Jelaskan latar belakang terjadinya penyimpangan Pancasila pada awal kemerdekaan

Ilustrasi Simak Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP Halaman 8: Pilihlah Contoh Peristiwa Penyimpangan Nilai Pancasila /Freepik.com/Freepik.

Sumber: Buku Paket Kelas 9 Kemdikbud

tirto.id - Pancasila dalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh penyimpangan nilai pancasila yang terjadi. Apa saja? Berikut penjelasan selengkapnya.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung sejumlah lima nilai pokok (tertulis dalam lima bunyi silanya). Dasar negara yang seharusnya dipegang teguh sebagai ideologi atau pedoman kehidupan bernegara ini ternyata bisa saja mengalami penyimpangan.

Berdasarkan catatan Dewi Aniaty dan Aviani Santi dalam PPKn SMP (2009:3), diungkapkan bahwa Pancasila terbentuk atas nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan begitu, di dalamnya terkandung falsafah yang dijadikan pegangan, pedoman, serta petunjuk ketika bangsa Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari.

Berikut ini bunyi Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Terlepas dari perbedaan, Pancasila berusaha menanamkan nilai kebersamaan yang sifatnya adil, benar, bijaksana, dan tepat. Akan tetapi, pelaksanaan nilai-nilai tersebut tentu tidak bisa dikatakan mengalir mulus. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa contoh penyimpangan nilai Pancasila.

Contoh Penyimpangan Nilai Pancasila

Dalam memenuhi fungsinya sebagai dasar negara, terdapat beberapa contoh kasus penyimpangan yang terjadi. Lima nilai Pancasila yang masing-masingnya menggambarkan sebuah cara hidup pada akhirnya tidak dijadikan pedoman karena faktor-faktor tertentu.

Berikut ini contoh penyimpangannya:

1. Penyimpangan Sila Pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Munculnya gerakan radikal dari sebuah kelompok yang membonceng agama merupakan salah satu contohnya. Dari sini, mereka tidak menghargai keberagaman agama dan menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar di antara yang lain.

2. Penyimpangan Sila Kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kasus penyimpangan tidak diperhatikan. Contohnya dapat dilihat dari kasus penggusuran rumah warga miskin dan tidak mendapatkan tindak lanjut atau bantuan. Dari sini, keadilan adab yang ditekankan tidak dijadikan pedoman hidup.

3. Penyimpangan Sila Ketiga: “Persatuan Indonesia”

Persatuan berarti menyatakan diri sebagai bagian dari negara Indonesia. Dalam kasus penyimpangan, terdapat Organisasi Papuan Merdeka (OPM) yang masih ada hingga sekarang. Mereka ingin memisahkan daerah Papua Barat dari NKRI dan merdeka sebagai negara sendiri.

4. Penyimpangan Sila Keempat: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Musayawarah dijalankan untuk memecahkan masalah (mencapai sebuah kemufakatan). Akan tetapi, penyimpangan terjadi ketika pimpinan musyawarah lebih condong ke satu pihak. Dengan kata lain, contoh penyimpangan ada ketika salah satu pihak mengalami rugi akibat musyawarah yang tidak adil.

5. Penyimpangan Sila Kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Adil ini hampir sama dengan bunyi sila kedua. Nilai yang berusaha ditekankan adalah seluruh warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Contoh penyimpangan terjadi ketika hak seorang warga negara tidak diberikan, diskriminasi etnis, dan bentuk ketidakadilan lainnya.

Penyebab Penyimpangan Nilai Pancasila

Melihat kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, tentu permasalahan terdapat dalam diri seorang warga negara. Setidaknya, terdapat dua garis besar penyebab terjadinya penyimpangan, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.

Berdasarkan catatan Suyahman dalam Pengembangan Bahan Ajar PPKn (2021:171), terungkap bahwa faktor subjektif berasal dari sifat seseorang dalam menghadapi kenyataan. Pandangan dalam menghadapi kehidupan tersebut ternyata bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain dan berasal dari luar (faktor objektif).

Berikut ini faktor objektif penyebab penyimpangan nilai Pancasila:

1. Ketidaksanggupan mencerna norma-norma dan kebudayaan yang ada di sekitarnya
2. Salah dalam proses belajar, misalnya sering membaca buku yang berlawanan dengan Pancasila
3. Bingung memutuskan antara mengikuti budaya dan struktur sosial atau mengikuti perkembangan zaman
4. Masuk dalam pergaulan yang salah
5. Sering melihat berita yang tidak sesuai Pancasila.

Dampak Penyimpangan Nilai Pancasila

Dalam menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara, penyimpangan nilai Pancasila ternyata memiliki dampak yang bisa saja terjadi. Berikut ini lima dampak yang dapat terjadi akibat penyimpangan Pancasila (Suyahman, 2021:172):

1. Lunturnya jiwa patriotisme (cinta tanah air)
2. Hilangnya identitas bangsa dan negara akibat lunturnya budaya asli
3. Keturunan bangsa Indonesia di kedepannya bisa rusak (tidak menjalani nilai Pancasila)
4. Munculnya kesenjangan sosial karena persaingan ekonomi yang bebas
5. Produk asli bangsa Indonesia akan lebih direndahkan dibanding barang hasil produk impor karena rakyat Indonesia lebih bangga menggunakan barang negara lain.

Baca juga:

• Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila & Jenis
• Butir-Butir Sila Pertama Pancasila: Pengamalan dan Maknanya
• Contoh Sikap Terpuji Pengamalan Sila ke-5 Pancasila di Rumah

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Jakarta -

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan sejak disahkan.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya, seperti dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan yakni sebagai berikut:

- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Pemberontakan DI/TII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam.

Di sisi lain, gerakan DI/TII bertentangan dengan ajaran Islam. Pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk.

Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

- Pemberontakan PKI di Madiun

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun dipimpin oleh Muso pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.

Pemberontakan RMS bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon ditangani militer Indonesia pada bulan November 1950, namun konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963.

Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Pemerintah RMS kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

Pemberontakan ini digagalkan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS waktu itu dengan melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda untuk percepatan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA didirikan Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond memandang dirinya sebagai "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.

- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi pada 1957-1958. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin Presiden Soekarno yang dianggap melanggar undang-undang, sentralistis, dan tidak adil dengan mengabaikan pembangunan di daerah.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta
(Permesta) dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual di Sumatra dan Sulawesi.

- Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Di masa awal kemerdekaan, sempat terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.

Dekrit Presiden 1959 dikenal dengan sebutan Dekrit 5 Juli 1959. Isi Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Penerapan Pancasila saat itu lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Nah, demikian penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Selamat belajar, detikers!

Simak Video "Heboh! Pria Ngaku Panglima Jenderal Kibarkan Bendera NII & Ajak Warga Masuk"