"Mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa saja," ujarnya. 23/08/2022, 11:52 WIB Page 2
Menurut Said, beberapa pasal di draf RKUHP dinilai bukannya melindungi warga secara umum, melainkan menjadi tameng penguasa. 03/07/2022, 15:06 WIB Page 3
Selama kepemimpinan Olly Dondokambey, PDI-P menguasai hampir semua kota/kabupaten di Sulawesi Utara, termasuk pemerintah provinsi. 13/06/2022, 06:52 WIB Page 4
Ciri-ciri demokrasi parlementer, antara lain kabinet legislatif ada di atas eksekutif, ada mosi tidak percaya, dan munculnya sistem multi partai. 27/05/2022, 10:00 WIB Page 5
Saat ini, tantangan terbesar dalam pengawasan Pemilu 2024, bersinggungan dengan konten di media sosial atau berbasis digital. 22/04/2022, 06:08 WIB Page 6
"Jika presiden tetap enggan, rasanya memang presiden menikmati langgam permainan politik untuk memperpanjang masa jabatannya itu," kata Umam. 31/03/2022, 07:34 WIB Page 7
PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Nasdem mengkritik pernyataan Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden. 18/03/2022, 05:52 WIB Page 8
"Ya kita maju, kalau tadi dapat dukungan dari rakyat. Kalau enggak dapat dukungan maju gimana?," 10/03/2022, 22:12 WIB Page 9
"...Di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan.... Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," kata Jokowi. 01/03/2022, 11:51 WIB Page 10
Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), demokrasi diwujudkan lewat adanya DPR, 21/01/2022, 14:26 WIB Page 11
Seorang aktor dan model terkenal di Myanmar, Paing Takhon, 25, yang vokal menentang kudeta militer dihukum 3 tahun penjara dengan kerja paksa. 27/12/2021, 21:15 WIB Page 12
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berpendapat, sistem presidential threshold justru memperlemah sistem demokrasi di Indonesia. 21/11/2021, 07:42 WIB Page 13
Wakil Presiden AS Kamala Harris menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi, dan ingatkan bahwa demokrasi di seluruh dunia berada di bawah ancaman. 24/09/2021, 19:58 WIB Page 14
Anies memastikan akan terus berupaya menjaga iklim demokratis di Ibu Kota. Anies berharap, DKI Jakarta menjadi rujukan daerah lain. 04/09/2021, 14:47 WIB Page 15
Bagaimana mungkin parpol diharapkan menegakkan demokrasi, sesuai ketentuan undang-undang, bila aturan main tentang dirinya, sangat tidak demokratis? 10/08/2021, 14:57 WIB Page 16
Penahanan Daniel Fenster, jurnalis asal AS, dan kasus penahanan jurnalis lainnya oleh Junta Militer Myanmar sangat disayangkan Kemenlu AS. 29/05/2021, 21:00 WIB Page 17
Bahkan, apabila Titi diandaikan sebagai sosok Kartini masa kini, ia mengaku akan terus bergerak menyuarakan pendapat, gagasan, dan gagasan demokrasi. 22/04/2021, 21:08 WIB Page 18
"Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang," kata Syaikhu, 18/03/2021, 12:15 WIB Page 19
"Akibatnya, rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang melalui oligarki," ujar Agus 11/02/2021, 21:51 WIB Page 20
Palestina untuk pertama kali akan adakan pemilu dalam 15 tahun, mulai Mei untuk mencapai demokrasi, tapi banyak warganya yang tidak yakin tercapai. 18/01/2021, 06:39 WIB Page 21
Saat membuka Bali Democracy Forum, Kamis (10/12/2020), Retno Marsudi optimistis demokrasi jadi harapan pulih dari pandemi. 10/12/2020, 10:16 WIB Page 22
"Nah, Indonesia dengan pengalaman reformasinya, menunjukkan bahwa Islam dan Demokrasi itu bisa coexist," katanya. 17/11/2020, 13:43 WIB Page 23
Jojo mengatakan, terjadinya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia tak terlepas dari peran partai politik yang kesulitan melakukan kaderisasi. 28/10/2020, 14:49 WIB Page 24
Setelah pelapor memberikan data yang diminta, Tim Advokasi untuk Demokrasi akan meneruskan laporan tersebut kepada tim di lapangan untuk dapat di tind 08/10/2020, 18:11 WIB Page 25
"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," 07/09/2020, 06:41 WIB Page 26
Obama pada Rabu (19/8/2020), menyerang calon presiden petahana AS, Donald Trump, dengan menyebutnya sangat tidak cakap untuk menduduki jabatannya. 20/08/2020, 20:03 WIB
Yogyakarta (15/4) – Kritik perkembangan demokrasi di Era Pandemi Covid-19, pemerintah tidak dapat memberikan respon yang efektif dalam mengatasi timbulnya tantangan saat ini dikarenakan oleh adanya polarisasi politik pasca pemilu serta kuatnya pro dan kontra setelah itu. Kritik tersebut disampaikan oleh Bambang Eka Cahya Widodo, SIP., M.Si., selaku dosen Ilmu Pemerintahan UMY dalam acara yang bertajuk “Democratization Update of Southeast Asian Countries in the Covid-19 Era” pada (13/4) lalu. Adapun acara ini juga mengundang beberapa praktisi dari Asia Tenggara yaitu Dr. Non Naprathansuk dari Maejo University, Thailand dan Dr. Pong Heong Hong dari Univeristy Sains Malaysia. Acara yang disambut cukup meriah oleh mahasiswa IP UMY ini, membahas bagaimana krisis demokrasi dalam sebuah negara tengah berlangsung selama pandemic. Menurut Bambang Eka Cahya bahwa situasi pandemic memberikan pengaruh yang cukup besar pada semua aspek demokrasi dan beberapa persoalan yang harus di respon oleh kebijakan public, itu dipengaruhi oleh berbagai factor “Diantaranya karakter rezim yang berkuasa, partisipasi masyarakat, perkembangan lembaga – lembaga demokrasi, media massa dan ruang publik kehadiran civil society yang bermakna, dan budaya politik” ujarnya. Menurutnya kapasitas pemerintah dalam mengatasi masalah relative rendah “Efektifitas koordinasi antar level pemerintahan juga sangat lemah akibat keraguan yang terlihat nyata dari pemerintah pusat. Akibatnya daerah pun mengambil tindakan yang tidak terkoordinasi dan tidak efektif” tandasnya secara terang – terangan. Meski begitu, respon pemerintah sebenarnya tidak berdiri sendiri melainkan disebabkan oleh situasi dan kondisi obyektif termasuk didalamnya persoalan politik yang timbul selama pandemic. Maka dari itu banyak hal yang harus dikerjakan, krisis demokrasi bukan hanya kepentingan pemerintah saja namun juga milik bersama. Baik public, partai politik, parlemen, dan para penegak hukum seperti media massa. Adapun civitas akademik dan masyarakat umum sebenarnya memiliki peran yang cukup strategis, dimana mereka mampu memperbaiki budaya politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik dalam membuat kebijakan public. Sayangnya, budaya politik yang kurang mendukung demokrasi dan awareness akan krisis demokrasi saat ini belum menjadi perhatian masyarakat. |
Artikel tentang demokrasi di Indonesia saat ini
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
