Apa itu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian? Apa bedanya dengan lembaga pemerintahan pada umumnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini! Show
Pengertian Lembaga Pemerintahan Non KementerianUrusan-urusan pemerintahan terdiri dari berbagai hal yang rumit dan kompleks. Untuk menjalankan pemerintahan yang berstandar kompeten, Negara Indonesia ini memiliki sebuah lembaga. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sebelum menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lembaga ini bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen atau LPND. Perubahan tersebut tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 145, Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedelapan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001. Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Lembaga pemerintahan non kementerian atau biasa disingkat LPNK adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan tertentu. Adapun tugas tertentu tersebut diberikan oleh presiden. Namun, tugas tersebut tetap sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab dan berada di bawah presiden secara langsung. Kepala lembaga pemerintah non kementerian akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tanggung jawab tersebut dimulai melalui pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan nya. Kedudukan Lembaga Pemerintahan Non KementerianKedudukan dari lembaga pemerintahan non kementerian pada dasarnya sama dengan kementerian. LPNK ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPNK akan menjalankan tugas pemerintahan tertentunya langsung dari presiden. Akan tetapi, hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari Undang-undang yang berlaku. BACA JUGA: Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara Fungsi Lembaga Pemerintahan Non KementerianDilansir dari Model Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintah Pusat, secara umum fungsi dari lembaga pemerintahan non kementerian adalah sebagai berikut:
Koordinator Lembaga Pemerintahan Non KementerianUntuk melaksanakan tugasnya, setiap lembaga pemerintah non kementerian akan dikoordinasi. Koordinasi tersebut akan dilakukan oleh setiap menteri. Berikut ini adalah daftar beberapa menteri yang mengkoordinasikan lembaga pemerintah non kementerian:
Berikut ini adalah dasar hukum atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar lembaga pemerintahan non kementerian berjalan. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 2. Keputusan Presiden No. 3, Tahun 2002Mengenai Perubahan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 3. Keputusan Presiden No. 46, Tahun 2002Mengenai Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah dari Keputusan Presiden No 3, Tahun 2002. Mengenai Perubahan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dari Keputusan Presiden No. 46, Tahun 2002. 5. Keputusan Presiden No. 9, Tahun 2004Mengenai Perubahan dari Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dari Keputusan Presiden No. 30, Tahun 2003.
6. Peraturan Presiden No. 64, Tahun 2005Mengenai Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 7. Peraturan Presiden No. 145, Tahun 2015Mengenai Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden No. 103, Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di IndonesiaBerikut ini adalah daftar lembaga pemerintahan non kementerian yang ada di Indonesia: 1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)3. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Bidan 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)Hukum Internasional & Indonesia Tentang Perubahan Iklim 9. Badan Narkotika Nasional (BNN)UNDANG-UNDANG NARKOTIKA No. 35 Tahun 2009 10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)20. Badan Pusat Statistik (BPS)21. Badan SAR Nasional (Basarnas)22. Badan Standardisasi Nasional (BSN)23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)24. Badan Urusan Logistik (Bulog)26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)29. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Penulis: Wida Kurniasih Sumber: dari berbagai sumber BACA JUGA:
|
10 nama Lembaga pemerintah Non KEMENTERIAN tugas dan fungsi
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
