Jelaskan usaha yang dapat dilakukan dalam pengembangan wilayah di negara Indonesia

Pemerintah Indonesia selama lebih dari 20 tahun telah mencoba mendorong pembangunan di wilayah Timur Indonesia dengan berbagai kebijakan.

Semuanya diikuti oleh transfer fiskal ke daerah timur untuk berbagai program pengembangan wilayah. Namun sayangnya sejak tahun 2000 hingga kini kesenjangan ekonomi antara wilayah timur dan barat Indonesia hampir tidak mengalami perbaikan.

Menggunakan indeks Williamson yang mengukur kesenjangan ekonomi antar wilayah, rata-rata indeks dari 34 provinsi di Indonesia mengalami terhenti pada kisaran 0,79. Dalam Indeks Williamson semakin besar berarti mendekati 1 ekonomi wilayah sangat senjang dan jika mengecil mendekati 0 menunjukkan ekonomi wilayah yang sangat merata.

Menurut BPS pada kuartal ketiga 2019 struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang masing-masing menyumbang 59,15% and 21,14% untuk produk domestik bruto (PDB), sementara di bagian timur seperti Maluku dan Papua masing-masing hanya berkontribusi 3,06% dan 2,27% ke PDB.

Penyebab kegagalan pengembangan wilayah

Sejak tahun 1993, pemerintah berupaya mendorong roda ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua.

Berbagai macam upaya sudah dilakukan seperti pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di wilayat timur yang merupakan wilayah geografis potensial dan perlu investasi, serta pembentukan Kawasan Andalan sebagai kawasan budi daya strategis nasional.

Tentu saja semua ini juga perlu didukung oleh pengembangan otonomi daerah dan pemerintah yang menyediakan infrastruktur, fasilitas, dan insentif serta kemudahan berinvestasi di kawasan-kawasan tersebut. Contohnya investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan mendapatkan fasilitas fiskal tax holiday atau libur bayar pajak.

Saat ini, dua belas dari 13 Kawasan Ekonomi Khusus yang Indonesia miliki berada wilayah timur Indonesia. Seperti contohnya di kota Palu, Sulawesi Tengah, kota Morotai, Maluku Utara, dan kota Sorong, Papua Barat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2010 mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan timur dan menyimpulkan beberapa alasan mengapa kebijakan itu tidak efektif.

1. Implementasi yang tidak efektif

Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai KAPET, namun Keputusan Presiden (keppres) ini kurang efektif.

Badan Pengelola KAPET yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II tidak memiliki kewenangan yang cukup. Seperti contohnya untuk memberikan izin usaha berdasarkan pelimpahan wewenang instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap.

Mengembangkan industri, perdagangan dan jasa termasuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya juga masih dilakukan oleh masing-masing sektor.

2. Insentif tidak menarik

Bappenas juga menemukan bahwa insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah tidak menarik bagi investor. Apa yang ditawarkan pemerintah selama ini pada dasarnya adalah solusi bagi persoalan sekunder, yaitu persoalan yang timbul setelah ada investor yang berinvestasi.

Padahal persoalan primernya adalah belum atau tidak adanya investor yang meminta berbagai insentif kebijakan tersebut di Kawasan Timur Indonesia.

3. Birokrasi

Bappenas juga menemukan bahwa proses perizinan usaha yang berbelit-belit, lambat, mahal, tidak transparan, serta banyaknya Peraturan Daerah yang menghambat pengembangan dunia usaha seperti pungutan liar, pungutan berganda, dan sebagainya semakin memperlambat perkembangan dunia usaha.

4. Belum tepat sasaran

Bappenas juga melakukan evaluasi terhadap pengembangan kawasan andalan, yaitu kawasan yang dikhususkan untuk industri tertentu.

Dalam evaluasi ini, Bappenas mengatakan bahwa strategi pengembangan kawasan andalan belum fokus pada industri apa yang hendak dikembangkan dan belum jelas orientasi sasaran pasar yang akan dituju.

5. Pendekatan yang salah

Evaluasi dari Bappenas menunjukkan bahwa penetapan lokasi KAPET, KEK, maupun Kawasan Andalan terobsesi oleh posisi strategis wilayah dan kurang memperhatikan persoalan pasar.

Padahal, menurut ekonom pemenang Nobel Paul Krugman pendekatan pengembangan ekonomi wilayah seperti ini adalah ibaratnya memulai sesuatu dari urutan yang salah.

Utamakan Pasar

Memperhatikan profil wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan mempertimbangkan struktur pasar yang ada di sana, ada empat wilayah yang menjadi konsentrasi kegiatan perekonomian yang baru: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Papua Barat, serta kemungkinan Sulawesi Tengah.

Pemerintah dapat memberikan insentif terhadap industri minyak gas (migas) di keempat provinsi tersebut dengan syarat semua kegiatan bisnis yang terkait dengan industri migas harus diselenggarakan dan menggunakan institusi keuangan/finansial yang beroperasi hanya di wilayah tersebut.

Sistem perbankan seperti ini di beberapa negara terbukti mampu mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah seperti di Jerman dan Amerika Serikat.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Survei Geologi pernah menyebut lima wilayah di kawasan timur Indonesia, memiliki potensi ditemukannya lapangan minyak dan gas (migas) raksasa. Salah satunya adalah blok Selaru di Maluku dan blok Masela di laut Arafura, Papua Selatan.

Penyebab utama kesenjangan ekonomi wilayah adalah kesenjangan produktivitas, atau jumlah barang yang di produksi suatu populasi dalam suatu waktu, maka solusinya adalah pemerataan produktivitas.

Pemerataan produktivitas akan terwujud jika negara secara bertahap mampu mengatasi berbagai kesenjangan antara lain kesenjangan pelayanan dan kualitas pendidikan, kesenjangan pelayanan dan kualitas kesehatan, kesenjangan ketersediaan air bersih dan sanitasi, kesenjangan ketersediaan energi listrik, kesenjangan dukungan infrastruktur permukiman, dan kesenjangan dukungan infrastruktur pengetahuan termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mendukung The Conversation Indonesia sebagai mitra tuan rumah.

Bentuk-bentuk bangunan di desa dan kota  biasanya sangat berbeda. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya ketimpangan pembangunan. Nah, dalam artikel Geografi kelas 12 kali ini, kita akan mempelajari tentang bentuk usaha pembangunan di desa dan kota. Yuk simak selengkapnya!

--

Kamu pernah melihat apartemen pencakar langit di sebuah desa nggak, guys?

Hmm...apakah ada yang salah dari pertanyaan tersebut?

Nggak mungkin lah ya. Masa ada apartemen di desa. Umumnya, apartemen itu adanya di kota. Kalau di desa itu adanya persawahan, peternakan, sama perkebunan. Terlepas dari apartemen nih, kamu pernah ngeh nggak bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di apartemen dengan masyarakat yang ada di desa?

Pasti berbeda kan? Kehidupan di kota itu identik dengan kehidupan yang glamor dan mewah. Beda dengan kehidupan di desa dengan penuh kesederhanaan. Maka jangan heran jika setelah arus mudik, akan ada arus balik ke kota-kota besar yang jumlahnya malah lebih banyak.

Kenapa?

Ini karena adanya kesenjangan kemajuan dan perkembangan antara kota dan desa, masalah ketenagakerjaan dan lapangan kerja, serta masalah lingkungan hidup. Sadar atau nggak, kesenjangan pembangunan tersebut bisa berdampak pada kedua wilayah (desa dan kota) lho.

Baca Juga: Permasalahan dan Kebijakan Strategi Pembangunan Ekonomi

Nah, dalam artikel berikut akan dijelaskan beberapa bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Kira-kira seperti apa ya bentuk usahanya? Keep scroll ya guys!

1. Percepatan pembangunan secara optimal

Kamu harus tahu, bahwa pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya, ada sebuah daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan objek pariwisata. Nah, infrastruktur daerah tersebutlah yang harus dipercepat pembangunannya.

2. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil

Ini bisa dilakukan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda (sarjana pendidikan) untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil.

3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan

Wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia memang kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain. Nah, untuk mengembangkan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut.

4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan

Emang agak susah sih untuk menyeimbangkan pembangunan antar kota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Namun, pastinya pemerintah akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut.

5. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi di pedesaan dan di perkotaan harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi. Kenapa? Ya ini kan untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Makin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan makin membaik.

Baca Juga: Dampak Perkembangan Kota untuk Masyarakat Desa dan Kota

6. Mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang

Balik lagi nih guys. Supaya pembangunan itu bisa merata harus menengok kembali ke hierarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

7. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Kamu pernah melihat kasus busung lapar nggak? Nah, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013, ada dua pro­vinsi yang tingkat gizi buruknya sangat tinggi, yaitu >30%. Provinsi tersebut adalah adalah NTT diikuti Papua Barat. Data lima tahun yang lalu tersebut menjadi bahan kajian untuk pemerintah dalam pemerataan kebutuhan pokok. Tapi, selain pangan juga jangan dilupakan kebutuhan pokok lainnya yakni sandang dan papan.

8. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

Masih sering kita lihat lho, atau mungkin ada di daerah sekitarmu, banyak anak-anak yang belum menerima pendidikan yang layak. Selain itu, kalau kamu pergi ke suatu daerah yang jauh dari pusat kota, tentunya pelayanan kesehatannya belum memadai. Bisa kamu bayangkan jika ada seseorang sakit dan kemudian harus dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan yang ada di kota. Hmmm...butuh waktu dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap orang yang sakit tersebut ya.

9. Pemerataan kesempatan kerja

Siapa yang saat lebaran nanti/kemarin pulang kampung? Lalu dari kampung membawa saudara untuk mencari pekerjaan di kota besar? Nah, itu salah satu bentuk belum meratanya kesempatan kerja di daerah dan di kota. Bagi orang pedesaan, magnet kota-kota besar masih sangat kuat untuk mengadu nasib.

Baca Juga: Memahami Pembangunan dan Pengembangan Wilayah

Nah, itu dia bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Eiittss, ternyata nggak cuma ada 9 lho bentuk usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Penasaran nggak? Semua bentuk usaha pemerataan akan dibahas secara lengkap di video belajar beranimasi. Buruan daftar yuk di ruangbelajar sekarang. Ada soal latihan plus rangkuman yang pastinya bikin kamu makin paham lho.

Referensi:

Endarto, Danang, Dkk, 2009. Geografi 3 Untuk SMA/MA Kelas XII, Jakarta, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Sumber Gambar:

Jalan yang rusak menghambat proses pendistribusian logistik, https://ketapangnews.com/2017/05/bahaya-lubang-menganga-di-jalan-ketapang-siduk/

Foto balita yang mengalami gizi buruk, https://kupang.tribunnews.com/2014/05/07/duh-gizi-buruk-bikin-bayi-silvester-kritis-dengan-berat-cuma-23-kg 

Artikel ini diperbaharui oleh Adya Rosyada Yonas pada tanggal 17 November 2022.