- 1 - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 39 TAHUN 2014 NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR Lebih terperinci
No.639 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA SANDI NEGARA. Tim Penilai Angka Kredit. Sandiman. Organisasi. Tata Kerja. PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN Lebih terperinci
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT Lebih terperinci
No.483, 2018 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Penyuluh Hukum. Pedoman Penilaian Angka Kredit. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Lebih terperinci
-1- PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN Lebih terperinci
No.1837, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAN. Jabatan Fungsional. Analis Kebijakan. Tim Penilai dan Penilaian AK. PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.458, 2015 PERATURAN BERSAMA. Penera. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. Ketentuan Pelaksanaan. PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.265, 2015 PERATURAN BERSAMA. Polisi Pamong Praja. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN Lebih terperinci
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA Lebih terperinci
No.882, 2017. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. Jabatan Fungsional. RESCUER. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.138, 2015 PERATURAN BERSAMA. Jabatan Fungsional Perawat. Angka Kredit. Petunjuk Pelaksanaan. PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN Lebih terperinci
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA DAN TATA CARA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA Lebih terperinci
No.59, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Tim Penilai Jafung. Pengawas Pemerintahan. Petunjuk Teknis. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/V/PB/2010 NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2007 NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN Lebih terperinci
ADMINISTRASI JAB-FUNG PRANATA KOMPUTER Pengangkatan Pertama dan Diklat Penjenjangan Penilaian Angka Kredit Pembebasan Sementara dan Pemberhentian 2 Formulir Pengangkatan Pertama dan Diklat Penjenjangan Lebih terperinci
6 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTK NOMOR 141 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI I. TUJUAN Petunjuk Teknis
Lebih terperinci
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI BAB I PENDAHULUAN A. Umum Jabatan Fungsional Lebih terperinci
No.1926, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENHUB. Jabatan Fungsional. Perancang Peraturan Perundang-undangan. Petunjuk Teknis. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 NOMOR : 18 A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA Lebih terperinci
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN Lebih terperinci
IV. ANALIS KEPEGAWAIAN A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor Lebih terperinci
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERKA LKPP NOMOR 7 TAHUN 2014 Multipurpose Presentation LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Lebih terperinci
No.439, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BPKP. Inpassing. Jabatan Fungsional Auditor. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.625, 2017 LEMSANEG. INPASSING. Jabatan Fungsional. Sandiman. PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.47, 2012 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Jabatan Fungsional. Pengendali. Dampak Lingkungan. Petunjuk Teknis. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN Lebih terperinci
PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS ( J F P H ) Yanti Dyah Harsono Dinas Kominfo Prov Jatim Surabaya, 22 Desember 2016 Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.505, 2015 KEMENHUB. Jabatan Fungsional. Perencana. Petunjuk Pelaksanaan. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 54/Permentan/OT.210/11/2008 NOMOR 23 A TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA Lebih terperinci
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI INPASSING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA LEMBAGA Lebih terperinci
No.1576, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA. Jabatan Fungsional. Pranata Nuklir. Angka Kredit. Ketentuan Pelaksanaan. PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN KEPALA Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2014 NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 04/PRT/M/2014 NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.459, 2015 PERATURAN BERSAMA. Pengamat Tera. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12/M-DAG/PER/1/2015 Lebih terperinci
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA Lebih terperinci
No.419, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BPS. Inpassing. Jabatan Fungsional. Statistisi. PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERBER-MKP/2014 NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
Lebih terperinci
XXII. STATISTISI A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Lebih terperinci
XXI. PRANATA HUMAS A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Lebih terperinci
No.1002, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMTAN. Jabatan Fungsional. Analis Pasar Hasil Pertanian. Uji Kompetensi. Pedoman. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KP.350/5/2016 Lebih terperinci
-2-3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Lebih terperinci
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 26B /PER/M. KOMINFO/7/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN Lebih terperinci
No.1307, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pemeriksa Merk. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.179, 2013 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jabatan Fungsional. Auditor Kepegawaian. Ketentuan Pelaksana. PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG Lebih terperinci
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG Lebih terperinci
DRAFT PERKALAN Tata Kerja Tim Penilai JFAK dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit AK PUSAKA Juli 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lebih terperinci
No.1115, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAN. Widyaiswara. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. Penilaian. Pedoman. Pencabutan. PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG Lebih terperinci
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Lebih terperinci
- 2 - Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2010 NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 01/III/PB/2011 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA Lebih terperinci
PEDOMAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS MADRASAH Oleh : Team Penyusun KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH JAKARTA 2014 Lebih terperinci
2014, No.889 6 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 143 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 20 TAHUN 2005 NOMOR : 14A TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI AGAMA Lebih terperinci
5 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 71/Permentan/OT.140/7/2013 TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK PEDOMAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT Lebih terperinci
No.75, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA. Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Angka Kredit. Ketentuan Pelaksanaan. PERATURAN BERSAMA MENTERI KETENAGAKERJAAN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 7 Tahun 2005 NOMOR : 17 Tahun 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA
Lebih terperinci
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang Lebih terperinci
No.287, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENPAN RB. Analis Keimigrasian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Lebih terperinci
No.1237, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKEU. Pemeriksa Bea dan Cukai. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. Petunjuk Teknis. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.04/2014 Lebih terperinci
No.409, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENPAN RB. Polisi Pamong Praja. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Lebih terperinci
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Disampaikan pada Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Makassar, Lebih terperinci
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINA FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA, TATA KERJA TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA Lebih terperinci
No.287, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENPAN RB. Analis Keimigrasian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.288, 2014 KEMENPAN RB. Pemeriksa Keimigrasian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Lebih terperinci
-2- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Lebih terperinci
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM Provinsi JawaTengah JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING 30/8/2017 Kominfo, Hotel Sahira-Bogor-2017 1 Penyesuaian/Inpassing adalah proses Lebih terperinci
No.352, 2018 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKUMHAM. Inpassing. Jabatan Fungsional. Perancang Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Lebih terperinci
LAMPIRAN IX : PERMENKES NOMOR : 262/MENKES/PER/IV/2009 TANGGAL : 8 April 2009 TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN 1. TATA KERJA TIM PENILAI b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1) Tim Penilai Departemen Sesuai Lebih terperinci
- 1 - PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DENGAN RAHMAT Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.288, 2014 KEMENPAN RB. Pemeriksa Keimigrasian. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 03/V/PB/2010 NOMOR : 14 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 06/PKS/M/2007 NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN Lebih terperinci
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Di Sampaikan Pada Acara Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR Yogyakarta, 9 Februari Lebih terperinci
XIX. PEREKAYASA A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Lebih terperinci
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-709/K/JF/2009 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, Lebih terperinci
PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia 2004 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 288
Lebih terperinci
No.265, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ANRI. Jabatan Fungsional. Arsiparis. Penilaian Prestasi Kerja. Pedoman. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : PB. 01/MEN/2009 NOMOR : 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN Lebih terperinci
X. GURU A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Lebih terperinci
III. PENGAWAS BENIH IKAN A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 31 Lebih terperinci
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 002/BPS-SKB/II/2004 NOMOR : 04 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN Lebih terperinci
No.138, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 2014 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.688, 2017 KEMENKEU. Jabatan Fungsional. Analis Anggaran. Juknis. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.02/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL Lebih terperinci
WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI, Menimbang Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/Permentan/KP.240/5/2015 TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN Lebih terperinci
No.2087, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMHAN. Jabatan Fungsional. Perencana. Angka Kredit. PNS. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Lebih terperinci
KATA SAMBUTAN Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengelolaan laboratorium Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PERMEN-KP/2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Lebih terperinci
ORGANISASI, MUTASI, TATA USAHA, DAN TATA KERJA PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BPKP SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : SE-060400-22/K/1999 Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN Lebih terperinci
PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 2014 NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN Lebih terperinci
- 1 - PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN Lebih terperinci
II. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Lebih terperinci
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN Lebih terperinci
XIII. INSTRUKTUR A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor Lebih terperinci
Dasar Hukum Jabatan Fungsional 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 43 Tahun 1999 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Lebih terperinci
