Bagaimana pandangan Indonesia tentang campur tangan asing dalam masalah suatu negara

Oleh Liputan6 pada 28 Nov 2013, 11:20 WIB

Diperbarui 28 Nov 2013, 11:20 WIB

Table of Contents Show

Berita Terbaru
Video yang berhubungan

Perbesar

Citizen6, Jakarta: Menjelang peringatan HUT Provinsi Papua dan Papua Barat 1 Desember 2013, eskalarasi politik dan keamanan di tanah Papua meningkat, seperti aksi teror kekerasan dan penculikan terhadap warga oleh sekelompok orang tidak dikenal serta penyerangan terhadap anggota polisi dan anggota TNI yang bertugas terus berlangsung.

Mengapa? Upaya penegakkan pemulihan ketertiban dan keamanan selalu dilanggar oleh pihak-pihak tertentu di Papua (OTK, spionase asing dan OPM) yang tidak menginginkan kondisi Papua kondusif dan aman, sehingga menjadi peluang politik agar Papua terjadi kekosongan power/pemerintahan untuk memisahkan dari NKRI melalui jejak pendapat (Pepera).

Upaya tersebut sedang disiapkan dan diagendakan oleh kelompok asing yang bermain di dalam dan luarnegari. Kelompok asing tersebut sedang menunggu momentum yang tepat untuk memerdekkan Papua menjadi "Sebuah Negara Boneka Asing", salah satunya melalu perayaan HUT Papua, pada 1 Desember nanti. Perlu di ketahui perayaan HUT Papua juga di rayakan di Australia, Belanda, Inggris dan negara-negara eropa lainnya (sebagai bukti spionase asing terlibat). Perayaan HUT Papua bias dilakukan selama masih dalam koridor keutuhan NKRI (sejarah), namun bukan dalam aksi-aksi mengganggu keamanan dan mengibarkan bendera kejora untuk menuntut kemerdekaan atau terlepas dari NKRI. Peranan asing (NGO internasional) begitu besar dalam membentuk organisasi dan kelompok perlawanan terhadap NKRI baik di dalam dan luar negeri. Spionase asing tersebut masuk melalui berbagai cara, dalam balutan lembaga HAM (menyuarakan pelanggaran dan tuntutan), LSM (SHDRP dan kedok spionase), lembaga pendidikan (bantua beasiswa), lembaga kebudayaan (alasan adat yang harus dilindungi dan perang/konflik adat), lembaga kepemudaan (membentuk KNPB didaerah, OPM, pemerintahan sendiri, dan menyebar isu SARA), lembaga kesehatan (melalui Kapsul-kapsul HIV dan Malaria). Pembangunan ekonomi, di Papua tidak akan cepat berjalan, karena banyaknya kepentingan yang bermain di tanah Papua, salah satunya tuntutan kepala adat terhadap ganti rugi hak tanah ulayat yang begitu besar (mencapai miliaran), adanya kelompok yang melakukan pemerasan terhadap perusahaan yang berinvestasi, dan kelompok yang tidak menginginkan masyarakat Papua maju. Sikap pemerintah, TNI dan Polri terhadap Papua adalah sama, yakni Papua bagian sah dari wilayah NKRI dan wilayah NKRI adalah dari Sabang sampai Merauke, serta NKRI harga mati. Beberapa organisasi dan media asing yang terlibat mendukung Papua Merdeka yakni, Papua Vrouwen Nederland (Mama Papua di Belanda) danComite 50 JaarPapoea's in Nederlan (Komite 50 Tahun Orang Papua di Belanda). Australia West Papua Association (AWPA), Democratic Labor Party, Rize of the Morning Star, Solidarity With West Papua, dan lain-lain.Mengapa negara asing berusaha memisahkan Papua dari NKRI, alam menjawab, sumber daya alam (SDA) Papua yang berlimpah ruah, emas perak, perak, nikel, tembaga, dan lain-lain. Wow fantasis menjadikan penjajah (negara asing) berlomba-lomba mencaplok Papua, berbagai cara pun dilakukan (seperti diatas). Negara asing tidak akan membiarkan rakyat Papua mengelola dan menikmati SDA nya, dan menjadi negara berdaulat setelah lepas dari NKRI. Karena, Amerika Serikat, Australia dan negara eropa sudah siap mencaplok serta menguasai tanah Papua, .. setelah itu, apa yang terjadi dengan penjajahan gaya baru yang dilakukan negara modern tersebut, yakni rakyat Papua menderita semua sektor kehidupan serta dipunahkan/genosida seperti yang terjadi pada suku Indian dan aborigin. Melalui berbagai cara makanan dan obat-obatan atau vaksin yang mengandung racuna atau virus atau bakteri yang menyebabkan mati pelan-pelan. Mengapa? Hanya cara tersebutlah Organisasi HAM tersebut bisu seribu bisu. Perlu, diketahui, HAM didirikan oleh negara-negara (Chauvinisme/merasa unggul) yang melanggar HAM berat sampai saat ini. Peringatan 1 Desember oleh bangsa Papua harus dijadikan sebagai sebuah proses demokrasi, menuju masyarakat Papua yang modern dan tetap berpegang teguh pada jatidiri yang bermoral, bernurani dan berbudaya untuk mencapai kemakmuran dalam wadah NKRI yang berdaulat. Rakyat Papua jangan mau diadu domba oleh asing, pihak ketiga atau dari orang Papua yang dibayar pihak ketiga. Untuk itu, kami mengajak segenap rakyat Papua menjadikan perayaan HUT Papua 1 Desember 2013, sebagai momentum untuk intropeksi diri, untuk menyadari bahwa yang selama dilakukan tidak berguna dan hanya menguntungkan sekelompok aja. Selain itu, mengajak rakyat papua untuk terus berkarya, dan mengisi pembangunan untuk membangun Papua menuju provinsi yang maju, modern, makmur dan beradab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Ya. Allah..Semoga Negara Indonesia menjadi negara yang besar, karena rakyatnya mampu bersatu untuk melawan segala bentuk dan cara penjajah menguasai ibu pertiwi, nusantara persada, dari sabang sampai merauke yang kaya SDA, amin. Merdeka.. Merdeka.. Merdeka. Salam hormat, untuk rakyat Papua. (Suhendro/mar)Suhendro, Pengamat Politik dan Demokrasi dan pewarta warga.

Mulai 18 November-29 November ini, Citizen6 mengadakan program menulis bertopik "Guruku Idolaku". Dapatkan merchandise menarik dari Liputan6.com bagi 6 artikel terpilih. Syarat dan ketentuan bisa disimak di sini.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke .

TOPIK POPULER

POPULER

Berita Terbaru

Berita Terkini Selengkapnya

POHNPEI – Pemerintah Indonesia menolak secara tegas campur tangan pihak asing dalam permasalahan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mokronesia pada 8-11 September.

Para pemimpin dari anggota PIF menyepakati bahwa masalah Papua merupakan isu sensitif. Karena itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan dengan menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia. Kesepakatan itu terangkum dalam hasil diaolog yang disebut Komunike KTT PIF 2016.

Penolakan itu karena Indonesia menganggap bahwa pihak luar tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa adanya submisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan terdapat motivasi politik.

Selain itu, Indonesia juga menilai bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Indonesia adalah tidak berdasar dan bersifat manipulatif. Karena itu, desakan-desakan yang muncul dari organisasi tersebut tidak akan diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI). Demikian sebagaimana siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (14/9/2016).

Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM. Apalagi, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan terhadap HAM tentunya akan dijaga oleh Pemerintah RI. Terlebih lagi, HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia.

PIF adalah forum kerjasama regional di kawasan Pasifik. Pembentukan forum ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan integrasi. Misi tersebut akan diwujudkan dengan menyatukan sumber daya dan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta tata pemerintah yang baik dan keamanan.

(FIK)