Jelaskan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia

Indonesia merupakan negara kelautan yang kaya akan sumber daya alam. Dengan upaya dan pengelolaan yang benar, hal ini dapat meningkatkan potensi perekonomian Indonesia, khususnya di bidang maritim.

Upaya meningkatkan ekonomi maritim menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Pak Jokowi saat memberikan pidato pertamanya setelah resmi dilantik sebagai Presiden periode 2019 – 2024, bertempat di Gedung MPR DPR RI menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi besar dengan potensi jumlah penduduk, kekayaan alam dan keunggulan lokasi strategis.

Untuk itu, pemerintah terus membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, juga infrastruktur yang mempermudah akses ke kawasan wisata. Sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengeksplorasi nilai tambah perekonomian rakyat. Diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pilar Utama Pembangunan Sektor Industri Maritim di Indonesia

Presiden Joko Widodo menyebutkan, terdapat lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia, yakni.

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

4. Diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.

5. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Upaya Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia

1. Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan

Perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan merupakan upaya memacu percepatan berbagai sarana strategis transportasi kelautan.

Pada akhir tahun 2020 lalu telah diresmikan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang menjadi salah satu pelabuhan ekspor besar Indonesia. Pelabuhan Patimban dapat menjadi tempat utama untuk ekspor dari produksi kendaraan bermotor di Indonesia maupun ekspor produk otomotif ke pasar global.

2. Percepatan pembangunan infrastruktur maritim dan ketersambungan maritim

Pembangunan pelabuhan merupakan satu contoh upaya pengembangan infrastruktur maritim. Pelabuhan memegang peran penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk ekspor dan impor barang. Dengan penyediaan terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, maka di pelabuhan dengan pelayanan terminal barang akan meliputi pelayanan dermaga, pelayanan penumpukan, dan pelayanan bongkar muat.

Peran pelabuhan sebagai pintu gerbang utama dalam proses naik-turun penumpang, bongkar muat ekspor-impor, dan perdagangan antarpulau membuat pelabuhan memberikan beragam manfaat bagi perekonomian Indonesia juga bagi daerah sekitar pelabuhan.

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi dan logistik. Sehingga berdampak terhadap peningkatan pajak dan pendapatan negara.

3. Menegakkan aturan kemaritiman

Salah satu contoh peraturan kemaritiman adalah empat hal lintas di perairan Indonesia, yaitu

Hak lintas damai dijelaskan di pasal 17 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan pasal 18 yang menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial.

Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia dan setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit.

Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. ALKI sendiri, adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) dan tertuang dalam perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Setelah penulis memaparkan paparan di atas, dapat disimpulkan empat tujuan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1) Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.

2) Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.

3) Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.

4) Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.