Mengapa negara indonesia disebut sebagai negara maritim dan agraris

Jakarta -

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dan dikenal sebagai negara maritim di dunia. Lantas, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim?

Dikutip dari buku 'Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku' karya Ayu Andriani, negara Maritim adalah sebuah negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Umumnya, negara maritim berbentuk kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau, memiliki berbagai kekayaan alam dalam laut, dan kondisi geografisnya dikelilingi perairan.

Alasan Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah dari pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih, Indonesia memiliki berbagai budaya dan suku bangsa.

Kondisi geografis Indonesia juga mendukung pengakuan tersebut. Alam Indonesia dipenuhi iklim tropis, hutan hujan, persawahan, kawasan perairan, beragam buah, hingga binatang.

Secara pengertian, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama dengan luasnya laut dan perairan.

Menurut Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM-KP Kementerian Kelautan dan Perikanan I Nyoman Suyasa, salah satu alasan utama Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya merupakan perairan.

Hal ini terbukti dari posisi geo-strategis Indonesia dengan data kurang lebih 40% lalu lintas perdagangan perdagangan barang dan jasa yang diangkut kapal melintasi perairan Indonesia termasuk 20% oil demand melalui selat Malaka.

Dari posisi geo-strategis ini, sebanyak 70% produksi minyak dan gas nasional berasal dari pesisir dan lautan. Serta, sumber daya hidrokarbon khususnya minyak dan gas yang tersedia di 60 titik cekungan.

Lautan Indonesia juga merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Tercatat, ada 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang.

Selain itu, karakteristik Indonesia juga dikenal sebagai alur transportasi internasional yang menghubungkan antara benua Asia, pantai Barat Amerika, dan benua Eropa.

Sudah jelas kan detikers, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim?

Simak Video "Luhut Sorot Serapan Alkes Impor 5 Kali Lebih Besar Dibanding Produk Lokal"

Mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris sejak zaman dahulu, tentunya ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan dari hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki kondisi geografis yang cukup unik yaitu berada di Kawasan Asia Tenggara. 

Wilayah Indonesia terbentang dari Kota Sabang hingga Merauke. Negara ini juga dijuluki sebagai negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Bukan hanya itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena kondisi geografis yang dimilikinya. 

Lantas, apa yang dimaksud negara maritim dan negara agraris? Pada artikel ini, kami akan membahas seputar Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim dan agraris sejak zaman dahulu dan masih cukup berjaya hingga kini.

Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim dan Agraris?

Tahukah kamu alasan Indonesia dijuluki sebagai negara maritim dan agraris? Indonesia disebut sebagai negara maritim karena pengakuan dunia yang menyatakan jika Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar yang ada di dunia. Terlebih lagi, negara tercinta ini juga memiliki beraneka ragam seni budaya dan suku bangsa.

Adapun kondisi geografis Indonesia memang sangat mendukung pernyataan atas pengakuan tersebut. Ya, bagaimana tidak, alam Indonesia memang dipenuhi iklim tropis, persawahan, hutan hujan, perairan, beraneka ragam satwa dan tumbuh-tumbuhan. 

Secara definisi, mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama luasnya dengan kawasan laut dan perairan. 

Selain itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani yang senantiasa mengolah lahan pertanian dan perkebunan. Dijuluki sebagai negara agraris, tentunya karena negara ini memiliki lahan yang sangat subuh dan layak digunakan sebagai area pertanian maupun perkebunan. 

Tidak heran jika penduduk di Indonesia, cukup banyak yang berprofesi sebagai petani dan juga nelayan. Hal ini karena kekayaan alam daratan maupun perairan di Indonesia sungguh seimbang untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Indonesia juga memiliki berbagai gunung berapi yang masih aktif dan tersebar hampir di seluruh nusantara, khususnya pulau Jawa. Adapun abu vulkanik dari gunung berapi mampu menyuburkan tanah yang ada disekitarnya. 

Sehingga, tanah yang subur tersebut dapat menjadi sumber daya alam baru untuk mengelola lahan pertanian dan juga perkebunan. Letak Indonesia sebagai negara tropis memang cukup banyak menguntungkan. Mengapa?

Hal ini karena dapat membuat negara tercinta ini memiliki dua jenis musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua jenis musim ini dapat membantu para petani an juga nelayan untuk bekerja.Pembahasan mengenai mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris di atas, diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus menambah informasi baru bagi pembaca.

Klik dan dapatkan info kost di dekatmu:

Kost Jogja Harga Murah

Kost Jakarta Harga Murah

Kost Bandung Harga Murah

Kost Denpasar Bali Harga Murah

Kost Surabaya Harga Murah

Kost Semarang Harga Murah

Kost Malang Harga Murah

Kost Solo Harga Murah

Kost Bekasi Harga Murah

Kost Medan Harga Murah

Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik diantara negara lain di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri banyak pulau membuatnya disebut sebagai Negara Maritim. Namun, Indonesia juga disebut sebagai Negara Agraris karena banyak penduduknya yang hidup bergantung dari hasil pertanian.

Indonesia Negara Maritim atau Negara Agraris?

Indonesia sebenarnya lebih tepat disebut Negara Maritim. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam pidatonya pada National Maritime Convention tahun 1963, Presiden Soekarno mengatakan bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, maka Indonesia harus dapat menguasai lautan.

Dari kutipan tersebut, Bung Karno telah mengarahkan perhatiannya kepada sisi maritim. Hal ini berkaitan erat apabila dihubungkan dengan sejarah Indonesia di masa lalu, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan karena berorientasi pada sektor maritim.

Mengabaikan Laut

Seiring berjalannya waktu, Indonesia berganti menjadi sebuah negara continental oriented . Perubahan ini bisa diindikasikan pada tiga faktor penyebab, antara lain: seruan kerajaan (salah satunya Mataram Islam) kepada penduduknya untuk menjauhi laut dan beralih ke darat, seruan Belanda untuk melakukan wajib tanam paksa bagi penduduk pribumi, dan propaganda yang banyak dilakukan semasa Orde Baru yang mendoktrin bahwa Indonesia merupakan Negara Agraris.

Menurut Mark Erdmann, Vice President Marine Asia Pasifix Field Division Conversation International, Indonesia terlalu fokus membangun di darat. “Saat pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1990-an, saya kaget karena negara kepulauan terbesar di dunia fokus membangun di darat,” kata Mark Erdmann.

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang tidak hidup dengan Budaya Maritim. Hanya orang pesisir saja yang memanfaatkan laut, itupun secara tragis karena banyak ikan yang dicuri oleh kapal-kapal asing.

Pada masa Orde Baru, Indonesia memang lebih fokus membangun di darat, Orde Baru sibuk membangun citra sebagai Negara Agraris. Program Revolusi Hijau dijadikan fokus utama dalam pembangunan, tujuan utama program Revolusi Hijau adalah swasembada beras.

Selain fokus membangun sektor pertanian, pemerintah Orde Baru juga fokus membangun infrastruktur darat. Infrastruktur laut kurang diperhatikan, pelabuhan hanya dibangun di pulau besar, sehingga kapal pengangkut kebutuhan logistik belum bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Dampaknya adalah ketimpangan harga komoditas di berbagai daerah Indonesia.

Poros Maritim Dunia

Harapan kembali menjadi Negara Maritim muncul ketika Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pidato kenegaraan pertamanya, Jokowi mengemukakan visi kemaritimannya.

“Kita telah memunggungi laut samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” kata Jokowi.

Pembangunan poros maritim meliputi lima pilar, meliputi membangun Budaya Maritim, Pengelolaan sumber daya laut, Infrastruktur dan Konektivitas Maritim, Diplomasi Maritim, dan Keamanan Maritim. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perpres tersebut menjadi semacam panduan bagi pembangunan kelautan.

Langkah untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia adalah kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada nelayan asing yang sering mencuri ikan di perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga membuat kebijakan larangan pengoperasian jenis alat tangkap Pukat Harimau. Alat tangkap Pukat Harimau dilarang karena menghancurkan ekosistem laut dan habitat ikan. KKP juga melarang kegiatan alih muatan ikan di tengah laut karena menyulitkan bagi pemerintah untuk mendata secara pasti berapa jumlah ikan yang ditangkap.

Dampak dari gebrakan kebijakan KKP adalah kembali melimpahnya stok ikan di laut Indonesia. Akhir tahun 2018, stok ikan di laut Indonesia menjadi 13 ton, Indonesia menjadi eksportir ikan tuna terbesar di dunia.

Langkah selanjutnya pemerintah adalah membuat program Tol Laut. Program tersebut dijalankan untuk menyediakan jaringan angkutan laut tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan utama dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpan. Tujuan utama program Tol Laut untuk menghilangkan kesenjangan harga barang antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur.

Apakah Pemerintah akan terus mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai langkah pemerintah melakukan penenggelaman kapal asing yang melintas di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia perlu dilanjutkan. Kala itu, banyak kapal nelayan asing enggan melintasi ZEE Indonesia di Natuna lantaran takut ditenggelamkan. Hikmahanto lantas memprediksi nelayan-nelayan asing dipastikan akan datang kembali ke perairan Natuna bila tindakan tegas di wilayah tersebut tak maksimal dijalankan.

Selain itu, Pemerintah perlu menggalakkan Budaya Maritim ditengah masyarakat. Kita sebagai Bangsa Maritim harus mulai peduli dengan laut, dimulai dengan hal sederhana dengan tidak membuang sampah di laut dan mulai rutin mengkonsumsi ikan sebagai makanan pokok di Negara Maritim.