Berikut ini yang bukan merupakan tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional yaitu

Merdeka.com - Tujuan kebijakan perdagangan internasional termasuk dalam aktivitas pemerintah untuk mengatur, membatasi dan mempromosikan. Atau dengan cara lain memengaruhi dan menuntun perdagangan internasional.

Tentunya tetap mempertimbangkan kerja sama antar negara, serta melindungi kebijakan dan kepentingan umum dalam negeri masing-masing.

Sayangnya semenjak pandemi Covid-19 mewabah, perdagangan internasional jatuh secara signifikan pada paruh pertama tahun 2020. Terganggunya mengimpor dan mengekspor, tatanan perdagangan liberal multilateral telah menghadapi gejolak. Hingga melahirkan kebijakan perdagangan internasional yang baru.

Salah satu bentuk mendukung respons pandemi, dengan mencabut tarif dan hambatan lain. Khususnya perdagangan pasokan medis dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menghilangkan pembatasan ekspor.

Terdapat tujuan kebijakan perdagangan Internasional yang diprioritaskan, sebagai pemulihan ekonomi, membangun kembali hubungan transatlantik yang positif, serta menegosiasikan hubungan perdagangan baru.

Berikut tujuan kebijakan perdagangan internasional, beserta manfaatnya, dilansir dari berbagai sumber.

2 dari 4 halaman

Kebijakan perdagangan internasional tak lepas cari campur tangan pemerintah. Demi meningkatkan kepentingan bersama antar negara. Berikut ini beberapa kebijakan perdagangan internasional, dikutip dari Guru Pendidikan:

1. Tarif

Tarif berupa bayaran pajak. Dikenakan atas dagangan yang diimpor. Tarifnya spesifik, dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang. Semisal tarif 25 persen untuk mobil yang diimpor. Pajak yang dikenakan menurut persentase tertentu dari nilai dagang. Tarif bisa meningkatkan biaya pengiriman barang ke setiap negara.

2. Subsidi Ekspor

Kebijakan perdagangana internasional berikutnya, subsidi ekspor. Berupa pembayaran tertentu untuk perusahaan atau perseorangan yang memasarkan barang ke luar negeri.

Subsidi ekspor bisa berbentuk spesifik, seperti nilai tertentu per unit barang. Atau Od Valorem, presentase dari nilai yang diekspor. Dampak dari subsidi ekspor, yakni meningkatkan harga di negara pengekspor. Sementara di negara pengimpor harganya turun.

© Start-UP

3. Pembatasan Impor

Pembatasan impor disebut juga import quota, merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang bisa diimpor. Diberlakukan dengan menyerahkan lisensi pada sejumlah kelompok pribadi atau perusahaan.

4. Pengekangan Ekspor Sukarela

Kebijakan perdagangan internasional selanjutnya ialah Voluntary Export Restraints (VERs) atau pengekangan ekspor sukarela. Kesepakatan antar negara pengeskpor dengan negara pengimpor, pengendalian sukarela.

VERs sebagai pembatasan atas perniagaan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor. Terdapat keuntungan-keuntungan politisdan legal, yang membuat VERs menjadi perangkat perdagangan yang lebih digemari.

Namun dari sudut pandang ekonomi, VERs ini serupa dengan kuota impor. Di mana lisensi diserahkan pada pemerintah asing dan menjadi sangat mahal untuk negara pengimpor. Tak jarang menyebabkan kerugian.

5. Persyaratan Kandungan Lokal

Kebijakan local content requirements atau persyaratan kandungan lokal. Dikutip dari jurnal terbitan UNPAD, kebijakan yang popular di Negara berkembang. Mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen yang diproduksi dalam negeri. Sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik (national protection).

Pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, laksana kuota impor minyak.

©2014 Merdeka.com/shutterstock/violetkaipa

6. Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor. Tapi wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Menjadi kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang. Serta mengurangi penjualan barang di pasar domestik.

7. Pengendalian Pemerintah

Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat, dapat ditunjukkan pada dagangan yang diproduksi di domestik. Meskipun barang-barang itu lebih mahal daripada yang diimpor.

8. Hambatan-Hambatan Birokrasi

Hambatan birokrasi atau Red Tape Barriers, sebagai bentuk pemerintah yang membatasi impor tanpa melakukannya secara formal.

3 dari 4 halaman

Masing-masing kebijakan perdagangan internasional yang telah disebutkan di atas, tentu memiliki tujuannya tersendiri.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang utama ialah mengatur, membatasi dan mempromosikan atau dengan cara lain. Guna memengaruhi dan menuntun perdagangan Internasional. Kebijakan yang didasari oleh pemerintah, bersifat perlindungan. Kebijakan yang diambil memiliki tujuan melindungi kepentingan umum dalam negeri.

Berikut ini beberapa destinasi mengenai kepandaian perdagangan internasional:

1. Autarki

Autarki merupakan sistem ekonomi swasembada dan perdagangan terbatas. Sebuah jalan untuk menghindari pengaruh negara yang beda dalam sejumlah hal. Tidak saja ekonomi, tetapi pun pada dunia politik dan militer.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan termasuk kepandaian yang diambil dalam kebijakan perdagangan. Membuat kesejahteraan dan menyelenggarakan perdagangan internasional ini, akan mendapat keuntungan maksimal. Atas hasil terjadinya spesialisasi suatu buatan, dan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat di sebuah negara.

3. Proteksi

Proteksi atau perlindungan dalam kebijakan perdagangan internasional, bertujuan mengayomi seluruh industri. Terutama yang dalam proses perkembangan atau sedang tumbuh. Serta mengayomi perusahaan baru, dan menyerahkan perlindungan terhadap produk domestik dari pesaing barang impor.

4. Keseimbangan Neraca Pembayaran

Tujuan dari ditetapkannya kepandaian kebijakan perdagangan internasional, yakni keseimbangan neraca pembayaran. Sebagai dasar ekonomi internasional.

4 dari 4 halaman

Tentunya jalinan kerja sama antar negara yang terlibat dalam kebijakan perdagangan internasional, akan memberi keuntungan dan manfaat bagi masing-masing negara. Berikut manfaat perdagangan internasional:

1. Memungkinkan sejumlah negara akan saling membantu mempercepat proses pembangunan.

2. Mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral.

3. Investor asing bisa menginvestasikan modal ke sejumlah proyek pemerintah maupun swasta, di negara lain. Memilih yang potensial dan strategis, sampai-sampai negara itu mendapatkan devisa.

4. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang-barang, yang tidak dapat diproduksi oleh negeri sendiri.

5. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara, melewati pendapatan nasional.

6. Memperluas peluang kerja, karena terbantu dibukanya lapangan kerja baru yang banyak.

7. Mendapatkan deviden internal dan eksternal.

Sebelum mengenali tujuan kebijakan perdagangan internasional, kamu perlu memahami apa itu kebijakan perdagangan internasional terlebih dahulu. Kebijakan Perdagangan Internasional adalah segala tindakan negara/pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan.

Dikutip Liputan6.com dari Kemdikbud, adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping dan berbagai kebijakan lainnya.

- Penetapan tarif

Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean (costum area). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara.

- Kuota impor

Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun.

- Larangan ekspor impor

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini  dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. untuk alasan ekonomi pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri

- Subsidi

Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain.

- Premi

Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan.

- Dumping

Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka.

- Devaluasi

Devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang impor menjadi mahal dan harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasaran luar negeri. Tujuan devaluasi adalah untuk memperbesar ekspor, memperkecil impor, dan menambah devisa negara.

Scroll down untuk melanjutkan membaca