Berikut yang tidak termasuk komponen dana perimbangan dalam APBD yaitu

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari :
1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah - Retribusi jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha
  - Retribusi Perizinan Tertentu
3. Lain-Lain PAD yang Sah
  - Penerimaan Jasa Giro
4. Pendapatan dari Pengembalian
Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
b. Dana Desa

Dana perimbangan ini diperlukan untuk mengendalikan roda pembangunan yang adil dan berkesinambungan. Dana perimbangan juga diperlukan untuk mengurangi ketimpangan baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah. Lantas, sebenarnya apa itu dana perimbangan?

Definisi Dana Perimbangan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Dana perimbangan Ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain.

Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Ketiga komponen dana perimbangan tersebut (DBH, DAU, dan DAK) merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Berikut penjelasan mengenai definisi dari masing-masing jenis dana perimbangan.

Dana Bagi Hasil (DBH)
DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terbagi menjadi dua jenis, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Simak “Apa Itu DBH Pajak?”

Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah. Adapun fiscal gap merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Simak “Apa itu Dana Alokasi Umum?’

Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK ditujukan khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Untuk itu, DAK setiap tahun selalu dialokasikan dalam APBN yang disesuaikan dengan program prioritas nasional.

Guna menetapkan daerah tertentu yang akan mendapatkan alokasi DAK, maka pemerintah menetapkan kriteria. Kriteria tersebut meliputi kriteria umum, khusus dan teknis.

Adapun kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Hal ini dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Selanjutnya, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang dimaksud antara lain daerah pesisir dan kepulauan, perbatasan dengan negara lain, tertinggal/terpencil, termasuk rawan banjir dan longsor, serta yang termasuk daerah ketahanan pangan.

Sementara itu, kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian/departemen teknis. Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. (Bsi)

dampak kelangkaan BBM bagi produsen BBM

5.Sebuah BUT menyelenggarakan jasa konsultasi manajemen di Indonesia. Pada tahun2011 ada dua perusahaan (klien) di Indonesia yang menandatangani kontr … ak konsultasi manajemen secara langsung dengan kantor pusat BUT tersebut di USA. Setiap tahun kantor pusat juga membebankan biaya ke semua perwakilannya termasuk BUT di Indonesia. Jelaskan bagaimana BUT tersebut menghitung penghasilan ken pajak!

Suatu entitas membeli barang baik dalam bentuk persediaan atau asset tetap termasuk membayar pajak. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntasi terkait deng … an PPN dan PPnBM yang dibayarakan entitas pada saat membeli persediaan atau asset tetap tersebut!

apa saja persamaan dan perbedaan dari pendapat para ahli seperti Friedrich list,Bruno hilderbrand,Karl bucher,Walt Whitman rostow,dan Werner sombart d … alam teori historis?

3. Perhatikan data berikut! Upah konsumsi Rp250 milyar Rp800 miliar Rp620 milyar - impor - Laba Rp680 milyar Pengeluaran pemerintah Pendapatan bunga m … ilyar Pendaptan sewa Rp280 milyar Berdasarkan data tersebut hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan: a. Pendekatan pendapatan b. Pendekatan Pengeluaran Rp500 milyar Rp980 milyar Rp200 milyar Rp100 - ekspor - Investasi

Jelaskan bentuk manajemen perubahan pada situasi pandemi saat ini

5 artikel tentang kelangkaan sumber daya manusia

Membantu manusia dalam memilih alat pemuas kebutuhannya ialah manfaat dari

bagaimana caranya mendata uang kas pondok