Apa dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga bbm tersebut

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi yang mempunyai peranan cukup besar dalam pembangunan ekonomi. Kondisi harga BBM dalam negeri yang jauh dibawah harga minyak mentah dunia yang terus menerus naik, disertai menurunnya produksi minyak mentah dalam negeri menyebabkan subsidi yang ditanggung pemerintah semakin besar. Jika BBM tetap disubsidi, maka subsidi pasti meningkat seiring bergejolaknya harga minyak mentah dunia. Sehingga untuk mengurangi beban APBN, pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara bertahap baik melalui pencabutan subsidi seperti pada kebijakan konversi minyak ke LPG ataupun dengan mengurangi subsidi BBM yaitu dengan menaikan harga BBM seperti premium dan solar didalam negeri. Kenaikan harga BBM yang terjadi selama ini menimbulkan dampak langsung terhadap sektor-sektor yang menginputnya dan berdampak tak langsung pada sektor ekonomi lainnya karena ada keterkaitan antar sektornya. Secara umum, keterkaitan antara input dan output sektor ekonomi dapat disusun dalam bentuk matriks yang dikenal dengan nama tabel input-output (tabel I-O). Tabel I-O ini dapat digunakan untuk mengukur dampak multiplier dan melihat dampak kenaikan harga suatu sektor terhadap sektor lain. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melihat struktur input, output, NTB, permintaan akhir dari sektor ekonomi; (2) menghitung daya penyebaran dan derajat kepekaan pada sektor ekonomi dan (3) Menghitung dan menganalisis dampak langsung dan tidak langsung kenaikan harga BBM pada sektor ekonomi juga inflasi yang akan terjadi. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan. Penelitian ini menggunakan tabel I-O Indonesia tahun 2005 klasifikasi 68 X 68 transaksi domestik atas dasar harga produsen yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan harga BBM menggunakan simulasi sebesar 10 persen, 20 persen dan 30 persen. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis dampak. Pada analisis deskriptif tabel input output akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif berdasarkan tabel yang telah disusun atau diolah kembali dari tabel I-O sehingga dapat dilihat struktur input BBM, alokasi output BBM dan struktur permintaan akhir dari konsumsi rumah tangga serta indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan. Sedangkan pada analisis dampak akan dilihat berapa dampak langsung dan tidak langsung kenaikan harga BBM terhadap sektor-sektor ekonomi dan dampaknya terhadap inflasi nasional. Dari hasil penelitian diperoleh sektor yang terkena dampak paling besar dari kenaikan harga BBM adalah sektor listrik gas dan air bersih (LGA) terutama subsektor listrik yang kebutuhan terhadap BBM nya dalam membangkitkan listrik sangat besar. Sektor yang berdampak besar selanjutnya adalah angkutan baik angkutan darat, angkutan air maupun angkutan kereta api, dan sektor bangunan, karena BBM merupakan komponen penting bagi sektor-sektor tersebut. Selain berdampak terhadap meningkatnya biaya produksi pada tiap sektor ekonomi yang mendorong kenaikan harga barang hasil produksinya pada masing-masing sektor, kenaikan harga BBM secara bersama-sama menyebabkan inflasi nasional. Dimana besar inflasi yang dihasilkan sejalan dan searah dengan besar kenaikan harga BBM yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : pemerintah memantau sektor-sektor yang terkena dampak besar dari kenaikan harga BBM untuk melakukan efisiensi produksi dan efisiensi pemakaian BBM seperti pada PT. PLN dan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Pemerintah sebaiknya melakukan operasi pasar pada awal terjadi kenaikan harga barang-barang pokok yang terkena dampak kenaikan harga BBM seperti beras, dan minyak goreng sehingga tidak terjadi kelangkaan barang. Selain itu sebaiknya dalam menetapkan kenaikan harga BBM dilakukan secara bertahap dan jangan disertai kenaikan harga komoditi-komoditi strategis lain seperti tarif dasar listrik (TDL), sembako, dan tarif transportasi yaitu dengan memberi subsidi pada komoditi tersebut, dan diperlukan upaya untuk mendapatkan subtitusi dari BBM yaitu dengan mencari bahan bakar alternatif.

Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Harga minyak global tahun ini terus memanas. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan tren harga minyak yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir tentu memiliki dampak terhadap perekonomian domestik.   Mengutip Bloomberg, harga minyak jenis brent Rabu (16/6) ditutup seharga US$ 74,39 per barel. Posisi harga tersebut berada dalam level tertingginga di sepanjang tahun.   Angka tersebut pun menguat 43,61% year to date (ytd) dibandingkan penutupan harga minyak brent pada akhir tahun lalu sebesar US$ 51,80 per barel. Bahkan secara tahunan, harga minyak brent menguat 82,73% yakni berada di posisi US$ 40,71 pada periode sama tahun lalu. Dari sisi anggaran negara, Josua mengatakan akan mendapatkan dampak positif yakni potensi meningkatnya surplus anggaran seiring dengan naiknya pendapatan yang berasal dari sektor migas.   Baca Juga: Anggaran subsidi bisa membengkak terdampak kenaikan harga minyak dunia Mengacu pada Nota Keuangan tahun 2021, setiap kenaikan sebesar US$ 1 per barel berpotensi meningkatkan surplus anggaran sebesar Rp 0,6 triliun hingga Rp 0,8 triliun.  Meskipun demikian, Josua menilai kenaikan harga minyak berpotensi menggerus kinerja surplus perdagangan Indonesia.  Karenanya saat ini Indonesia merupakan net consumer migas.   Selain itu, harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikontrol ketat oleh pemerintah apabila terus merangkak naik berpotensi menekan kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) yang merupakan BUMN atau quasi government.  Kemudian, peningkatan harga minyak mentah dunia berpotensi meningkatkan inflasi cukup tinggi ketika pemerintah pada akhirnya harus mentransmisikan kenaikan harga internasional ini dengan menaikkan harga BBM domestik.   Baca Juga: Menteri ESDM: Perbaikan iklim investasi terus dilakukan Editor: Noverius Laoli

Kenaikan harga BBM dan dampak ekonominya

Sumber gambar, AP

Keterangan gambar,

Reaksi antikenaikan harga BBM muncul dari seluruh penjuru Indonesia.

Pengurangan subsidi BBM sudah dibahas sejak tiga tahun lalu, dengan harapan akan segera dapat direalisir agar dana subsidi bisa dialihkan ke sektor lain yang tak kalah penting.

Namun tarik-menarik isu politik, kepentingan usaha dan tekanan publik, membuat ide ini sangat sulit diwujudkan.

Salah satu masalah terbesar yang muncul dari dinaikkannya harga BBM adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang naik.

Inflasi tidak mungkin dihindari karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang, kata peneliti dan direktur lembaga kajian migas Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto. Tetapi menaikkan harga BBM juga tak bisa dihindari karena beban subsidi membuat negara sulit melakukan investasi bidang lain untuk mendorong tumbuhnya ekonomi.

"Kenaikan harga BBM sampai dengan Rp1.500 akan mengakibatkan inflasi bertumbuh 1,6%, tetapi juga akan mengakibatkan reduksi subsidi sebesar Rp57 triliun," kata Pri.

Jika hitungan itu jadi nyata maka menurut Pri, inflasi tidak akan bergeser terlalu tinggi dibanding target yang dipatok pemerintah untuk tahun ini, 5,3%.

"Tahun lalu inflasi diklaim pemerintah hanya di kisaran 4%-an, tetapi itu kan hasil dari subsidi yang sangat besar, inflasi semu. Kalau sekarang subsidi dikurangi terjadi inflasi, ya sama saja kan," tukasnya.

Inflasi lebih tinggi

Sejumlah pengamat ekonomi lain berpandangan mirip.

Enny Sri Hartati, Direktur INDEF, lembaga analisis ekonomi, berpendapat harga BBM yang dinaikkan tidak akan mengerek inflasi terlalu tinggi apalagi menyebabkan guncangan ekonomi.

"Hitungan kami cuma 2,2%. Yang jadi faktor pemberat itu adalah proses pengambilan keputusan yang bertele-tele sehingga ekspektasi inflasi malah jauh lebih tinggi dari yang sesungguhnya,"kata Enny.

Akibatnya, dari simulasi kasar yang dilakukan INDEF, inflasi tahun ini bisa meroket hingga 8%, meski 'tidak akan mencapai dua digit'.

Ekonom dari berbagai lembaga lain, termasuk sejumlah bank swasta hingga Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, umumnya meramal inflasi akan mencapai 6-8%, melebihi target pemerintah tahun ini 5,3%.

Ongkos naik

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca

Podcast

Dunia Pagi Ini BBC Indonesia

BBC Indonesia mengudara pada Pukul 05.00 dan 06.00 WIB, Senin sampai Jumat

Episode

Akhir dari Podcast

Sejumlah komponen penyumbang utama kenaikan inflasi, di luar naiknya harga BBM, adalah harga makanan-minuman serta tarif transportasi.

Keduanya mengklaim BBM sebagai salah satu elemen utama, bahkan terbesar, dalam komponen ongkos produksi dan distribusi.

"Industri makan-minum membutuhkan BBM untuk produksi, distribusi dan bahan baku. Kenaikan BBM setinggi Rp1.500 akan menyebabkan kenaikan harga pangan sedikitnya 5-10%," kata Adhi S Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPPMI.

Beberapa tahun terakhir dunia industri sudah tak lagi menikmati subsidi BBM, tetapi menurut Adhi, naiknya harga minyak dunia juga menjadi pendongkrak meroketnya ongkos produksi.

"Ya kami kan harus menyesuaikan harga juga akhirnya," kilah Adhi.

Meski terbilang besar, kenaikan ini menurutnya jauh lebih ringan dari pada situasi tahun 2008, saat harga BBM juga naik hingga Rp6.000.

"Saat itu situasi global sedang diguncang krisis pangan, jadi harga makanan-minuman tidak terkendali. Harganya naik sampai 15-30%," tambahnya.

Momok kenaikan harga lain muncul dari sektor transportasi, yang selalu menaikkan tarif saat kenaikan harga BBM terjadi.

Sumber gambar, 1

Keterangan gambar,

Buruh termasuk kelompok yang paling rentan kena imbas kenaikan harga BBM.

"Kami tidak punya pilihan karena harga BBM itu merupakan 30% komponen biaya industri transportasi, paling besar dibanding komponen suku cadang atau lainnya," kata Ketua Organisasai Angkutan Darat, Organda DKI, Soedirman.

Dengan harga BBM naik 33%, menurut Soedirman, kenaikan tarif angkutan yang masuk akal adalah 35%, tuntutan yang menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa "terlalu besar dan harus dirundingkan kembali'.

Menurut Hatta, kenaikan tarif angkutan masuk akal bila tak lebih dari 10-20%. Tetapi menurut Soedirman, hitungan itu justru tak bernalar.

"Itulah kalau tak paham soal angkutan tapi berkomentar. Bagaimana pengusaha (angkutan) dituntut peremajaan, memberi layanan yang safety dan nyaman, kalau tarifnya selalu murah?" kritik Soedirman pedas.

Sampai kini, tarif angkutan menyesuaikan dengan penaikan harga BBM baru, belum lagi dibicarakan antara Organda dengan pemerintah.

Subsidi sejati

Apapun pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin, impliaksinya hanya satu: kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Belum karuan naik aja, sudah pada naik semua, sembako dan lain-lain. Orang gaji naik cuma 10-20% ini malah lebih," protes Suryati, seorang buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, FSPMI asal Bekasi, yang pekan lalu turut berdemo ke depan Istana Merdeka.

Buruh lain, seperti Freddy yang datang dari Pasar Minggu, kurang lebih mengeluhkan hal yang sama.

"Enggak mungkin dalam kondisi begini naikin harga BBM, karena gaji buruh juga belum mencukupi."

Sebaliknya menurut pemerintah, tak mungkin kas negara terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi terbengkalai.

Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun.

Padahal itu belum termasuk subsidi listrik yang berjumlah Rp90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011 mencapai Rp255 triliun.

Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali.

Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp69 triliun kemudian membesar menjadi Rp82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp165,2 triliun.

Akibatnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit.

Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur, meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya.

Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi kelompok miskin.

"Katanya subsidi untuk kaum miskin. Padahal pengertian miskin menurut BPS kan mereka yang tak mungkin punya motor atau mobil, karena pendapatannya hanya Rp300 ribu (per bulan),"tegas Enny.

Pengurangan subsidi BBM, menurut Enny, bisa lebih tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan lain.

"Itu makna subsidi yang sejati; kembalikan kepada kelompok yang paling miskin, 30 jutaan lho jumlahnya."