Dekadensi moral menjadi salah satu alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika

You're Reading a Free Preview
Page 2 is not shown in this preview.

B.Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem EtikaBeberapa alasan mengapa pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraankehidupan bernegara di Indonesia, sebagai berikut :a.Dekadensi moral pengaruh globalisasi yang melanda kehidupan masyarakat, contoh :penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua,tawuran di kalangan para pelajarb.Korupsi merajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatifdalam menjalankan tugasnyac.Kurangnya rasa perlu berkontibusi dalam pembangunan melalui pajakd.Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesiae.Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusiaC.Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika1.Sumber HistorisPada zaman Orla, pancasila sebagai sitem etika masih berbentuk sebagaiPhilosofischeGrondslagatauweltanschauung. Artinya, nilai-nilai pancasila belum ditegaskan ke dalamsistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat.Pada era Orba, pancasila sebagi sistem etika disosialisasikan melalui penataran P³tentangbutir-butir sila-sila pancasila.Pada era reformasi, pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam perebutan kekuasaanyang menjurus pelanggaran etika politik. Contoh :abuse of power, baik oleh penyelenggaradi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yangmenciptakan korupsi.2.Sumber sosiologisSumber sosiologis pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupanmasyarakatetnik di Indonesia. Contoh di Minangkabau orang bermusyawarah memakaiprinsip “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”

3.Sumber politisPancasila sebagai etika merupakan norma yang tertinggi (Grundnorm) yang sifatnya abstrak,sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada dibawahnya bersifat konkrit.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan

karakter di sekolah-sekolah.

2. Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (good) dan buruk (bad). Archie Bahm dalam Axiology of Science, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bahm, ”Maksimalkan

kebaikan, minimalkan keburukan” (Bahm, 1998: 58).

3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan layanan

masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai dengan pajak.

4. Pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang

HAM (Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang

terlibat.

Sumber : Pendidkan Pancasila untuk Perguruan Tinggi , RISTEKDIKTI 2016.