Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban penggunaan bbm masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun menyambut positif munculnya opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karena opsi itu dinilai jauh lebih mudah dilakukan, tidak perlu pembangunan infrastruktur dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dibandingkan jika membatasi pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi.

Table of Contents Show

Rekomendasi Berita
Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina
Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan
Jokowi Minta Impor BBM Ditekan
Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017
Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya
Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen
Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus
Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus
Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium
Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan
Video yang berhubungan

Harun mengusulkan agar pemerintah menetapkan besarnya subsidi untuk setiap liter BBM bersubsidi atau mekanisme pemberian subsidi BBM secara fluktuatif. Jadi, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dibebankan ke masyarakat sebagai edukasi mengenai tingginya harga minyak, dan pemerintah tidak menanggung pembengkakan subsidi BBM.

"Ini akan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk memberi subsidi, tetapi kemampuan anggaran pemerintah terbatas," ujar Haru, Jumat (20/1/2012) di Jakarta.

Secara terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menyatakan, ada beberapa cara mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak yang terus membengkak. Salah satunya, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap.

Menurut Widjajono, sebenarnya ada beberapa cara untuk mengurangi subsidi harga BBM. Salah satunya adalah, menaikkan harga Premium untuk mobil pribadi setiap tahun. Sebagai contoh, 1 April 2012, harganya naik menjadi Rp 6.000 per liter, tahun 2013 menjadi Rp 7.000 per liter, dan 2014 menjadi harga pasar atau sekitar Rp 8.000 per liter.

Cara lain, menaikkan harga Premium untuk mobil pribadi secara otomatis 5 persen setiap bulan. Akibatnya, dalam 18 bulan, harga menjadi Rp 8.100 per liter. Hal ini pernah berlaku di Inggris untuk penyesuaian harga listrik.

"Naikkan harga Premium 1 April 2012 menjadi harga pasar (sekarang Rp 8.200 per liter) untuk Jakarta dulu, lalu disusul daerah-daerah lain sampai akhir tahun 2014," kata Widjajono.

Untuk beberapa opsi tersebut, menurut Widjajono, hasil penghematan subsidi semestinya digunakan untuk membenahi transportasi umum dan penerapan program pengalihan pemakaian BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum. Sedangkan kendaraan pribadi dapat memakai BBM tidak bersubsidi ataupun BBG.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jakarta: Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bisa berdampak pada daya beli masyarakat karena ada kenaikan harga barang dan jasa. Namun, pemerintah tak punya banyak pilihan untuk menjaga agar anggaran negara tidak jebol.

Jika pemerintah terpaksa harus menyesuaikan harga BBM, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyarankan tiga hal ini.

Hal pertama adalah pemerintah harus memberikan stimulus kepada masyarakat rentan. Pemberian stimulus akan mengurangi risiko masyarakat rentan jatuh semakin dalam pada persoalan kemiskinan.

"Penyesuaian harga BBM akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misal, dengan memberikan BLT (bantuan langsung tunai) atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Kelompok rentan inilah yang paling terdampak kalau ada pengurangan subsidi," kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, Jumat, 26 Agustus 2022.

Mamit sepakat perlu penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban keuangan negara. Namun, itu tidak cukup. Menurut dia, langkah kedua adalah mengatur penggunaan BBM subsidi. Dan harus dipastikan agar BBM Subsidi ditujukan bagi masyarakat yang berhak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

"Saya melihat ada solusi selain pengurangan beban subsidi, yaitu dengan pembatasan. Menurut saya, revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 akan jadi kunci dari pembatasan BBM bersubsidi. Tinggal bagaimana pemerintah secara tegas dan ketat dalam memberlakukan kriteria penerima manfaat seperti jenis kendaraan dan orang yang berhak menerima BBM subsidi. Ini yang kita tunggu-tunggu, ketegasan pemerintah," katanya. Kalaupun ada penyesuaian harga, pembatasan penerima BBM subsidi harus tetap dilakukan untuk mengantisipasi tahun depan jika ada perubahan harga. Apalagi pada 2023, dalam Nota Keuangan APBN, beban subsidi dan kompensasi di sektor energi turun jika dibandingkan tahun ini.

"Perlu kehati-hatian bagi pemerintah dalam menjalankan skema apakah akan mengurangi subsidi terhadap BBM atau akan membatasi," ujar Mamit.

Langkah ketiga, kata Mamit, Pertamina sebagai operator untuk terus mengimbangi ketersediaan BBM di SPBU. Sehingga, tidak terjadi kelangkaan dan antrean cukup panjang.

Baca: Bansos Kompensasi Kenaikan BBM Subsidi Harus Disalurkan 3-4 Bulan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyiapkan skenario penyaluran bantuan sosial (bansos) tambahan bagi masyarakat kurang mampu jika ada penyesuaian harga BBM. Pemerintah menganggarkan Rp18 triliun yang diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

"Bansos memang didesain apabila guncangan harga BBM dan listrik tidak bisa tertahan atau harus dilakukan adjustment sehingga butuh bansos tambahan," ujar Sri Mulyani seperti dilansir Antara.

(UWA)

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah akan melakukan kebijakan terpadu untuk mendorong penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kbijakan terpadu itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu fiskal, nonfiskal, dan sosialisasi. Rencananya, usulan ini akan diajukan dalam sidang kabinet pekan depan. "Saat ini masih digarap oleh pelaksana teknik energi,? kata Purnomo di Jakarta, Selasa (28/6). Kebijakan nonfiskal, Purnomo menjelaskan, dapat berupa dikeluarkannya peraturan daerah atau peraturan menteri yang mengatur soal audit energi di gedung-gedung milik pemerintah. Tujuannya agar lebih efisien dalam penggunaan energi. Untuk kebijakan fiskal, ia mencontohkan, salah satunya dapat diterapkan di sektor ketenagalistrikan dengan pemberlakuan pembedaan tarif penggunaan listrik pada waktu beban puncak (18.00-22.00 WIB) dengan waktu di luar beban puncak. Sebab, antara beban puncak dan beban dasar ada selisih sampai 1.000 megawatt. "(Beban puncak) itu bisa diturunkan dengan perbedaan tarif."Kebijakan fiskal, juga dapat diterapkan pada sektor lain, seperti transportasi. Salah satunya dengan mengenakan pajak kendaraan untuk mengurangi penggunaan BBM. ?Akan ada pembedaan pajak bagi orang yang memilki satu, dua, atau tiga mobil,? kata Purnomo. Pengenaan pajak kendaraan sesungguhnya didasari keinginan pemerintah untuk menarik pajak dari BBM. Namun persoalannya, pengenaan pajak BBM masih sulit dilakukan karena harga BBM masih disubsidi pemerintah. ?Maka dibuat pajak kendaraan untuk mengurangi pemakaian BBM." Kebijakan lainnya adalah dengan mensosialisasikan penghematan BBM. muhamad fasabeni

Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM)