adjar.id – Indonesia memiliki sumber daya alam, lokasi dan sumber daya budaya yang mendukung untuk menjadi negara maju. Demi mendukung hal itu, Indonesia terus melakukan pembangunan bersifat fisik ataupun pembangunan manusia yang dapat bersaing di kancah dunia. Saat ini Indonesia masih termasuk negara berkembang. Namun, pada dasarnya menjadi negara maju bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk Indonesia. Baca Juga: Definisi, Bentuk dan Contoh Kerja sama Internasional dan Indonesia Ada beberapa karakteristik negara maju. Apa sajakah itu? Apakah Adjarian sudah tahu? Nah, yuk, kita cari tahu bersama tentang macam-macam karakteristik negara maju! Di samping itu, kita juga akan mencari tahu apa saja upaya menjadi negara maju yang dilakukan Indonesia. “Suatu negara dapat dianggap sebagai negara maju jika dapat memanfaatkan segala sumber daya negaranya.” Karakteristik Negara Maju Adjarian pernah mendengar istilah negara maju dan negara berkembang? Negara dapat dikatakan maju apabila memenuhi kriteria tertentu seperti: 1. Tingginya Pendapatan per Kapita Adjarian tahu apakah itu pendapatan per kapita? Baca Juga: Pola Wilayah Negara Berkembang dan Maju: Definisi dan Indikatornya Yap, pendapatan per kapita adalah ukuran standar hidup suatu negara dengan cara membagi jumlah penduduk dengan pendapatan nasional. Keadaan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Hal yang dapat dilakukan untuk menaikan pendapatan per kapita yaitu mengoptimalkan sumber daya perekonomian. "Ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju." 2. Rendahnya Tingkat Kemiskinan Negara maju bukan tidak ada orang miskin, tetapi di sana ada jaminan sosial yang lebih baik dibandingkan negara berkembang. Negara memberikan sejumlah bantuan bagi penduduk miskin, bantuan tersebut berupa kebutuhan hidup dan juga kesehatan. Baca Juga: Peran dan Fungsi Penduduk dalam Pembangunan Nasional 3. Rendahnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kebanyakan di negara maju laju pertumbuhannya cenderung menurun. Hal ini didasarkan oleh beberapa hal seperti penduduk negara maju yang berpikiran bahwa memiliki anak akan menghambat kariernya. Nah, kesibukan yang dimiliki laki-laki dan perempuan serta usia menikah yang relatif tinggi. “Suatu negara dapat dianggap sebagai negara maju apabila memenuhi kriteria negara maju, salah satunya pendapatan per kapita yang tinggi.” 4. Tingginya Tingkat Pendidikan Penduduk Tingkat pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah yang dicapai dan negara maju jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara berkembang. Perbedaan fasilitas pendidikan dan pandangan hidup menjadi salah satu faktor yang menjadi pembeda. 5. Kemajuan Bidang Teknologi Negara maju memiliki teknologi yang sudah lebih maju dibanding negara berkembang. Bantuan teknologi membuat pemanfaatan sumber daya alam menjadi lebih cepat dan hasilnya juga menjadi lebih maksimal. Baca Juga: Prinsip dan Tujuan Kerja Sama Antarnegara di Bidang Politik 6. Sosial Budaya Masyarakat negara maju berpikiran logis dan tidak percaya terhadap hal-hal mistis, seperti untuk mencapai sesuatu harus dengan kerja keras. “Kemajuan di bidang teknologi dan pendidikan merupakan salah satu kriteria negara maju.” Upaya Indonesia menjadi Negara Maju Pemerintah Indonesia terus berupaya agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Berikut ini adalah beberapa upaya Indonesia untuk menjadi negara maju: 1. Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Pemerintah Indonesia menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan, hal ini karena mereka menyadari dengan pendidikan pembangunan akan berhasil. Baca Juga: Penjelasan Lengkap Tujuan Kerja Sama Antarnegara di Bidang Ekonomi Penambahan akses pendidikan telah dilakukan termasuk penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah baru. Membangun kualitas pendidikan dilakukan pemerintah dengan melakukan pelatihan kepada para murid. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. "Ada beberapa upaya yang dilakukan Indonesia agar bisa menjadi negara maju." 2. Peningkatan Pendapatan per Kapita Pemerintah terus mengembangkan program untuk meningkatkan pendapatan per kapita, salah satunya pengembangan usaha kecil dan koperasi. 3. Penguasaan Iptek Iptek menjadi salah satu hal yang sangat didukung di negara maju, karena dengan iptek pengolahan sumber daya alam akan lebih efisien. Baca Juga: Contoh Soal Materi Migrasi Penduduk Beserta Jawaban dan Penjelasannya Pemerintah mengembangkan program iptek, yaitu percepatan alih teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas penelitian. Itulah karakteristik negara maju dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Sekarang, Adjarian coba jawab pertanyaan berikut!
23 November 2021 Yandi Hajrudin 09:29:51 23490
 Kemunculan dan penyebaran virus COVID-19 sejak akhir 2019 lalu tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan global, tetapi juga melumpuhkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hampir semua sektor mengalami penurunan karena keterbatasan dalam beraktivitas serta daya beli dan konsumsi masyarakat yang semakin melemah. Untuk pertama kalinya sejak 1999, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,07 persen pada triwulan pertama dan semakin menurun sampai 5,32 pada persen triwulan kedua. Meskipun demikian, kondisi ini masih lebih baik dari beberapa negara lainnya. Hal ini juga ditunjukan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan pada triwulan berikutnya. Pemulihan perekonomian Indonesia semakin menunjukkan hasil yang positif dengan adanya pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% pada triwulan II 2021 terhadap triwulan II 2020. Dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menarik investor, yaitu sebagai berikut: 1.Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja Strategi pertama pemerintah untuk menarik investor yaitu dengan mengesahkan Omnibus Law dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Pengesahan Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.Omnibus Law merupakan Undang-Undang yang mengatur banyak hal, beberapa diantaranya, yaitu:- Penyederhanaan prosedur perizinan bisnis- Persyaratan Investasi - Ketenagakerjaan Salah satu manfaat adanya Omnibus Law yaitu memperbaiki iklim investasi dan kepastian hukum. Adapun beberapa kebijakan strategis Omnibus Law yaitu sebagai berikut:- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha- Perlindungan dan kesejahteraan pekerja- Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM - Peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional 2. Meluncurkan OSS-RBA Untuk menunjang UU cipta kerja dalam menyederhanakan perizinan berusaha, maka pada tanggal 9 Agustus 2021, pemerintah resmi meluncurkan OSS-RBA. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang dibuat berdasarkan tingkat resiko dan besaran skala kegiatan usaha. OSS-RBA yang merupakan pembaharuan dari OSS versi pertama ini memadukan sistem daring dengan pendekatan risiko. Adapun tujuan OSS-RBA yaitu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Permohonan izin berusaha dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi sehingga prosesnya lebih mudah, cepat, transparan, dan kredibel. Khusus untuk usaha mikro dan kecil, semua perolehan izin usaha juga difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi SNI dan sertifikasi halal. Berdasarkan tingkat risikonya, OSS-RBA dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: - Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah - Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah - Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi - Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi 3. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres No. 10 tahun 2021 merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Daftar Prioritas Investasi (DPI) terdiri dari tiga sektor, yaitu: - Sektor prioritas - Sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). - Sektor dengan pembatasan tertentu Jika investor menanam modal di sektor prioritas, maka investor akan mendapatkan insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan (tax holiday), pengurangan pajak untuk penghasilan kena pajak (tax allowance), dan pembebasan bea impor. Sedangkan insentif non fiskal berupa kemudahan perizinan usaha, perizinan pelaksanaan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan jaminan ketersediaan energi atau bahan baku. Pemberian kedua insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. 4. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Berikutnya, strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi yaitu mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Pendirian LPI bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor dengan adanya lembaga investasi dengan tata kelola yang baik. Selain itu juga untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. LPI juga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dengan adanya strategi pemerintah untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia tersebut diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya, Kementerian Investasi/BKPM dan pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan keempat strategi tersebut. Sumber : https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/4-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia
26 Agustus 2022 Cara masuk investasi pemerintah gmna pak kementria |
Langkah strategi apa yang dilakukan dalam upaya pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju?
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
