Jelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru

Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai periode dan perubahan dalam sistem pemerintahan. Era pemerintahan pertama setelah proklamasi adalah Orde Lama. Orde lama adalah era dalam sejarah politik Indonesia yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung mulai tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini baru mengemuka pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut dengan Orde Baru.

Walaupun Orde Lama adalah era pemerintahan yang membawa Indonesia semakin maju dari belenggu penjajahan sebelum kemerdekaan, tetapi pada periode ini juga banyak penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahannya. Penyimpangan – penyimpangan ini juga tidak luput dari sejarah NKRI dan perlu kita ketahui sebagai bagian dari sejarah Indonesia yang turut memberi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa bentuk penyimpangan pada masa orde lama di era Presiden Soekarno terjadi pada beberapa bidang seperti berikut ini.

Penyimpangan UUD 1945

Undang – undang Dasar 1945 yang dibentuk dan diresmikan sebagai dasar negara kesatuan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, menjadi dasar hukum yang mengatur tentang tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia. Sayangnya di era Orde Lama terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dibuktikan dengan:

1. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945

Bunyi maklumat ini adalah “Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, maka segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan komite nasional”. Maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menjadi lembaga pembantu presiden mengalami perubahan fungsi, melalui maklumat ini KNIP diberi kekuasaan dan kewenangan secara legislatif untuk berpartisipasi menerapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Padahal tugas ini seharusnya dilakukan oleh DPR dan penetapan GBHN seharusnya dilakukan oleh MPR. Ketahui mengenai sejarah pemilu pada masa orde lama , sejarah pemilu 1955 dan sejarah singkat pemilu di Indonesia.

2. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945

Maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden ini merupakan penyimpangan pada masa orde lama terutama pada konstitusi yang ada pada waktu itu. Dalam maklumat ini dinyatakan perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang tadinya berbentuk kabinet presidensiil berubah menjadi sistem pemerintahan kabinet parlementer. Perubahan sistem pemerintahan ini berdasarkan usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Perubahan sistem pemerintahan seperti yang diketahui seharusnya tidak bisa dilakukan hanya melalui maklumat presiden saja, melainkan harus melalui tahapan – tahapan yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai unsur pendukung sistem pemerintahan.

3. Perubahan Bentuk Negara

Pada masa ini Indonesia mengalami perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Perubahan ini diberlakukan mulai 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Kesepakatan Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan Belanda. Hasilnya membuat Indonesia terpecah menjadi 16 negara bagian. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi karena negara Indonesia dibentuk untuk menjadi suatu kesatuan. Akan tetapi dengan perubahan bentuk negara ini menjadi penyimpangan masa orde lama yang memecah bangsa karena adanya banyak perbedaan yang sulit disatukan.

4. Pelanggaran Pada Aturan Legislatif

Penyimpangan pada masa orde lama di era RIS terjadi pada bidang legislatif berupa kekuasaan bersama yang dilakukan oleh DPR dan Senat. Senat adalah perwakilan daerah yang ditunjuk untuk mewakili negara bagian dalam sistem pemerintahan pusat. Bentuk kerjasama dalam mengatur kekuasaan tersebut tidak membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik tetapi memecah belah karena adanya perbedaan pendapat antara DPR dan Senat. Sudah pasti akan terjadi dualisme pendapat dan pandangan ketika berlangsungnya musyawarah tingkat pusat.

5. Penyimpangan UUDS

UUDS mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1950 setelah konstitusi RIS dianggap gagal dalam mempersatukan bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Maka sejak itu UUD Sementara diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950 sambil menunggu hasil pemilihan umum yang tujuannya untuk menyusun konstitusi baru. Namun keberadaan UUDS tidak juga berjalan lancar. Masih ada banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkannya, antara lain berupa penetapan presiden yang berbentuk Undang – Undang. Pada masa ini presiden memiliki hak untuk mengeluarkan dan menetapkan satu produk di bidang legislatif tanpa persetujuan DPR lebih dulu. Ini adalah pelanggaran konstitusi dan penyimpangan masa orde lama karena aturannya untuk membuat Undang – undang harus melibatkan DPR.

6. Presiden Membubarkan DPR

Berikutnya penyimpangan pada masa orde lama dalam sejarah DPR dan sejarah MPR adalah bahwa presiden membubarkan DPR yang dibentuk di era berlakunya UUDS. Setelah itu dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan anggotanya dipilih untuk membantu kerja presiden serta melaksanakan Demokrasi Terpimpin.

7. Perubahan Aturan Pembentukan MPRS

Presiden membentuk MPRS dengan penetapan dan pemberhentiannya dilakukan juga oleh presiden berdasarkan wewenangnya yang dimiliki pada saat itu berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Hal ini tentu saja menjadi suatu penyimpangan masa orde lama lagi karena bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur pemilihan umum sebagai syarat memilih anggota legislatif. MPR juga tunduk kepada Presiden yang memiliki kekuasaan besar terhadap MPR sehingga setiap keputusan MPR berasal dari Presiden. Padahal sesuai UUD 1945, MPR dan Presiden memiliki kedudukan yang sejajar dengan tugas masing – masing dan harus saling berkoordinasi.

8. Perubahan Ideologi

Penyimpangan pada masa orde lama ini terjadi dengan mengganti Pancasila menjadi Nasakom, yang merupakan akronim dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menghubungkan tuntutan kelompok utama dalam politik yang berlangsung di Indonesia pada saat itu. Kelompok utama tersebut adalah nasionalisme dari PNI, agama dari NU, dan Komunisme dari PKI. Hal ini tentu saja menyimpang dari sejarah lahirnya Pancasila yang awalnya diniatkan untuk menjadi ideologi negara satu – satunya.

9. Politik Mercusuar

Politik ini adalah cara berpolitik yang tujuannya untuk menaikkan nama Indonesia di forum Internasional. Tujuannya agar Indonesia dapat menjadi mercusuar bagi New Emerging Forces, yaitu suatu blok baru yang berisi para negara berkembang yang ingin menyaingi blok barat dan timur. Untuk itu Soekarno membangun banyak sekali ikon atau landmark seperti Gelora Bung Karno, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Bypass, Jembatan Ampera. Akan tetapi cara ini tidak berhasil mencapai tujuannya, dianggap sebagai pemborosan dan mendatangkan banyak kerugian berupa pendapatan ekspor serta devisa yang menurun, inflasi dan korupsi yang memicu demonstrasi massal.

10. Poros Jakarta Peking

Ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Cina yang merupakan negara berpaham Komunis, yang dilakukan oleh Soekarno karena mengalami desakan konfrontasi dengan Malaysia. Bantuan negara besar diperlukan maka pemerintah menjalin kerjasama dengan Cina, juga karena Indonesia baru merdeka dan posisinya memerlukan banyak suara di PBB yang dikuasai oleh negara – negara kapitalis. Poros Jakarta Peking telah memperkuat prinsip komunis di Indonesia yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila, yang dikemukakan sendiri oleh Soekarno.

Penyimpangan masa orde lama juga terjadi ketika diputuskan bahwa Soekarno menjadi presiden seumur hidup, tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden hanya lima tahun dan bisa dipilih kembali. Penetapan MPRS no. 3 Tahun 1963 mengukuhkan penetapannya menjadi Presiden seumur hidup, yang bertujuan untuk menghalangi ideologi komunis untuk berkuasa di Indonesia. Puncak penyimpangan pada masa orde lama adalah peristiwa G30S PKI, yang terjadi karena peningkatan paham komunis dan PKI karena adanya paham Nasakom.

=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?

Penyimpangan konstitusi adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan isi / materi dari konstitusi yang berlaku disuatu negara. Menurut Paul B. Horton salah satu para ahli teori, penyimpangan yaitu penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.

Analisa kami terhadap  penyimpangan konstitusi bahwa penyimpangan konstitusi suatu tindakan yang dilakukan seorang pejabat pemerintah, dimana tindakan itu bertentangan dengan  isi aturan UUD 1945 yang berlaku di negara Indonesia.

Jadi disimpulkan bahwa penyimpangan konstitusi itu merupakan tindakan seseorang atau kelompok pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.

Penyimpangan Yang Terjadi Pada Masa Orde Baru

 Pada masa orde baru sempat mengalami beberapa penyimpangan terhadap konstitusi UUD 1945, penyimpangan yang terjadi pada masa itu diantaranya yaitu:

Pemutusan kekuasaan berada di tangan presiden mengakibakan banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan juga Nepotisme (KKN) yang semakin merajalela, ada kesenjangan sosial yang makin melebar, serta bertambahnya hutang luar negeri yang semakin membengkak, dan juga krisis multi dimensi terjadi di mana-mana. Lembaga-lembaga negara yang ada dikendalikan Presiden. Selain itu juga tidak adanya rencana suksesi ataupun penurunan kekuasaan presiden ke presiden yang selanjutnya.

Hak-hak politik rakyat terhadap masa orde lama di batasi, hal ini sebagai salah satu pelanggaran hak warga negara. Hal tersebut bisa dilihat dengan jumlah partai politik yang dibatasi menjadi 3 (PPP, Golkar, PDIP). Sangat menyimpang dari hak serta kewajiban warga negara didalam UUD 1945.

Baca Juga :  Dampak Globalisasi Banding Politik

pemilu hanya menjadi sarana dalam mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih dan menjadi presiden kembali.

Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan kehadapan umum. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel atau dihentikan penerbitan beritanya.

Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah dalam membenarkan tindakan – tindakannya.

Pembangunan yang telah direncanakan serta dilakukan oleh pemerintah tidak dijalankan secara merata mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pembangunan di pusat pemerintahan dengan pembangunan di daerah lainnya. Hal ini disebabkan kekayaan yang diperoleh oleh daerah masing-masing semuanya di tarik ke pusat dan juga dipakai untuk pembangunan pusat.

Disebabkan karena pembangunan yang tidak merata sehingga banyak pihak daerah yang merasa tidak puas dan juga berniat memisahkan diri dari NKRI. Contahnya seperti: Aceh, Papua, dan juga Timor Timur.

Banyak terjadinya Kecemburuan sosial, antara lain seperti kecemburuan antara penduduk pribumi dengan para transmigran yang datang, hal ini diakibatkan para transmigran memperoleh tunjangan yang cukup besar dari pemerintah pada awal tahun (tahun pertama).

Kesenjangan ekonomi semakin bertambah dengan terlihatnya perbedaan ekonomi ataupun pendapatan antara warga miskin dengan warga kaya.

Terjadinya pelanggaran HAM (jenis – jenis pelanggaran HAM) pada masyarakat nonpribumi, terutama untuk warga Tionghoa. Karena semua warganegara berhak memperoleh jaminan perlindungan HAM.

Pada saat itu keamanan mampu dilaksanakan akan tetapi dengan jalan menggunakan kekerasan, contohnya penembakan misterius, penculikan mahasiswa, aktifis, dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Perilaku Kerja Prestatif

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sering di sebut dengan sistem orde baru di negara Indonesia. Masa orde baru yang berlangsung pada tahun sekitar 1966 – 1998. Dengan landasan orde baru yang menggantikan orde lama merujuk pada era pemerintahan Soekarno dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang telah dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Waktu yang berjangka lama ini, bentuk ekonomi di negara Indonesia jadi memiliki perkembangan yang maju dan juga cepat secara bersamaan dengan adanya kecurangan terjadinya korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa kesenjangan ini, menjadikan rakyat semakin tertekan karena meningkatnya rakyat yang miskin semakin banyak serta rakyat yang kaya semakin melebar pesat.

Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama

Masa Demokrasi Terpimpin.

Masa demokrasi terpimpin ini mulai diterapkan sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959 sampai tahun 1966, kegagalan-kegagalan pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan kekacauan politik memunculkan ide demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin ini memberlakukan kembali UUD 1945, sehingga dijalankan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. pada masa ini bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, dan sistim permerintahannya adalah demokrasi.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin.

1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan Demokrasi Terpimpin.

1. 1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
   2. Peranan Parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR
   3. Jaminan HAM lemah
   4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
   5. Terbatasnya peranan pers
   6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).

 Pada masa demokrasi terpimpin terjadi pemberontakan PKI, tepatnya pada 30 september 1965. yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Pemberontakan ini tentunya mengacaukan stabilitas politik. Sehingga banyak bermunculan tuntutan untuk membubarkan PKI, khususnya dari pihak mahasiswa. Tuntutan itu dikenal dengan TRITURA (tiga tuntutan rakyat), yaitu :

1. Bubarkan PKI.
2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.
3. Turunkan harga.

Untuk menstabilkan situasi politik pada waktu itu, maka presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto, tepatnya pada tanggal 11 maret 1966, sehingga dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR (surat perintah sebelas maret). Kemudian, kekuasaan politik dipegang oleh Soeharto sampai beliau diangkat menjadi presiden.

Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Baru

Dengan berakhirnya masa Orde Lama, maka lahirlah masa demokrasi Orde Baru. Seperti halnya pemerintahan sebelumnya, pemerintah Orde Baru pun banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan, seperti:

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
2. Rekrutmen politik yang tertutup
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
4. Pengakuan HAM yang terbatas
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela
   

Baca Juga :  Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebab Jatuhnya Orde Baru

1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)

1. Terjadinya krisis politik
2. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba
3. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk

Kondisi politik yang  tidak stabil menimbulkan semangat dalam diri masyarakat untuk melakukan perubahan. Reaksi yang muncul adalah dengan melakukan aksi demonstrasi terutama yang sering dilakukan oleh para mahasiswa. Aksi demonstrasi yang terus menerus akhirnya merembet ke masyarakat umum.

Akhirnya setelah penantian yang cukup panjang berbagai aksi itu mencapai puncak di bulan Mei yang mengakibatkan kerusakan hebat, kekerasan, dan penjarahan yang menelan kerugian sangat besar. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto resmi mengundurkan diri yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.

Akibat-akibat dari Terjadinya Penyimpangan Konstitusi

Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan UUD 1945, yaitu :

• Memberi kekeuasaan yang terpusat kepada presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
• Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis ; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden dapat terus menenrus dipilih kembali
• Terjadi monopoli penafsiran Pancasila ; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
• Pembatasan hak-hak politik rakyat , seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sikarenakan kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.

• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
• Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
• Kekacauan, baik dibidang politik, keamanan, maupun ekonomi sehingga tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang disebabkan oleh sering bergantinya kabinet.
  

demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Penyimpangan Pada Orde Baru : Pengertian, Pelaksanaan Demokras, Ciri, Pelaksanaan, Sebab dan Akibat Terjadinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.