Sebutkan 10 karakteristik pemerintahan yang baik menurut UNDP

Ilustrasi good governance [image by BeritaHUKUM.Com],

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi. [id.wikipedia.org] Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri dan karakterisitiknya. Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki setidaknya lima ciri dan karakteristik sebagai berikut.

Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

Kelima ciri dan karakteristik diatas tersebut menurut Laode Ida muncul pada pemerintahan yang telah menerapkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jika ciri tersebut tidak ada maka bisa jadi good governance tidak tercapai pada pemerintahan tersebut.

[Sumber]

Ini apa ya guys??? Tolong dongg

1.jelaskan perihal uud nri 1945! 2.tuliskan perihal yg terdapat alinea 4 pembukaan uud nri 1945! 3.jelaskan makna setiap alinea pembukaan uud nri tahu … n 1945 4.tuliskan masing² 3 sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan uud nri tahun 1945!

tolong jelaskan tentang demokrasi terpimpin orde lama (1959-1965)secara lengkap??

Analisis ontologi, epistemologi dan aksiologi dari kata belajar

KAKKK PENTING DI KUMPULIN BSK PAGIsebutkan perilaku yang sesuai dengan pancasila di lingkungan rumah (setiap sila 5 perilaku)kakk jawabnya yg simple a … ja yaa biar ga keliatan dari brainly plss jgn ngasalllll aku butuh begetteeok sekian arigatou kakkkk

rumus sila-sila pancasila yang sah ditetapkan oleh ppki ha rumusan tersebut dapat di lihat selengkapnya dalam naskah?

9. Menjadi anak yang rajin merupakan manfaat melaksanakan ... di rumah.

Setelah belajar dan mengerjakan PR sebaiknya kita segera

Di awal pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno terlebih dahulu mencoba memberikan pendapatnya mengenal apa yang dimaksud oleh Ketua BPUPKI, "Banyak angg … ota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda 'Philosofische grondslag' dari pada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abad" Dari pidato Soekaro di atas, bisa disimpulkan bahwa pemikiran Soekamo pada Ketua BPUPKI adalah .....A.tidak menyetujui pendapat dr. KPT Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara, dan menginginkan musyawarah dilakukan dengan semua anggota. B. meyakini bahwa Indonesia Merdeka versi Soekamo adalah yang lebih tepat dan sebaiknya Pancasila lah yang digunakan. C. mengkritisi pandangan Ketua BPUPKI tentang pidatonya yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang ingin dicapai. D. mensintesiskan pandangan yang telah muncul dan orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar negara itu ke dalam pengertian dasar falsafah (philosofische grondslag). E.memberi kritikan pada pidato dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara yang disampaikannya, dimana pidato tersebut harus disesuaikan dengan 'Philosofische grondslag'

Pengertian Konstitusi menurut ilmu politik,ilmu hukum dan ilmu sosiologi

Lihat Foto

KOMPAS.com/Gischa Prameswari

Good Governance: Definisi dan Prinsipnya

KOMPAS.com - Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP:

Partisipasi: Masyarakat memiliki hak suara yang sama.
Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh.
Transparansi: Proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas.
Daya Tanggap: Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan.
Berorientasi Konsensus: Bertindak sebagai penengah dalam kepentingan berbeda.
Berkeadilan: Kesempatan yang sama baik terhadap perempuan maupun laki-laki.
Efektivitas dan Efisiensi: Hasil kegiataan kelembagaan harus sesuai kebutuhan.
Akuntabilitas: Pemimpin memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik.
Bervisi Strategis: Sudut pandang yang luas dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran sektor swasta.

Baca juga: Good Governance: Pengertian, Aktor, dan Pilarnya Menurut UNDP

Capaian akhirnya adalah mewujudkan pelayanan dan asministrasi publik yang baik dalam masyarakat tanpa melupakan proses yang bersih dan demokratis.

Salah satunya adalah partisipasi masyarakat.

UNDP juga mengemukakan bahwa dari sembilan prinsip yang disebutkan, terdapat empat prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Keempat prinsip utama tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

Referensi

Sulfiani, Andi Ni’mah. 2021. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, XVII(I), 95-116
HS, Tomo. 2019. Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Jakarta: Indocamp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.