Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer?

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan telah tersedia di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen

Istana Westminster, "Ibu seluruh parlemen."

Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan kegiatan yang dipekerjakan mengeluarkan semacam mosi tak percaya. Berlainan dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dirundingkan melewati sebuah veto keyakinan. Oleh karenanya, tak telah tersedia pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yaitu dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya mempunyai pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sbg dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sbg kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sbgnya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sbg kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian gagasan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif telah tersedia pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Telah tersedianya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Letak badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan letak badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan kesudahannya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat selesai.
• Kabinet dapat mengemudikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yaitu anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif pautannya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales yaitu parlemen Australia yang sangat tua. Pemilu pertama dipersiapkan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Kontruksi administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat pula

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Pustaka

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 2

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan telah tersedia di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen

Istana Westminster, "Ibu seluruh parlemen."

Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan kegiatan yang dipekerjakan mengeluarkan semacam mosi tak percaya. Berlainan dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dirundingkan melewati sebuah veto keyakinan. Oleh karenanya, tak telah tersedia pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yaitu dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya mempunyai pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sbg dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sbg kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sbgnya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sbg kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian gagasan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif telah tersedia pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Telah tersedianya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Letak badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan letak badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan kesudahannya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat selesai.
• Kabinet dapat mengemudikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yaitu anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif pautannya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales yaitu parlemen Australia yang sangat tua. Pemilu pertama dipersiapkan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Kontruksi administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat juga

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Pustaka

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 3

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan telah tersedia di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen

Ronde dari seri artikel tentang
Politik
Portal politik

Istana Westminster, "Ibu seluruh parlemen."

Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan aktivitas yang dipekerjakan mengeluarkan semacam mosi tak percaya. Berlainan dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dirundingkan melewati sebuah veto keyakinan. Oleh karenanya, tak telah tersedia pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yaitu dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen kebanyakan mempunyai pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sbg dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sbg kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sbgnya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sbg kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan menghentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Keunggulan dan kelemahan sistem parlementer

Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena remeh terjadi penyesuaian gagasan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif telah tersedia pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Telah tersedianya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Letak badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan letak badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan kesudahannya sesuai dengan masa posisinya karena sewaktu-waktu kabinet dapat selesai.
• Kabinet dapat mengemudikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yaitu anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau posisi eksekutif pautannya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, yang dibangun parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales yaitu parlemen Australia yang sangat tua. Pemilu pertama dipersiapkan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Yang dibangun administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat juga

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Pustaka

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 4

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan telah tersedia di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen

Ronde dari seri artikel tentang
Politik
Portal politik

Istana Westminster, "Ibu seluruh parlemen."

Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan aktivitas yang dipekerjakan mengeluarkan semacam mosi tak percaya. Berlainan dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dirundingkan melewati sebuah veto keyakinan. Oleh karenanya, tak telah tersedia pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yaitu dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen kebanyakan mempunyai pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sbg dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sbg kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sbgnya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sbg kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan menghentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Keunggulan dan kelemahan sistem parlementer

Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena remeh terjadi penyesuaian gagasan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif telah tersedia pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Telah tersedianya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Letak badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan letak badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan kesudahannya sesuai dengan masa posisinya karena sewaktu-waktu kabinet dapat selesai.
• Kabinet dapat mengemudikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yaitu anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau posisi eksekutif pautannya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, yang dibangun parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales yaitu parlemen Australia yang sangat tua. Pemilu pertama dipersiapkan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Yang dibangun administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat juga

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Pustaka

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. 

Page 5

Peta perbedaan jenis sistem parlementer ██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan telah tersedia di tangan parlemen. ██ Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara. ██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen

Istana Westminster, "Ibu seluruh parlemen."

Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan kegiatan yang dipekerjakan mengeluarkan semacam mosi tak percaya. Berlainan dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dirundingkan melewati sebuah veto keyakinan. Oleh karenanya, tak telah tersedia pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yaitu dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya mempunyai pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sbg dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sbg kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sbgnya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sbg kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian gagasan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif telah tersedia pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Telah tersedianya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Letak badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan letak badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan kesudahannya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat selesai.
• Kabinet dapat mengemudikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yaitu anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif pautannya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Sansad Bhavan, kontruksi parlemen demokrasi terbesar, India.

The Parlemen New South Wales yaitu parlemen Australia yang sangat tua. Pemilu pertama dipersiapkan pada 1843.

Knesset Israel di Yerusalem.

Parlemen Selandia Baru.

Kontruksi administratif parlemen Albania

Parlemen Nasional Papua Nugini.

National Parliament of East Timor.

Council of Representatives of Iraq.

Sistem Unikameral

Sistem Bikameral

Lihat juga

• Sistem presidensial
• Sistem semipresidensial

Pustaka

1. ^ Dewan Union is defined in constitution Iraq but does not currently exist.
2. ^ Lakota, Igor (2006). Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) [system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis)] (in Slovene). Faculty Social Sciences, University Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010.