Buku panduan proposal pendirian program studi silemkermas

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi, perguruan tinggi diwajibkan untuk memenuhi persyaratan persyaratan dalam hal pendirian, perubahan perguruan tinggi maupun pembukaan program studi. Salah satu syarat utama adalah surat rekomendasi dari LLDIKTI. Dalam proses pemberkasan guna mendapatkan surat rekomendasi terkadang ada berkas yang salah atau tidak lengkap sehingga tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan.

Panduan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pemahaman Badan Penyelenggara maupun Perguruan Tinggi yang ingin Mendirikan, Merubah Perguruan Tinggi ataupun Membuka Program Studi baru. Panduan ini berisi tentang bagaimana sistem, mekanisme dan jangka waktu dalam proses mendapatkan surat rekomendasi dari LLDIKTI.

Berikut adalah Link E-book PANDUAN PENGUSULAN REKOMENDASI PENDIRIAN, PERUBAHAN PT DAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI :

https://anyflip.com/fhgfm/jdiz/

Untuk mengevaluasi dan mendapatkan saran serta masukan tentang Panduan ini, Mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan pts bisa mengisi survey evaluasi dengan link sebagai berikut:

https://bit.ly/evaluasiebookpanduanrekomendasi

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Download)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Download)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Download)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Download)
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Download)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Download)
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Download)
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Download)

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Download)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Download)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Download)

PERATURAN PRESIDEN

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Download)

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Download)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Download)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Download)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Download)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Download)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Download)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Download)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Download)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi. (Download)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Download)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Download)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Download)

KEPUTUSAN DIRJEN

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Download)

SURAT EDARAN

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 Tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) (Download)
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 perihal Program-Program Studi Bidang Kesehatan (Download)
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 perihal Penghentian Proses Penguajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1) (Download)
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1061/E/T/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 perihal Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru. (Download)
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 Tanggal 29 Juli 2013 perihal Penghentian Sementara (Moratorium) Perubahan Bentuk PTS Menjadi PTN (Download)
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 420/E.E2/KL/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Perihal Larangan Alih Kelola (Download)

Silemkerma apa itu?

Berapa lama proses pengajuan program studi baru?