Revolusi prancis adalah masa dalam sejarah perancis yang berlangsung antara tahun … dan …

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 2

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 3

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 4

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 5

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 6

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 7

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 8

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 9

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 10

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 11

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 12

Revolusi yaitu perubahan sosial dan aturan sejak dahulu kala istiadat yang berlanjut secara cepat dan menyangkut landasan atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melewati kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlanjut selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama untuk suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi adalah suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi adalah bagaimana revolusi mampu dilakukan berdasarkan suatu anggaran mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi adalah nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan adalah babak integral yang dihasilkan menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah dihasilkan menjadi tatanan yang akbar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez dihasilkan menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia dihasilkan menjadi modern. Dalam definisi yang semakin sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika semakin adalah sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Karenanya pemikiran revolusi kemudian sering dipilah dihasilkan menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada seratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan watak Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena watak kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Watak kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan hadirnya seorang pemimpin kharismatik, memerankannya sebuah partai pelopor (avant garde), hadirnya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu dihasilkan menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Paham Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Babak sejarah, hadir isinya gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh dunia.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt

Page 13

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 14

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 15

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 16

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 17

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 18

Tags (tagged): center, of, free, study, orange, revolution, ulang, diselenggarakan, oleh, pemerintah, pada, tanggal, 26, breakthrough, carnegie, endowment, for, international, peace, us, campaign, behind, the, turmoil, in, kiev, guardian, focusing, on, personal, journey, through, ukraine, a, step, to, freedom, 2nd, ed, 27, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian, encyclopedia

Page 19

Tags (tagged): center, of, free, study, orange, revolution, ulang, diselenggarakan, oleh, pemerintah, pada, tanggal, 26, breakthrough, carnegie, endowment, for, international, peace, us, campaign, behind, the, turmoil, in, kiev, guardian, focusing, on, personal, journey, through, ukraine, a, step, to, freedom, 2nd, ed, 27, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian, encyclopedia

Page 20

Tags (tagged): center, of, free, study, orange, revolution, ulang, diselenggarakan, oleh, pemerintah, pada, tanggal, 26, breakthrough, carnegie, endowment, for, international, peace, us, campaign, behind, the, turmoil, in, kiev, guardian, focusing, on, personal, journey, through, ukraine, a, step, to, freedom, 2nd, ed, 27, program, kuliah, pegawai, kelas, weekend, eksekutif, indonesian, encyclopedia

Page 21

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 22

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 23

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 24

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 25

Revolusi Perancis yaitu masa dalam sejarah Perancis selang tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan beralih sistem selang republik, kekaisaran, dan monarki selama 1 bulan setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi semakin penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Jumlah faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di selangnya yaitu sebab sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya yaitu sebab ambisi yang mengembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berjalan dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai ketentuan yang tidak boleh dilampaui tertentu—kaum borjuis.
• Bangungnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang semakin seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan berkelok-kelok dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu berkesudahan diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang buka sebagai metode untuk meyakinkan yang dipersiapkan menjadi kreditur mengenai kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone menerapkan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan sebabnya beliau mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai metode untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, beliau menanti bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan bisa memberikan pinjaman sampai pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, bisa menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjapada masalah untuknya, menghentikannya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Luhur Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian sebab Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba menghapuskan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangungnya perlawanan massal di jumlah anggota di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang semakin penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan aktivitasnya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara nyaris bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Beliau menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Sejarah

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan mengembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berupaya seenaknya membentuk sebuah Dewan berdasarkan harapannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diambil keputusan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun tampaknya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka menciptakan keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap gugusan dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Gugusan Pertama (para rohaniwan), Gugusan Kedua (para bangsawan), dan Gugusan Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai menerapkan agitasi melawannya, menuntut agar Gugusan Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang cakap untuk pemerintah, mengakui semakin jauh bahwa Gugusan Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang diproduksi oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Gugusan Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa yaitu parasit, dan Gugusan Ketiga yaitu bangsa itu sendiri, menciptakan kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux berjumpa di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak jumlah menolong untuk memberikan asuhan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan mengenai apakah pemilihan suara berkesudahan akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Gugusan Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai gugusan. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak sukses, sebab biasanya rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini berjumpa sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil anggota, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan babak itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh semakin radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang gugusan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu berjumpa. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah sampai bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kelompok kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Kemerdekaan Memimpin Rakyat (La liberté guidant le peuple).

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara semuanya. Biasanya rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, ikut ke huru-hara buka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khalayak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya memerdekakan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi lambang potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti wali kota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional pada masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi wali kota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenali sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, beliau menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi selang raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke posisinya, mendapatkan kemenangan yang tak berjalan lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, beliau terlalu jumlah berharap dan berproduksi amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang penghabisan Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di kawasan pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai anggota pemberontakan petani umum yang dikenali sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan jumlah gagasan atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih berhenti, meski babak penuh akan terjadi di 4 tahun lainnya.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlanjut pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenali sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba meletakkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 selang Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan selang Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berjalan sampai dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenali sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang semakin ekstrem. Yang nyaris sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri yaitu pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan sukses menempa konsensus selama beberapa waktu selang pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, wali kota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang lepas sama sekali dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Untuk diskusi semakin lanjut, lihat Ke arah Konstitusi.

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.

Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak sukses mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Gugusan rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": beliau bisa menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha gugusan Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang semakin sederajat dalam hal lebar dan populasi.

Permulaan mulanya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, sampai saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak semakin ketat, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan berharap bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melewati hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi semakin lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan berharap mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga menciptakan gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup luhur Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan selang pendeta yang mengucapkan sumpah yang diinginkan dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bonjour ke kematian Mirabeau

Untuk diskusi semakin detail mengenai peristiwa selang 14 Juli 1790 - 30 September 1791, lihat Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau.

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang semakin lanjut mengasingkan bangsawan yang semakin konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand menerapkan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih permulaan mulanya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat berjumpa terus menerus sampai Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada penghabisan 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap aktivitas antirevolusi dan tak diakui lagi." [1]

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé sukses meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di selangnya yaitu Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis permulaan mulanya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak sukses mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris berkesudahan menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berupaya untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial menciptakan semua hakim sementara dan lepas sama sekali dari tahta. Legislator menghapuskan posisi turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berjualan melewati pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu diletakkan di kode Drako." [2]

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet cakap, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum penghabisan tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, menciptakan kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di penghabisan 21 Juni, beliau kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, berjumpa anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Beliau dan Ratu Marie Antoinette tetap diletakkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Untuk diskusi semakin jelas, silakan lihat Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional.

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah gugusan itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak semakin dari penguasa boneka: beliau terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berhimpun di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak usai, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup jumlah klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, berharap pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.

Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis lalai perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja diletakkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa posisinya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... yaitu karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang dikenali benar, sebab kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat yaitu sumber semua, namun tak melaksanakan apapun." [3]

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun beliau masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali berjumpa pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau sampai kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan tingkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang lepas sama sekali dari bahaya dan sukses."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak permulaan, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Semakin dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, gugusan Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan jumlah Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; beliau juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan menciptakannya semakin kuat. Gugusan Girondin mau menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, semakin memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, menanti menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.

Setelah pertempuran kecil permulaan berjalan sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi selang Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjapada masa lalu.

Krisis konstitusi

10 Agustus 1792 di Komune Paris

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh gugusan revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu berkesudahan menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak semakin dari sepertiga wakil, nyaris semuanya Jacobin.

Berkesudahan pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah gugusan pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berjalan terus menerus sampai Konvensi, yang diinginkan menulis konstitusi baru, berjumpa pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai permulaan Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Eksekusi Louis XVI

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan jumlah perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang lahir Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang semakin sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; aktivitas kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong gugusan Jacobin merebut kekuasaan melewati kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif untuk pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak semakin radikal.

Guillotine: selang 18.000-40.000 jiwa dieksekusi selama Pemerintahan Teror

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau aktivitas kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang menjadi lebih semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berlanjut dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah menolong menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru berjumpa dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan aktivitas kontrarevolusi. Dengan metode ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang sukses, Napoleon Bonaparte memperoleh banyakan kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan berkesudahan (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik pada masa Revolusi Perancis.

Lihat pula

• Kalender Revolusi Perancis
• Perang Revolusi Perancis
• Daftar istilah Revolusi Perancis
• Sejarah demokrasi
• Daftar tokoh Revolusi Perancis
• Daftar tokoh yang dianugerahi status warganegara terhormat Perancis selama Revolusi Perancis
• Reaksioner
• Garis waktu Revolusi Perancis

Revolusi lain dalam sejarah Perancis

• Revolusi Juli
• Revolusi 1848 di Perancis
• Komune Paris 1871
• Mei 1968, huru-hara yang cukup penting, meski tidak cukup untuk diberitahukan sebagai revolusi

Tokoh-tokoh

Beberapa tokoh dalam Revolusi Perancis:

• Jean Baptiste Jules Bernadotte, kelak menjadi Raja Swedia
• Jean-Paul Marat
• Louis XVI dari Perancis
• Louis XVII dari Perancis
• Marie Antoinette
• Napoleon Bonaparte
• Voltaire

Page 26

Revolusi yaitu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi mampu direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan mampu dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun mampu memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun diasumsikan 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan sela buruh dan majikan— yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan mendirikan dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan mendirikan.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi mampu dilaksanakan berlandaskan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak mampu dipercepat atau diperlambat, beliau akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus didirikan sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi merupakan nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana beliau didirikan. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana beliau disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan mendirikan merupakan bagian integral yang menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan yang besar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez menjadi presiden beliau segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak kawasan di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah alam menjadi modern. Dalam definisi yang lebih sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika lebih merupakan sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka konsep revolusi kemudian sering dipilah menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada ratus tahun 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan karakter Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena karakter kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap dinamakan sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia dinamakan Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Karakter kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai dampak dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pemimpin

Revolusi umumnya mensyaratkan telah tersedianya seorang pemimpin kharismatik, berperannya sebuah partai pelopor (avant garde), telah tersedianya sebuah elemen ideologi.

Dalam Revolusi Rusia, misalnya, Lenin dan tokoh puncak Partai Komunis mampu menjadi pemimpin yang kharismatik. Revolusi lain yang mengedepankan seorang tokoh, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Cina, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, dan lain-lain.

Pranala luar

• (Indonesia) Revolusi dan Kontra-Revolusi
• (Indonesia) Negara dan Revolusi : Nasihat Marxis tentang Negara dan Tugas-tugas Proletariat di dalam Revolusi
• (Inggris) libcom.org libcom.org Bagian sejarah, berisi gerakan sejarah gerakan revolusioner diseluruh alam.
• (Inggris) How revolutions happen: Patterns from Iran to Egypt