Apa pandangan tentang pilgub jatim

Lihat Foto

KOMPAS.com/ MOH NADLIR

Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Dardak (kanan). Keduanya memastikan diri akan ikut pada pemilihan gubernur Jatim 2018. Jakarta, Rabu (22/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyarankan agar bakal calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau ulang pasangannya, Emil Elestianto Dardak.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, saran ini disampaikan atas aspirasi pengurus daerah.

"Ada saran-saran pendapat dan pandangan dari kawan-kawan DPD I. Kalau masih bisa ditinjau wakilnya diharapkan ada peninjauan," ujar Nurdin, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).

Lihat Foto

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid pada acara rilis survei Poltracking Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Menurut Nurdin, saran itu karena melihat perkembangan di lapangan dan penilaian pengurus daerah terkait pemenangan dan stabilitas pemerintahan.

Baca: La Nyalla Gagal Dapat Mitra, Gerindra Buka Opsi Merapat ke Gus Ipul atau Khofifah

Nurdin mengatakan, DPD Golkar Jawa Timur mengajukan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni sebagai pendamping Khofifah.

"Teman-teman di daerah melihat lebih berpotensi menang jika berpasangan dengan Pak Ipong dibandingkan dengan Pak Emil kira-kira seperti itu," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

Meski demikian, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Khofifah untuk memilih.

"Jika Bu Khofifah berpandangan lain, justru (menilai) lebih potensial Pak Emil, maka kami ikut sama keputusan Bu Khofifah," kata Nurdin.

Baca juga: Pilkada Jatim, Demokrat Tak Yakin Golkar Evaluasi Khofifah-Emil Dardak

Emil Dardak sebelumnya didaulat menjadi pendamping Khofifah Indar Parawansah di Pilkada Jatim 2018. Pasangan ini didukung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Hanura.

Dua partai lagi disebut-sebut akan memberikan dukungan tertulis kepada pasangan ini dalam waktu dekat, yaitu Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kompas TV

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

MASYARAKAT maritim di Jawa Timur meminta kalangan profesional untuk ikut meramaikan bursa pilgub Jawa Timur, yang saat ini didominasi calon partai politik.

"Jatim butuh seorang profesional, seorang konseptor pembangunan dan ekonomi Jatim ke depan," kata Ketua Forum Masyarakat Maritim, Kelautan, dan Perikanan Jatim Oki Lukito di Surabaya, kemarin.

Dari pandangan Oki, tokoh yang muncul kini banyak yang dari partai politik. Ada Wagub Saifullah Yusuf, Mensos Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Demikian pula dengan wagubnya juga banyak dari kalangan politik, seperti Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi 'Kanang' Sulistyono, dan Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi. Dari kalangan profesional belum ada yang muncul, padahal persoalan Jatim ke depan ialah mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Oki mengatakan sosok profesional itu bisa masuk bursa cawagub yang ditandemkan ke semua calon, seperti Gus Ipul, Khofifah, dan Risma. "Para calon semua populer, tetapi mereka perlu didampingi tokoh profesional sehingga ada yang mengolah pemerintahan dari dua sisi, yakni kepopuleran dan profesional," ujarnya.

Dijelaskan, Indonesia dan Jatim mendapat berkah bonus demografi pada periode 2018-2030 yang ditandai dengan melimpah ruahnya jumlah penduduk angkatan kerja produktif.

Itu bisa jadi berkah, tapi juga bisa musibah bila angkatan kerja produktif yang berlimpah tidak bisa diserap perkembangan ekonomi yang memadai khususnya dalam hal penyediaan lapangan/kesempatan kerja. "Bila partai politik ingin dianggap partai yang membela rakyat, gabungan antara politikus dan profesional sangat dibutuhkan," ujarnya.

Dukungan kiai

Wali Kota Malang, Jawa Timur, Mochamad Anton menyatakan sudah bertemu dengan Saifullah Yusuf untuk konsolidasi melibatkan kiai guna persiapan pemilihan gubernur Jatim. "Ya membicarakan pilgub," tegas Abah Anton, panggilan akrab Wali Kota Malang itu, kemarin.

Abah Anton yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang tersebut menggelar pertemuan tertutup dengan Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, dan kiai beberapa hari lalu. Hasil pertemuan itu, lanjutnya, membicarakan rencana halalbihalal yang melibatkan 6.000 anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Menurut rencana, kata Abah Anton, pertemuan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang pada Agustus mendatang.

"Bertemu Gus Ipul dan kiai itu rapat panitia saja. Halalbihalal nantinya menghadirkan 6.000 PCNU," ujarnya. Terkait dengan persiapan pilkada Kota Malang, Abah Anton mengungkapkan terus menjalin komunikasi dengan petinggi parpol kendati sampai sekarang belum memperjelas bakal berkoalisi. Sebelumnya, ia mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Partai Golkar, Hanura, PDIP, dan menyusul PKS. Selanjutnya, ia bertemu pimpinan Partai Demokrat, Selasa (25/7), sembari menyatakan PKB belum ada komitmen koalisi dengan PDIP.

"Kita terima semua lah. Toh di PDIP sendiri juga belum jelas calonnya, yang direkomendasikan kan ada tujuh orang," kata dia.

Kendati pertemuan dengan petinggi parpol belum mengarah ke koalisi dan sebatas komunikasi politik dalam bentuk silaturahim, ia menyatakan bakal terima siapa pun yang bertujuan membangun Kota Malang.

Di Pasuruan, baliho pasangan Saifullah Yusuf-Budi Soelistiyono mulai bermunculan. Namun, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Pasuruan membantah mereka yang memasangnya. "Memang benar terpasang, tapi bukan DPC PDIP Kabupaten Pasuruan yang memasangnya. Tahu-tahu terpasang seperti itu dan kami tak tahu siapa yang pasang," kata Ketua DPC PDIP Pasuruan Andre Wahyudi, kemarin. (AB/BN/X-10)

DPP PDIP condong untuk mendukung Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.

“Bisa diasumsikan seperti itu karena dia sudah dua kali menjadi wagub,” ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, sambung dia, PDIP masih berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai salah satu kader terbaik partai mau maju sebagai calon gubernur.

Hasto melanjutkan keputusan sepenuhnya di tangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. “Risma masih salah satu kader terbaik partai.”

Sejumlah tokoh dan kepala daerah, kemarin, secara terpisah mendatangi kediaman Megawati. Dimulai dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj.

Hasto mengakui pertemuan itu dalam rangka finalisasi keputusan partai dalam pilgub Jatim. “Jadi semua yang dinilai layak untuk memimpin Jatim bertemu Ibu Megawati. Kunjungan yang terakhir dengan Kiai Said Aqil bersama Gus Ipul,” tandas Hasto.
Megawati juga melakukan perbincangan melalui telepon dengan Tri Rismaharini yang sedang berada di Jepang.

Hasto mengaku tidak mengetahui isi perbincangan Megawati dengan Risma. Dia hanya bisa memastikan Megawati ingin meminta pandangan politik dan pendapat Risma.

“Dalam pengambilan keputusan, DPP PDIP sangat mempertimbangkan pendapat Ibu Risma,” kata dia.

Djarot mengaku, selama 3 jam ia bertatap muka dengan Megawati, banyak pembicaraan soal DKI Jakarta meskipun sesekali mereka berbincang-bincang mengenai pilgub Jatim. Djarot mengatakan dimintai pendapat terkait dengan pilgub Jatim. “Ibu (Megawati) minta masukan, saran, dan pendapat karena saya pernah jadi Wali Kota Blitar dan lama di Jatim,” kata Djarot.

Djarot membenarkan sudah memberikan masukan mengenai sosok yang layak untuk memimpin Jatim. “Itu rhs (rahasia). Besok (hari ini) kalau tidak ada aral melintang, akan diumumkan di DPP PDIP,” ujar dia.

Lalu, apakah Megawati menawarkan kepada Djarot untuk maju di pilgub Jatim setelah masa jabatan di DKI Jakarta berakhir? “Ibu (Megawati) biasanya menawarkan sesuatu saat mendekati detik-detik terakhir,” imbuhnya.

Said Aqil Siradj mengatakan nasionalis dan ulama NU kerap berkolaborasi karena kesamaan pandangan soal Pancasila dan kebangsaan.

“Ulama NU dengan nasionalis selalu sama pandangan mengenai keberadaan NKRI. Maka apabila terjadi ketidakserasian, berarti melawan sejarah,” tandasnya.

Pendamping Khofifah
Ketua DPW Partai NasDem Jatim Rendra Kresna mengaku telah mengusulkan anggota DPR Hasan Aminuddin sebagai pendamping Menteri Sosial yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dalam pilgub Jatim.

Menurut Rendra, rekam jejak Hasan Aminuddin sudah mencukupi untuk menjadi calon wakil gubernur. Apalagi, Hasan antara lain pernah dua kali menjabat Bupati Probolinggo.

“Kami usulkan nama Pak Hasan ke DPP Partai NasDem sebagai pendamping Bu Khofifah. Namun, keputusannya kami serahkan kepada Bu Khofifah serta partai pengusung lain,” kata Rendra. (N-1)