Jakarta - Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Dari kata tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Artinya, rakyat berperan penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Ahli hukum dan filsuf Austria, Hans Kelsen, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan olehnya. Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Namun, pada pelaksanaannya demokrasi belum berjalan dengan baik. Dijelaskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Damri dan Fauzi Eka Putra, hal tersebut disebabkan oleh adanya revolusi fisik. Sentralisasi kekuasaan masih didapati di awal kemerdekaan. Sebagaimana tercantum dalam Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum mengalami amandemen. Dijelaskan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada saat itu pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah KNIP menjadi lembaga legislatif. Selain itu, dikeluarkan pula Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik dan Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Periode 1945-1950 terjadi banyak pemberontakan yang ingin menggantikan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila. Beberapa pemberontakan yang terjadi di antaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang terjadi di berbagai daerah. Demokrasi Pasca RevolusiPasca revolusi, pemerintah menerapkan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di masa Orde Lama. Demokrasi liberal berjalan dari tahun 1950 sampai 1959. Kemudian, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966-1998, pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial. Demokrasi Pancasila lahir pasca runtuhnya demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi baru terbuka dengan luas untuk warga negara setelah memasuki era Reformasi pada tahun 1999. Masa itu disebut juga dengan euforia demokrasi. Simak Video "Anies: Tak Selamanya Polarisasi Adalah Perpecahan" (kri/pal) Pada masa Demokrasi Liberal/ Parlementer timbul pergolakan di beberapa daerah, seperti pemberontakan DI/TII, APRA, Andi Aziz, MS, PRRI, dan Permesta. Menurut telaahmu, bagaimana cara pemerintah NKRI menumpas gerakan separatis tersebut?  Mau dijawab kurang dari 3 menit? Coba roboguru plus!
JAKARTA - Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (civil disobedience) hingga kekerasan terorganisir yang bertujuan meruntuhkan sebuah pemerintahan yang berkuasa. Di Indonesia sendiri tercatat sejumlah pemberontakan yang sempat pecah. Berikut daftarnya: 1. Pemberontakan G30S/PKI Gerakan G30S/PKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30S/PKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Akan tetapi kelompok reliji terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hingga pada puncaknya Pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap enam orang jenderal TNI AD. Tiga jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan Tiga jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Soeprapto dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup. 2. Pemberontakan Permesta Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakuakan operasi militer beberapa kali. 3. Pemberontakan PRRI Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual, Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan, Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. 4. Pemberontakan PKI di Madiun Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Kemudian atas perintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Sang tokoh utama itu tewas sedangkan beberapa yang lain seperti Dipa Nusantara Aidit (DN. Aidit) berhasil meloloskan diri. 5. Pemberontakan DI/TII Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DI TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut. Dalam perkembangannya, DI TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh. 6. Pemberontakan GAM Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya korban hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia. 7. Pemberontakan OPM Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. 8. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan harus segera ditumpas. Pulau-pulau terbesar yang menjadi basis RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Di Ambon RMS dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Pulau Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. (ydp) (amr)
Mohammad Natsir KOMPAS.com - Era Demokrasi Liberal adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Selama periode ini berjalan, telah terbentuk sebanyak tujuh kabinet dengan dipimpin oleh perdana menteri yang berbeda-beda. Ketujuh kabinet tersebut adalah:
Setiap program yang dilaksanakan dalam ketujuh kabinet tersebut membahas masalah yang sama. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa Liberal adalah pengembalian Irian Barat atau mempertahankan Irian Barat. Baca juga: Sejarah Irian Barat hingga Bergabung ke Indonesia Kabinet NatsirKabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Susunan anggota menteri di dalam kabinet ini sendiri yaitu:
Selama kabinet ini beroperasi, terdapat tujuh program kerja yang dilaksanakan, yaitu: |
Tuliskan empat pemberontakan yang terjadi beserta pemimpinnya masa liberal
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
