Bagaimana proses penyusunan perda provinsi menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi?

Jawaban:

Proses Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

a. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.

b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi maka proses penyusunan adalah :

1) DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis

2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.

3) Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi

c. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur maka proses penyusunan adalah :

1) Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi sarana tertulis

2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.

3) Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur

Khawatirnya Mbah Dunung: Nusantara Pilih Mati Konyol daripada Mlungsungi

Menulis Soal Kekerasan Seksual di IAIN Ambon, Pers Mahasiswa ‘Lintas’ Dibreidel

Dilumat Korea Selatan U-19, Ini Respons Ketum PSSI

Punya Masalah Asam Lambung? Ini 5 Tips Aman Puasa Lancar Seharian untuk Pengidap Asam Lambung

Rekomendasi Drama Korea Khusus 18+ yang Tak Boleh Ditonton Sembarangan

Penelitian Terbaru Ungkap Ternyata Gurita Memiliki 'Perasaan', Ini Penjelasannya

8 Perbedaan Kebiasaan Sehari-hari Orang Korea dan Jepang

Zodiak Hari Ini: Libra Ketemu Calon Pacar, Hubungan Cancer "Adem Ayem"

Kebiasaan Menjemur Pakaian di Dalam Rumah Bisa Picu Gangguan Kesehatan, Masih Sering Lakukan?

Jadi Syarat Mudik, Ini Ketentuan dan Syarat Vaksin Booster dari Kemenkes

Permendikbud Kekerasan Seksual Dibutuhkan Kampus: Komnas Perempuan Minta Mahkamah Agung Tolak Uji Materi Permendikbud

Paparkan Hasil Riset, Fatia dan Haris Malah Jadi Tersangka

Grace Eirin Jumat, 17 Desember 2021 | 08:00 WIB

Bagaimana proses penyusunan perda provinsi menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi?

Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang. (Racool_studio/freepik)

Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah? 

Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Yuk, cari tahu bersama!

Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. 

Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. 


Page 2


Page 3

Bagaimana proses penyusunan perda provinsi menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi?

Racool_studio/freepik

Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang.

Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah? 

Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Yuk, cari tahu bersama!

Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. 

Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. 

Indonesia adalah negara demokrasi. dalam pengambilan keputusan, musyawarah untuk mufakat diutamakan.salah satu contoh penerapan sila ke-4 Pancasila da … lam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...A. Pelaksanaan pemilu yang berasaskan luber dan judilB. Membantu korban bencana alam di daerah lainC. Menyelenggarakan pekan olahraga nasionalD. Mengadakan perayaan HUT RI​

salah satu faktor tang mempengaruhi keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi di indonesia adalah?​

1. ) Ada sebuah kasus yang mengganggu stabilitas negara. Kebetulan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan karena belum adanya hukum yang mengatur. Pad … ahal kasus tersebut sangat penting dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut presiden dapat. ..a. menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang b. meminta Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang c. menyelesaikan permasalahan dalam bidang Mahkamah Konstitusi d. mengajukan rancangan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat2.) Perhatikan cuplikan berita berikut! Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik Indonesia. Dari 17 nama, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menjadi salah satu yang dilantik. Pelantikan digelar di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/10/2021). Dalam menjalankan tugas seperti pada berita di atas Presiden harus memperhatikan juga pertimbangan a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Dewan Perwakilan Rakyat c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung ​

Siapakah Presiden Chechnya?​

Siapakah Presiden Jerman​

Siapakah Presiden Spanyol?​

Apa Funsi NATO di era Sekarang?​

hakekat dan teori kedaulatan negara republik Indonesia​

Apa Tujuan Dibentuknya NATO?​

Kepala Negara Barbados?​