," pesanya. Turut hadir dalam acara, Kepala LIPI Dr. Laksana Tri Handoko; Dirjen Risbang Kemenristek Dikti Dr. Dimyati; Prof. Dr. Terry Mart, Ilmuwan Fisika dari UI sebagai penerima Sarwono Award; Prof. Dr. Irwandi Jaswir dari Halal Industry Research Centre Universitas Islam Internasiona Malaysia, dan para peserta dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah tertinggal dalam pengembangan sains, teknologi, serta kualitas pendidikan tinggi. Tidak hanya di tingkat dunia, tetapi juga di lingkup yang lebih kecil seperti ASEAN. Chairil Abidin, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menguraikan, penyebab ketertinggalan itu terurai dalam Hal itu tertuang dalam Buku Putih Sains, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045. Chairil mengatakan, pendidikan tinggi menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan riset, seperti ketidaksesuaian waktu mengajar dan waktu penelitian, keterbatasan anggaran serta fasilitas riset, dan insentif yang tidak menarik bagi peneliti. Kompetensi guru juga ikut memberikan sumbangsih. Hasil rata-rata uji kompetensi guru pada tahun 2015 hanya 53,02 persen. Untuk calon guru, nilai uji kompetensi lebih rendah lagi, 44 persen kemampuan di bidang kompetensi dan 56,69 di bidang pedagogik. "Tidak ada anak SMA yang bright yang mau menjadi guru. Persoalan kualitas dosen yang dirilis Asia Week tahun 2000, Indonesia berada di bawah kualitas Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia," kata Chairil dalam peluncuran buku putih itu di Jakarta pada Jumat (12/5/2017). Faktor bahasa rupanya juga tidak dapat disepelekan. Mengutip penelitian Richard Horton, faktor bahasa menjadi kendala utama kuranngya suara Indonesia dalam penelitian di tingkat global, khususnya kesehatan dan kedokteran. Sebelum Indonesia merdeka, pernah terdapat kewajiban mmebaca buku sastra sebanyak 25 judul di Algemene Middelbare School (Pendidikan Menengah) Hindia Belanda A dan 15 Judul pada AMS Hindia Belanda B, 15 judul. Namun, sejak 1950an, secara bertahap kewajiban itu hilang. "Taufik Ismail sebut sekarang anak SMA nol buku. Mahasiswa juga nol buku hanya diktator, belajar dari diktat yang ditulis 20 tahun lalu," ujar Chairil. Chairl bercerita pengalamannya saat menghadiri pertemuan antara pelaku usaha dan universitas ternama di kantor Wakil Presiden BJ Habibie tahun 1998. Usai pertemuan itu, salah seorang dosen mengungkapkan bahwa buku ajar yang digunakannnya tidak lagi relevan. |