Perkembangan sejarah demokrasi indonesia dalam kurun waktu tahun 1959 1966 disebut *

Jakarta -

Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Periode ini berlangsung pada 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966.

Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden dibuat setelah Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VIII SMP/MTs oleh Aim Abdulkarim.

Dekrit Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut:1. Menetapkan pembubaran konstituante2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu singkat.

Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD. Dekrit Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem Demokrasi terpimpin.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yaitu:

1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh

Periode Demokrasi Terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tetapi, Presiden Soekarno saat itu menafsikan terpimpin dengan arti "pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi."

2. Pengangkatan presiden seumur hidup

UUD 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun. Tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1965 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaedillah.

3. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955

Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif.

4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis)

5. Bergesernya makna Demokrasi Terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden

Dalam pelaksanaan periode Demokrasi Terpimpin cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, serta hilangnya kontrol sosial.

6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRC.

7. Manipol USDEK yang dibuat Presiden menjadi GBHN

Manipol USDEK (manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR.

Penyalahgunaan makna demokrasi di masa lalu salah satunya yaitu "Demokrasi Terpimpin" di masa Orde Lama pada 1959 sampai 1966 yang melahirkan kepemimpinan absolut. Setelah periode tersebut, "Demokrasi Pancasila" di era Orde Baru juga mematikan partisipasi rakyat dan menjadikan Pancasila sebagai alat politik kekuasaan.

Kedua penyalahgunaan makna demokrasi di atas memunculkan keinginan publik di masa Reformasi untuk tidak melabeli demokrasi dengan atribut apapun.

Nah, jadi pada periode1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Semoga mudah dipahami, ya detikers!

Simak Video "Gerindra Tak Sepakat dengan PDIP Terkait Negara Harus Minta Maaf ke Bung Karno"

03. Dalam sejarah perkembangan budaya demokrasi di Indonesia ditinjau dari segi waktu, tahun 1959 – 1966 adalah ....  C. Periode demokrasi terpimpin

04. Ketentuan UUD 1945 menyatakan, bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah ....  C. MPR

05. Perhatikan pernyataan berikut ini :

1) saling menghormati antar teman

2) bekerja sama dalam kegiatan Pramuka

3) ketua kelas memutuskan sendiri terhadap masalah kelasnya

4) wali kelas mengajak seluruh siswa membicarakan kebersihan kelas

5) menghargai pendapat teman dalam diskusi

6) tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena tidak ikut bermusyawarah

Dari pernyataan tersebut, budaya demokrasi di sekolah ditunjukkan nomor....  C. 1, 2, 4 dan 5

06. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu ....  C. pemerintahan berdasarkan kekuasaan

07.. Dalam sistem pemerintahan presidensial, pemerintah atau kabinet bertanggung jawab kepada ....  C. Presiden

08. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah atau kabinet bertanggung jawab kepada ....  C. DPR

09. Perhatikan pernyataan berikut ini :

1) adanya partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan

2) adanya pengakuan akan supremasi hukum

3) adanya pengakuan akan kesamaan di antara warga negara

4) adanya kebebasan warga negara

5) adanya diskriminasi warga negara

6) adanya pemaksaan partai politik

Dari pernyataan tersebut, unsur-unsur demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ditunjukkan nomor....  C. 1, 2, 3 dan 4

10. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menggariskan, bahwa rakyat dapat secara langsung memilih ....  C. Presiden dan Wakil Presiden

Pembahasan

Pengertian Demokrasi adalah sebuah bentuk dari sistem pemerintahan yang dimana seluruh warga negaranya akan memiliki sebuah hak kesetaraan dalam mengambil sebuah  keputusan yang dimana akan dapat memberikan perubahan dalam hidup mereka. Demokrasi juga akan memberikan izin untuk warga negaranya di dalam berpartisipasi baik yang dilakukan secara langsung dan juga perwakilan.

Pelajari lebih lanjut  

1. Materi tentang  Jenis Demokrasi Di tinjau Dari Cara Penyaluran Kehendak Rakyat Adalah.... a. Demokrasi Langsung Dan Tidak Langsung b. Demokrasi Rakyat Dan Demokrasi Liberal c. ... brainly.co.id/tugas/8422229

2. Materi tentang  demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran merupakan brainly.co.id/tugas/7723794

3. Materi tentang  demokrasi yg diterapkan di indonesia dalam a. demokrasi terpimpin b. demokrasi perwakilan c. demokrasi pancasila c. demokrasi liberal e. demokrasi langsung brainly.co.id/tugas/13592412

-----------------------------

Detil jawaban

Kelas:  11

Mapel:  PPKn

Bab:  Bab 3 - Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Beragama

Kode:  11.9.3

#AyoBelajar

Cari soal sekolah lainnya

KOMPAS.com - Sejak pertama Indonesia berdiri, demokrasi sudah menjadi bentuk penyelenggaraan negara.

Kendati demikiran, bentuk demokrasi yang berlaku saat ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. 

Di Indonesia, periode demokrasi dibagi menjadi: 

1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949)
2. Pemerintahan parlementer (1949-1959)
3. Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965)
4. Pemerintahan orde baru (1965-1998)
5. Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)

Masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari 1959 hingga 1965 menjadi salah satu masa terkelam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun menyandang nama demokrasi, namun azas-azas demokrasi tidak diberlakukan dengan baik.

Berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin:

Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin (1959-1965)

Sebelumnya, di masa parlementer, Indonesia mengalami stagnansi hukum dan dasar negara. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, tak kunjung menyelesaikan tugasnya.

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik.

Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara.

Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan.

Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dekrit presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Dekrit Presiden juga membawa dampak sangat besar dalam kehidupan politik nasional.

Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia dimulai yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut Demokrasi Terpimpin.

Maksud konsep terpimpin ini dalam Pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer.

Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.

Baca juga: Karakter Utama Demokrasi Pancasila

Masa suram demokrasi Indonesia

Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar.

Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal.

Soekarno memiliki kuasa absolut dan berwenang penuh atas penyelenggaraan negara. Beberapa kebijakan masa demokrasi terpimpin yakni:

• Berkonfrontasi dengan Malaysia
• Keluar dari PBB
• Menyelenggarakan Asian Games pertama
• Menghabiskan anggaran negara dan memanfaatkan pinjaman untuk pembangunan proyek-proyek mercu suar
• Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup
• Tidak ada pemilu
• Soekarno membentuk Kabinet 100 Menteri (Kabinet Dwikora II) dengan jumlah 132 pejabat pembantu presiden

Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia.

Cari soal sekolah lainnya