Apa yang dimaksud dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian

Lihat Foto

monica ayu

Daftar Lembaga Nonkementerian Indonesia

KOMPAS.com - Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau LPNK adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari presiden.

Regulasi LPNK tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewengangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK.

LPNK berada di bawah presiden. Kepala LPNK Bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang memegang koordinasi.

Berikut daftar 22 lembaga pemerintah non kementerian:

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan SAR Nasional (Basarnas)
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Lembaga Administrasi Nasional (LAN)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

Baca juga: BNN Jambi Tembak Bandar Narkoba yang Kabur Saat Penangkapan

Referensi

Nugroho, Rian. 2013. Change Management untuk Birokrasi. Yogyakarta: Elex Media Komputindo

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya

Lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Lembaga pemerintah nonkementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kepala lembaga pemerintah nonkementerian bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.

A. Bentuk lembaga pemerintah nonkementrian

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 pasal 3 menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia sebagai berikut.

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara.

2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan.

3. Badan Kepegawaian Negara (BKN), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan.

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN), bertugas mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.

6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dengan menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.

7. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir.

8. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian.

9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan program keluarga berencana.

10. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.

11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

13. Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi (BPPT), melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.?

B. Kordinator lembaga lembaga pemerintah nonkementrian

Dalam melaksanakan tugas, setiap lembaga pemerintah nonkementerian di-koordinasikan oleh seorang menteri. Berikut para menteri yang mengoordinasikan lembaga-lembaga pemerintah nonkementerian.

1. Menteri pertahanan mengoordinasikan Lembaga Sandi Negara.

2. Menteri kesehatan mengoordinasikan BKKBN dan BPOM.

3. Menteri pendidikan dan kebudayaan mengoordinasikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

4. Menteri pendayagunaan aparatur negaradan reformasi birokrasi mengoordinasikan LAN, ANRI, BKN, dan BPKP.

5. Menteri riset dan teknologi mengoordinasikan BSN, Bapeten, Batan, Lapan, LIPI, dan BPPT.

Sumber : Buku Sistem Kekuasaan By Amin Suprihatini

illustration from google and belong to the owner

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1]

Saat ini terdapat 30 LPNK.[2]

Nama LPNK	Singkatan	Kepala	Koordinator
Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	Mustari Irawan	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Informasi Geospasial	BIG	Muh Aris Marfai	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Intelijen Negara	BIN	Budi Gunawan	Presiden
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia[3]	Bakamla	Aan Kurnia	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Kepegawaian Negara	BKN	Bima Haria Wibisana	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	Hasto Wardoyo	Menteri Kesehatan
Badan Koordinasi Penanaman Modal	BKPM	Bahlil Lahadalia	Presiden
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	Dwikorita Karnawati	Presiden
Badan Narkotika Nasional	BNN	Petrus Reinhard Golose	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BNPB	Ganip Warsito	Presiden
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT	Boy Rafli Amar	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Basarnas	Henri Alfiandi	Menteri Perhubungan
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Baparekraf	Sandiaga Salahuddin Uno	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	Benny Rhamdani	Menteri Ketenagakerjaan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	BPKP	Muhammad Yusuf Ateh	Presiden
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten	Jazi Eko Istiyanto	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM	Penny Kusumastuti Lukito	Menteri Kesehatan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Suharso Monoarfa	Presiden
Badan Pertanahan Nasional	BPN	Sofyan Djalil	Menteri Agraria dan Tata Ruang
Badan Pusat Statistik	BPS	Suhariyanto	Presiden
Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	Hinsa Siburian	Presiden
Badan Standardisasi Nasional	BSN	Kukuh S. Achmad	Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia
Lembaga Administrasi Negara	LAN	Adi Suryanto	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Roni Dwi Susanto	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Lemhanas	Weiko Syofyan Plt	Menteri Pertahanan
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpusnas	Muh. Syarif Bando	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Sejarah Perubahan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia

^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
^ "Daftar Kementerian dan Lembaga Nonkementerian". Indonesia.go.id. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-30. Diakses tanggal 16 Maret 2019.
^ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-16. Diakses tanggal 2014-12-17.