Demokrasi terbagi menjadi tiga bentuk sebutkan dan jelaskan

KOMPAS.com - Bentuk pemerintahan demokrasi berperan penting dalam sejarah modern. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana warga negara secara langsung menggunakan kekuasaannya.

Warga memiliki hak memilih perwakilan pemerintah yang secara kolektif membentuk badan pemerintah untuk seluruh negara (seperti parlemen).

Demokrasi adalah jenis pemerintahan yang diperintah oleh warga negara. Dalam pemerintahan demokratis, orang memiliki hak-hak dasar tertentu yang tidak dapat diambil oleh pemerintah dan hak-hak ini diakui dan dijamin secara internasional.

Jenis demokrasi

Setiap negara mengartikan demokrasi berbeda-beda. Dengan atmosfer geopolitik yang berbeda, pemerintahan demokrasi di seluruh dunia dapat dikelompokkan menjadi delapan.

Dikutip dari Science ABC, delapan jenis atau bentuk utama demokrasi, yaitu

Baca juga: Demokrasi: Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis

Berikut ini penjelasannya:

Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung tanpa perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, diserahkan pada rakyat.

Demokrasi langsung dapat dipraktikkan dalam negara yang populasinya kecil, berpendidikan dan secara politik memiliki kesamaan.

Contoh Swiss yang masih mempunyai Landsgemeinde, majelis di mana orang-orang berkumpul bersama di tempat terbuka di waktu tertentu untuk memilih hukum yang berlaku di masyarakat.

Demokrasi langsung terlalu rumit dilaksanakan di negara dengan wilayah besar. Orang-orang lebih suka memilih perwakilan atas nama mereka daripada membuat keputusan sendiri pada setiap masalah.

Demokrasi tak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Bentuk demokrasi ini paling umum ditemukan di seluruh dunia.

Kelemahan demokrasi tak langsung adalah pemerintah yang terpilih gagal mengakomodasi kepentingan warga negara.

Sebagian besar negara yang menerapkan demokrasi perwakilan disebut juga negara demokrasi liberal. Karena lebih menghargai kebutuhan warga negara daripada kebutuhan seluruh negara. Contoh Amerika Serikat dan India.

Tetapi ada juga beberapa negara yang terus menerus merasa terancam oleh pihak luar atau kerusuhan sipil sehingga lebih suka demokrasi defensif daripda liberal. Agar pemerintah dapat mengerahkan pasukan pada saat bersamaan. Contohnya Korea Selatan.

Baca juga: Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi

Melalui demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara.

Presiden dan lembaga eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif tetapi tidak dapat memberhentikan lembaga legislatif sepenuhnya. Sebaliknya lembaga legislatif tidak dapat mengeluarkan presiden dari jabatannya kecuali jika ada kasus ekstrem.

Dalam demokrasi presidensial, kepala negara juga adalah kepala pemerintahan. Contoh Amerika Serikat, Argentina dan Sudan.

Dalam demokrasi parlementer kedudukan lembaga legislatif lebih kuat. Lembaga eksekutif memperoleh legitimasi demokrasi hanya dari legislatif yaitu parlemen.

Legislatif terpilih (parlemen) memilih kepala pemerintahan (perdana menteri) dan mencopot perdana menteri dengan memberikan mosi tidak percaya.

Kepala negara (presiden) berbeda dari kepala pemerintahan (perdana menteri) dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda.

Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang tidak memiliki kekuasaan seperti di Inggris atau kepala adat istiadat seperti di India.

Demokrasi otoriter terjadi ketika hanya elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. individu-individu tertentu diizinkan memilih kandidat tetapi orang biasa tidak dapat.

Karena itu, pada akhirnya hanya elit penguasa yang memutuskan berbagai kepentingan populasi negara. Contoh Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin.

Baca juga: Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi partisipatif adalah kebalikan demokrasi otoriter. Ada berbagai jenis demokrasi partisipatif tetapi semuanya sama yaitu untuk menciptakan peluang bagi semua anggota populasi untuk memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan memecah negara menjadi jaringan kecil dan memberdayakan politik akar rumput berbasis masyarakat. Demokrasi ini menghargai musyawarah dan diskusi bukan sekadar memilih.

Saat ini, tidak ada negara yang secara aktif mempraktikkan bentuk demokrasi ini. Meski teori-teorinya masuk akal, penerapan nyata dengan pendekatan ini penuh komplikasi.

Bentuk demokrasi ini berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi.

Demokrasi Islam memiliki tiga karakteristik utama yaitu:

Para pemimpin dipilih oleh rakyat.
Semua orang tunduk pada hukum Syariah, termasuk para pemimpin.
Para pemimpin harus berkomitmen mempraktikkan syura.

Syura menandakan badan politik ada pada tempatnya untuk konsultasi tentang masalah apa pun. Ini adalah prinsip dasar sistem politik Islam yang direkomendasikan dalam Al-Quran.

Negara-negara yang memenuhi ketiga karakteristik ini Iran, Afghanistan dan Pakistan. Negara Islam lain seperti Arab Saudi cenderung pada bentuk rezim otoriter daripada negara demokasi.

Demokrasi sosial muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberal dalam ekonomi internasional. Demokrasi sosial bertujuan memberdayakan negara atas pasar neoliberal. Pengeluaran negara untuk memberikan layanan gratis daripada swasta yang terlalu mahal.

Negara fokus pada penyediaan pendidikan gratis atau layanan kesehatan gratis sehingga orang tidak harus bergantung pada perusahaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Demokrasi Adalah Bentuk Pemerintahan. (Sumber: Pixabay)

Liputan6.com, Jakarta Macam-macam demokrasi perlu dikenali, pasalnya negara kita Indonesia menganut sistem ini, lebih tepatnya demokrasi Pancasila. Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara.

Setiap negara tentunya menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang di dalamnya selalu melibatkan rakyat dalam setiap pembuatan hukum suatu negara.

Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya menyampaikan pendapat.

Macam-macam demokrasi bisa kamu kenali berdasarkan bentuk, proses, dan ideologinya. Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (24/2/2021) tentang macam-macam demokrasi.

Ilustrasi Demokrasi Credit: pexels.com/Artem

Sebelum mengenali macam-macam demokrasi, kamu tentunya perlu memahami pengertiannya terlebih dahulu. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos artinya rakyat/ khalayak, dan Kratos artiya pemerintahaan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Sedangkan, menurut KBBI, demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana, di dalamnya mengizinkan dan memberikan warga negaranya untuk bebas berpendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami tentang demokrasi, berikut penjelasan demokrasi menurut para ahli :

1. Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

2. Charles Costello. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

3. John L. Esposito. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

4. Hans Kelsen. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

5. C.F. Strong. Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di dalamya selalu melibatkan rakyat dalam pembuatan hukum. Sebelum mengenali macam-macam demokrasi, kamu juga perlu mengetahui ciri-cirinya, sebagai berikut:

1. Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat. Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat.

2. Menjalankan Konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan Undang-Undang, dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara.

3. Adanya Perwakilan Rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih.

4. Adanya Sistem Kepartaian. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah.

Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah.

Ilustrasi Demokrasi Credit: pexels.com/Brett

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana tentunya terdapat prinsip-prinsip di dalamnya. Berikut ini ulasan lengkap mengenai prinsip-prinsip demokrasi :

1. Negara Berdasarkan Konstitusi

Konstitusi atau Undang-Undang adalah suatu norma sistem Politik dan Hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah serta dapat memenuhi hak khalayak.

2. Peradilan Tidak Memihak dan Bebas

Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintahan demokrasi menganut peradilan bebas. Proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jenih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani.

3. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dapat membentuk organisasi/ berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun pada pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak.

4. Adanya Pergantian Pemerintahan

Sesuai dengan pengertian demokrasi, pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan.

5. Kedudukan Rakyat Sama di Mata Hukum

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggar hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya.

6. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan segala insititusinya harus menghormati dan menghargai HAM, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM.

7. Adanya Kebebasan Pers

Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah adalah melalui pers. Pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Selain itu, pers juga dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik.

Terdapat macam-macam demokrasi jika dibagi berdasarkan jenisnya masing-masing. Macam-macam demokrasi ini bisa dilihat dari bentuknya, prosesnya, hingga ideologinya. Berikut macam-macam demokrasi yang perlu kamu ketahui:

1. Demokrasi Berdasarkan Bentuknya

Macam-macam demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.

- Demokrasi Prosedural, yaitu bentuk demokrasi dimana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya Pilpres, Pilkada.

- Demokrasi Substansial, yaitu bentuk demokrasi dimana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum.

2. Demokrasi Berdasarkan Prosesnya

Macam-macam demokrasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

- Demokrasi langsung, yaitu proses demokrasi dimana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan Undang-Undang.

Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas warga dalam politik. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan,perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negara mereka sendiri.

- Demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi dimana kebijakan umum atau Undang-Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat.

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia.

Sebagian besar negara demokrasi tidak langsung di dunia menganggap diri mereka sebagai negara demokrasi liberal. Ini karena mereka lebih menghargai kebutuhan warga negara mereka daripada kebutuhan seluruh negara. Inilah sebabnya mengapa di negara-negara seperti India dan Amerika Serikat, sulit untuk menyatakan keadaan darurat.

3. Demokrasi Berdasarkan Ideologinya

Berdasarkan ideologinya, macam-macam demokrasi dibagi menjadi tiga yakni demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi pancasila.

- Demokrasi Liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya.

- Demokrasi Sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

- Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, seperti yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila.

Ilustrasi Demonstrasi Credit: pexels.com/Saph

Seperti yang sudah dijelakan pada macam-macam demokrasi, Indonesia termasuk demokrasi pancasila jika dilihat dari ideologinya. Indonesia tentunya memiliki landasan-landasan untuk menjalani sistem pemerintahan demokrasi ini di Indonesia.

Berikut landasan-landasan demokrasi di Indonesia :

1. Pembukaan UUD 1945

- Alinea Pertama : Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

- Alinea kedua : Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

- Alinea ketiga : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.

- Alinea keempat : Melindungi segenap bangsa.

2. Batang Tubuh UUD 1945

- Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat.

- Pasal 2 : Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Pasal 6 : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

- Pasal 24 dan Pasal 25 : Peradilan yang merdeka.

- Pasal 27 ayat 1 : Persamaan kedudukan di dalam hukum.