No.703, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERPUSNAS. Perpustakaan SMA/MA. Standar Nasional. PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Secara fisik, perkembangan suatu kota dapat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan-bangunannya yang semakin rapat dan wilayah Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.256, 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBDAYAAN. Dana Alokasi Khusus. Pendidikan Menengah. TA 2013. Petunjuk Teknis. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK Lebih terperinci
KEBIJAKAN- KEBIJAKAN PENDIDIKAN FORMAL Rahmania Utari, M. Pd. Tujuan Pembelajaran Mahasiswa mampu memahami landasan hukum dan kebijakan pendidikan formal meliputi dasar, menengah dan tinggi. 1. Standar-standar Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan sekolah berbasis umum yang berdiri di bawah naungan Diknas. SMA memiliki cita-cita agar output (keluaran) dari SMA mampu Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan alat yang efektif untuk Lebih terperinci
BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 982 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 446 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah. RPS berfungsi untuk Lebih terperinci
EVALUASI KESESUAIAN JUMLAH PENDUDUK USIA SEKOLAH DAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Lebih terperinci
PROYEKSI PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN TAHUN 2012/2013--2020/2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN Jakarta, Desember 2013 KATALOG DALAM TERBITAN Lebih terperinci
BAB IV ANALISIS 4.1. Analisis Fungsional 4.1.1. Analisis Organisasi Ruang Pengorganisasian ruang-ruang pada proyek ini dikelompokkan berdasarkan fungsi ruangnya. Ruang-ruang dengan fungsi yang sama sedapat Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar diadakannya suatu kegiatan. Oleh karena itu, latar belakang menguraikan dengan jelas dan singkat pokok permasalahan. A. Latar Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Biologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki arti penting bagi pendidikan di sekolah. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, Lebih terperinci
SALINAN MENTERI DIDIKAN DAUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lebih terperinci
STUDI KELAYAKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KOMPUTER SMA NEGERI SE-KOTA YOGYAKARTA Artikel Jurnal Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 84 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Lebih terperinci
SALINAN WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2017 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU Lebih terperinci
DAFTAR TABEL DATA NONPENDIDIKAN Tabel 1 : Keadaan Umum Nonpendidikan 1 Tabel 2 : Luas wilayah, penduduk seluruhnya, dan penduduk usia sekolah 2 Tabel 3 : Jumlah desa, desa terpencil, tingkat kesulitan Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN Lebih terperinci
SALINAN WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 24 TAHUN 2014 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN Lebih terperinci
SALINAN WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2016 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SATUAN PENDIDIKAN DASAR, SATUAN Lebih terperinci
SALINAN INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS Lebih terperinci
1 A. Latar Belakang Masalah BAB 1 PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sulit terbendung lagi pengaruhnya terhadap pemanfaatan di ranah pendidikan. Kemajuan yang begitu Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SWASTA Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN Lebih terperinci
Resume ke-9 Tgl 1 Desember 2015 Oleh: Lilik Lestari NIM:15105241037 Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum http://pengetahuanku.blogs.uny.ac.id URAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Standar nasional pendidikan Lebih terperinci
WA WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LPERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG Lebih terperinci
Irnin Agustina D.A.,M.Pd Universitas Indraprasta PGRI irnien.wordpress.com fungsi utama laboratorium fisika sekolah adalah sebagai salah satu sumber belajar fisika di sekolah atau sebagai Lebih terperinci
Analisis Pengelolaan Laboratorium Fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang WANDA INDRIANA PUSPITA, KADIM MASJKUR, MUHARDJITO Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang. Jl. Semarang 5 Malang, E-mail: Lebih terperinci
1 dari 9 PENGELOLAAN LABORATORIUM BIOLOGI SMA NEGERI DAN SMA SWASTA SE EKS KOTATIF JEMBER (Managing Biology Laboratory in Public And Private High School at ex Jember Administrative Cities) Rachma Murtisari Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Lebih terperinci
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Dalam penelitian tugas akhir ini, ada beberapa tahap yang akan dilakukan, hal itu tergambar pada gambar 3.1 dibawah ini : Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 3.1 Tahap Perencanaan Lebih terperinci
Indikator Sarana Prasarana Pendidikan Junaidi, Junaidi (Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jambi) Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu prasyarat awal dalam rangka meningkatkan Lebih terperinci
No.958, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENDIKBUD. Pendidikan. Ekstrakulikuler. Kegiatan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Lebih terperinci
A. Latar belakang BAB I PENDAHULUAN Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran, dalam kaitannya Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sekolah sebagai bentuk organisasi merupakan suatu tempat dari kumpulan manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pendidikan. Keberhasilan program Lebih terperinci
1 KAJIAN SEBARAN SPASIAL SEKOLAH SMP/MTs DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN (Suatu Studi Kasus Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) Wiranda Adam 1, Dr. Nawir Sune, M.Si, 2, Daud Yusuf, S.Kom, M.Si Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan adanya pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekolah secara Lebih terperinci
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 048 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI PELAJAR BERPRESTASI BERDASARKAN NILAI AKHIR MELALUI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014 Lebih terperinci
TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar % 65,62 68,13 7,65 71,9 73,16 74,42 74,42 74,42 Dinas Pendidikan Jumlah siswa miskin SD/MI/SMP/MTs Lebih terperinci
DAFTAR ISI ABSTRAK... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... i ii iv vii x xii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang Penelitian... 1 B. Fokus Penelitian... Lebih terperinci
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur Lebih terperinci
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. X, No. X, (2014) ISSN: XXXX-XXXX (XXXX-XXXX Print) 1 ANALISA KUALITAS SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB (Studi Kasus : Kota, Jawa Lebih terperinci
BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DENGAN RAHMAT Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKA WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN Lebih terperinci
KAJIAN JANGKAUAN PELAYANAN DAN KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL Hismur Salam, Haryani, Ezra Aditia Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR Lebih terperinci
SALINAN WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH Lebih terperinci
8 BAB II KAJIAN TEORI A. Pengertian Pembiayaan Pendidikan 1. Pengertian Biaya Menurut Supriyono (2000:16), biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan Lebih terperinci
W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS BELANJA PEGAWAI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG Lebih terperinci
ALIKOTA YO GYAKARTYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SWASTA UNTUK SATUAN Lebih terperinci
SALINAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,
Lebih terperinci
SALINAN WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2015 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SATUAN PENDIDIKAN DASAR, DAN SATUAN Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1172, 2014 KEMENDIKBUD. Kurikulum. Muatan Lokal. 2013. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG MUATAN Lebih terperinci
1 GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 16 TAHUN 20172016 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang dari penelitian yang menjelaskan tentang harapan dan kenyataan yang ada sesuai dengan kodisi sebenarnya, jika terjadi ketidaksesuaian Lebih terperinci
JUKNIS ANALISIS STANDAR SARANA DAN PRASARANA SMA DAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG 64 B. TUJUAN 64 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 65 D. UNSUR YANG TERLIBAT 65 E. REFERENSI 65 F. PENGERTIAN DAN KONSEP 66 G. URAIAN Lebih terperinci
1 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK PENINGKATAN Lebih terperinci
BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 2015 SERI : PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang Lebih terperinci
BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 2015 SERI : PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang Lebih terperinci
Petunjuk dan Mekanisme Pengisian Profil Lembaga RA / Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 I. Pendahuluan A. Latar Belakang Perkembangan Teknologi yang ada saat ini dapat Lebih terperinci
BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 41 2013 SERI : E SIPERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA Lebih terperinci
PEMETAAN BASIS DATA SMA/SMK/MA DI KABUPATEN BOALEMO BERBASIS WEB Arif Kurniawan, Fitryane Lihawa*, Daud Yusuf** Jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Geografi (S1) F.MIPA Universitas Negeri Gorontalo Lebih terperinci
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendidikan merupakan salah satu hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, Lebih terperinci
BUPATI KULON PROGO PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 13 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa dalam upaya Lebih terperinci
PROFIL LABORATORIUM BIOLOGI DAN TINGKAT KESIAPAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SMA MUHAMMADIYAH SE-SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016 PUBLIKASI ILMIAH Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Lebih terperinci
SALINAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG Lebih terperinci
JUKNIS ANALISIS STANDAR SARANA DAN PRASARANA SMA DAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG 64 B. TUJUAN 65 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 65 D. UNSUR YANG TERLIBAT 65 E. REFERENSI 65 F. PENGERTIAN DAN KONSEP 66 G. URAIAN Lebih terperinci
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK Lebih terperinci
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga dunia pendidikan kita telah memiliki Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan Lebih terperinci
DISPARITAS PRASARANA SMA ANTAR PROVINSI DI INDONESIA Setjen, Kemdikbud LATAR BELAKANG Tujuan pendidikan nasional adalah Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
Lebih terperinci
JURNAL TUGAS AKHIR SKRIPSI STUDI KELAYAKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KOMPUTER JURUSAN TOI SMKN 2 DEPOK YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERMENDIKNAS NO. 40 TAHUN 2008 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Teknik Lebih terperinci
Kecamatan : Bogor Tengah Data Urusan : Pendidikan Tahun : 2017 Triwulan : 1 No Jenis Data Jumlah Satuan Sumber Data 1 Jumlah Pendidikan Umum a Jumlah Taman Bermain/Play Group 3 PG Dapodik Query - Taman Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penegasan istilah. I.I Latar Belakang Penyelenggaraan pendidikan telah ditangani Lebih terperinci
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 1. Nomor 1 Tahun tanggal 9 Januari tentang Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional 2. Nomor 2 Tahun tanggal 15 Januari tentang Statuta Universitas Nusa Cendana Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, disinilah kegiatan nyata pendidikan Lebih terperinci
BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Peta 2.1.1 Pengertian Peta Peta merupakan gambaran atau lukisan seluruh atau sebagian gambaran dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan Lebih terperinci
diantara angka 1,54 1,67. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada guru yang harus bertanggungjawab pada lebih dari 1 (satu) rombongan belajar (kelas). 2) Pendidikan Menengah Fokus pelayanan pendidikan Lebih terperinci
Petunjuk Pengisian dan Mekanisme Pendataan RA / Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 I. Pendahuluan A. Latar Belakang Perkembangan Teknologi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan Lebih terperinci
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek fenomena atau karakteristik Lebih terperinci
K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL NOMOR 420/5998/DISDIKBUD/2017 T E N T A N G PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN DAN Lebih terperinci
PEMETAAN PERSEBARAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT DI KABUPATEN GORONTALO UTARA Isramayanti Gobel, Fitri Lihawa *, Daud Yusuf ** Jurusan Fisika, Program Studi S1. Pend. Fisika Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG Lebih terperinci
Studi Kelayakan Sarana... (Muh Bahrul Ulum Al Karimi) 1 STUDI KELAYAKAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KOMPUTER BANGUNAN DI PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK N 1 SEDAYU FEASIBILITY STUDY OF Lebih terperinci
7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sistem Informasi Sistem informasi merupakan sistem yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan data dan informasi (Murhada dkk, 2011). Menurut Al-Bahra Bin Lajamudin Lebih terperinci
BAB II DESKRIPSI PROYEK 2.1. Profil Proyek 1. Sifat Proyek : Fiktif 2. Lokasi : Jalan Patuha Bandung 3. Luas Lahan : ± 28000 m² 4. Ketinggian : ± 689 m dpl 5. Topografilahan : Relatif datar 6. Batas-batas Lebih terperinci
Standar Nasional Indonesia Perpustakaan sekolah Badan Standardisasi Nasional Daftar isi Daftar isi... i Prakata... ii 1 Ruang lingkup... 1 2 Istilah dan definisi... 1 3 Misi... 2 4 Tujuan... 3 5 Koleksi... Lebih terperinci
DAFTAR ISI ABSTRAK..... i KATA PENGANTAR..... ii UCAPAN TERIMAKASIH..... iii DAFTAR ISI..... v DAFTAR TABEL..... viii DAFTAR GAMBAR..... xi BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang... 1 B. Rumusan Masalah. Lebih terperinci
I. PENDAHULUAN Bagian pertama ini membahas beberapa hal mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pembahasan Lebih terperinci
TINJAUAN STANDARISASI LABORATORIUM IPA BIOLOGI DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 Oleh Rahayu Septinurmita, Sudirman, Liza Yulia Sari Program Studi Pendidikan Biologi Sekolah Lebih terperinci
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peta 2.1.1 Pengertian Peta Menurut PP Nomor 10 Tahun 2000 (dalam Indarto,2010 : 177) Secara umum peta didefinisikan sebagai gambaran dari unsur unsure alam maupun buatan manusia Lebih terperinci
