Adakah hubungan pergerakan politik dengan perkembangan PENDIDIKAN di Indonesia

Kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Sebenarnya, banyak pihak yang menghubungkan kebijakan politik etis ini dengan tulisan-tulisan dan pemikiran van Deventer, salah satunya pada tulisan yang berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan). Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintah Belanda membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan, yang dikenal dengan politik etis. Kebijakan ini dituangkan dalam program Trias van Deventer. Program ini diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W. F. Idenburg pada tahun 1909 sampai tahun 1916. Ada tiga program penting dalam politik etis, yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Irigasi diperlukan untuk membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk pertanian. Migrasi dilakukan untuk mendorong transmigrasi demi keseimbangan jumlah penduduk di berbagai kota pada masa itu. Sedangkan edukasi dilaksanakan untuk memperluas bidang pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Dari tiga program Trias van Deventer, program edukasi menjadi program yang paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Adanya program edukasi ini melahirkan golongan elit baru di Indonesia yang disebut sebagai golongan priyayi. Sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial ini menerapkan pendidikan gaya barat. Sesuai sekolah, golongan priyayi tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan pegawai pemerintahan. Pergerakan nasional dipimpin oleh para kaum terpelajar. Menurut mereka, perlawanan fisik sudah tidak lagi relevan untuk melawan penindasan pemerintah kolonial. Akhirnya, lahirlah berbagai organisasi kebangsaan untuk pertama kalinya pada kurun waktu 1908 hingga 1920. Terdapat tiga organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Organisasi-organisasi ini lebih mengedepankan diplomasi ketimbang kekerasan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan semakin terarah setelah berbagai organisasi ini lahir. Maka, kebijakan politik etnis berhubungan dengan kebangkitan nasional, karena membawa pengaruh besar bagi rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan. Adanya golongan terpelajar, lahirlah berbagai organisasi kebangsaan yang merupakan dimulainya kebangkitan nasional.

Dengan demikian hubungan politik etis dan Kebangkitan Nasional adalah kebijakan politik etnis membawa pengaruh besar bagi rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia mendappatkan pendidikan. Adanya golongan terpelajar, lahirlah berbagai organisasi kebangsaan yang merupakan dimulainya kebangkitan nasional. 

Figure 1. Politik dan Pendidikan

sumber: https://tugaskuliah15.blogspot.com/2015/10/makalah-politik-pendidikan.html?m=1

Oleh : Dr. Ir. Vina Serevina, MM., Naufal Nafis, UNJ 2022

Hubungan pendidikan dengan tingkat kesadaran politik seseorang adalah tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam rneningkatkan kesadaran politik. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi kesadaran politiknya. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka makin rendah pula tingkat kesadaran politik masyarakat. (Fajar, 2014). Hubungan antara pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif yang berdasarkan pada basis kesukuan (Tribal-based societies) misalnya, lazim bagi orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik. 

Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan-keputusan ini diimplementasikan dan diterapkan. (Hartono, 2016). Di dalam negri yang berdaulat ini politisi sangat memastikan sebuah idiologi dari sebuah bangsa dan bernegara, dalam idiologi dinegri sangat condong memastikan arahan dan tujuan dalam lembaga pembelajaran, makna pembelajaran tersebut memiliki tujuan untuk mendidik mental seseorang dalam menggapai paham idiologi yang telah disepakati oleh suatu negri tersebut. 

Tidak hanya di pengaruhi oleh muatan idiologis akan tetapi pembelajaran juga diwarnai oleh nilai budaya yang ada dalam negri tersebut. Akan tetapi muatan idologi lebih dominan dibandingkan nilai budaya itu sendiri dalam pembelajaran karena pada pelakon politik lebih banyak memberikan pembelajaran tentang nilai idiologi upayanya untuk membentuk idiologi anak didik. Dengan begitu kedudukan politik juga memiliki peran dalam Pendidikan (Azizah, 2021). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menginformasikan dari berbagai sumber yang relevan kepada pembaca untuk mengetahui pentingnya hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang politik. Serta adapun manfaat dari penulisan artikel ini adalah menjadikan seseorang paham akan pentingnya hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang politik

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara jelas diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 29, termasuk perubahannya. Pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mendapatkan dukungan semua orang. Namun, sejauh ini pelaksanaan tugas tersebut belum bisa diimplementasikan secara penuh di bidang pendidikan, bahkan terasa jauh sekali dari yang diinginkan. 

Meskipun dari sisi pendanaan untuk tahun 2009, pemerintah telah menetapkan target sebesar anggaran tersebut menyumbang 20% dari APBN. Otonomi pendidikan pasca pemberlakuan otonomi daerah, manajemen pendidikan tidak lagi dikelola secara terpusat oleh otoritas pusat. Peran pemerintah daerah saat ini memajukan pendidikan mereka sangat terbuka, meskipun masing-masing kabupaten memiliki kesulitan sendiri, apakah itu kekurangan sumber daya manusia atau pendanaan untuk pendidikan.

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. (Purwanto, 2008)

Pendidikan politik dalam bahasa pendidikan dinyatakan sebagai upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. (Kartini Kartono, 2009: 68) Dimaksud sebagai upaya belajar karena pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus menigkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Bahkan bisa disebut orang yang telah belajar politik kemudian berhenti belajar maka orang tersebut sudah tertinggal dari perkembangan politik, karena politik terus berkembang.

Kebijakan yang di maksud berupa : pengembangan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, solider dan toleran terhadap bangsa sendiri. Bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam kelompok, jujur dan lain-lain. Pendidikan politik identik dengan pembentukan hati nurani politik, yang di dalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab etnis terhadap sesama warganegara. (Suardi, 2015)

Lihat Pendidikan Selengkapnya

KOMPAS.com - Politik etis muncul setelah adanya kritik mengenai sistem tanam paksa yang dilakukan kolonial Belanda di Indonesia.

Politik etis atau dikenal politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan politik etis dikeluarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada 1899.

Ada tiga program utama yang dibuat dalam kebijakan tersebut, yakni irigasi, pendidikan, dan emigrasi (transmigrasi).

Adanya politik etis berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Lewat program Pendidikan dibangun sekolah-sekolah di sejumlah wilayah di Hindia Belanda.

Dari situlah melahirkan tokoh-tokoh atau golongan pelajar yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional

Pembangunan sekolah-sekolah

Dalam buku Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni (2019) karya Miftakhudin, awal pendidikan hanya untuk bangsawan, yang diselenggarakan para raja dan wali dengan memanfaatkan lingkungan keraton dan pesantren.

Tapi adanya kolonial dan adanya intervensi Belanda ke ranah politik kemudian dibangun sekolah-sekolah.

Sekolah yang dibangun seperti, Sekolah Rakyat, Meer Uitgebreid Lagere School Onderwijs (MULO) setara SMP, Algemeen Metddelbare School (AMS) setara SMA.

Kemudian Technische Hoogere School (THS) atau sekolah tinggi teknik di Bandung, School tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) atau sekolah kedokteran, dan Rechts Hoogere School (RHS) atau sekolah tinggi hukum di Batavia.

Pendirian sekolah-sekolah tersebut bertolak dari kebutuhan Belanda akan pegawai sipil, medis dan militer. Dari situ hanya laki-laki ningrat yang diizinkan bersekolah.

Memasuki masa pergerakan nasional, mulai memperhatikan pendidikan secara mandiri menggagas sekolah untuk pribumi.

Baca juga: Politik Etis: Kebijakan, Penyimpangan dan Dampak

Itu sebagai wujud keprihatinan atas kebijakan pilih kasih pemerintah Belanda.

Sekolah Dasar belajar enam tahun, SMP dan SMA masing-masing tiga tahun adalah sejumlah contoh peninggalan non materi pemerintah Kolonial Belanda.

Dampak positif

Pembangunan sekolah-sekolah pada pelaksanaan politik balas budi oleh pemerintah Hindia Belanda melahirkan dampak positif bagi bangsa indonesia. Beberapa di antaranya yakni:

• Meningkatkanya pendidikan formal
• Mengurangi jumlah buta huruf
• Lahirnya golongan terpelajar dan terdidik
• Penduduk pribumi yang terpelajar bisa bekerja profesional untuk pemerintahan Hindia Belanda
• Munculnya organisas pergerakan nasional

Adanya sekolah-sekolah sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan di Hindia Belanda.

Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), pendidikan merupakan program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda sendiri yaitu mendapatkan tenaga kerja terdidik namun bergaji murah.

Dampak positif yang diperoleh sifatnya jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

Di mana melahirkan golongan terpelajar dan terdidik. Golongan tersebut membuat pemerintah Belanda menjadi terancam.

Baca juga: STOVIA, Sekolah Kedokteran yang Melahirkan Tokoh Pergerakan Nasional

Karena munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarikat Islam.

Bahkan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan di Hindia Belanda.

Pada 1900, berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Para pelajar bumiputra tidak memandang suku, ras, agama dan perbedaan.

Mereka lebih merasa bersama sebagai kaum bumiputra yang tertindas.

Perjuangan di masa Pergerakan Nasional yang digerakan oleh kalangan terdidik dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi.

Organisasi yang dibentuk tidak hanya bergerak dalam bidang politik tapi juga pendidikan dan sosial.