Jelaskan fungsi pengawasan dpr

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemerintahan tentu memiliki fungsi dan tugas yang penting. Untuk menunjang pelaksanaan sejumlah fungsi dan tugasnya itu, DPR memiliki sejumlah hak khusus atau yang biasa dikenal dengan hak DPR. Pembahasan lebih lanjut terkait tugas, kemudian fungsi dan hak DPR dapat disimak dalam pembahasan berikut.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagai salah satu lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Diterangkan Penjelasan Pasal 69 UU 17/2014, ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat, antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

Lebih lanjut, Pasal 70 UU 17/2014 menerangkan bahwa fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang. Selanjutnya, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 72 UU 17/2014 merinci delapan tugas yang dimiliki oleh DPR, yakni:

1. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
2. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
3. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
5. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
6. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
7. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Hak DPR

Terkait pelaksanaan fungsinya, ada tiga hak yang dimiliki DPR. Ketiga hak sebagaimana diterangkan Pasal 79 ayat (1) UU 17/2014, yaitu hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Hak DPR berupa interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Liputan6.com, Jakarta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga tinggi negara yang dijalankan dalam kerangkan representasi rakyat dan membantu pemerintah dalam diplomasi luar negeri. Berdasarkan fungsi pengawasan DPR, perannya sangat berkaitan dengan segala pengawasan kebijakan pemerintahan.

BACA JUGA: DPR Tolak Keras Koperasi Diawasi OJK

BACA JUGA: Pimpinan DPR Tepis Isu Tunda Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI

BACA JUGA: DPR Baru Akan Bahas Revisi UU ITE di Masa Sidang Mendatang

Baca Juga

• Mengenal Fungsi Anggaran DPR, Hak Beserta Kewajibannya yang Perlu Diketahui
• Fungsi APBN Bagi Negara dan Manfaatnya untuk Masyarakat
• Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial serta Berbagai Aspek Pendukungnya

Bukan hanya perlu memahami fungsi pengawasan DPR, tetapi ada fungsi legislasi dan anggaran yang harus dipelajari lebih jauh juga. Ketiganya saling berkaitan serta melengkapi tugas dan wewenang DPR secara utuh sebagai lembaga perwakilan rakyat dan negara dalam urusan ketatanegaraan.

Terkhusus saat fungsi pengawasan DPR dijalankan, pelaksanaanya dilakukan melalui pembahasan LKKP yang sudah diaudit BPK. Kemudian hasil pemeriksaan semester BPK, tindak lanjut Hapsem BPK, hasil PDTT BPK, hasil pengawasan DPD, dan terakhir pengaduan masyarakat.

Agar bisa lebih memahami fungsi pengawasan DPR dan kedua fungsi yang lain, berikut Liputan6.com ulas penjelasannya dari berbagai sumber, Rabu (3/2/2021).

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 7 halaman

Fungsi Pengawasan DPR

Perbesar

1. Fungsi pengawasan DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU.

2. Fungsi pengawasan DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.

3. Fungsi pengawasan DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

4. Fungsi pengawasan DPR adalah membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

5. Fungsi pengawasan DPR adalah membahas dan menindaklanjuti pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.

6. Fungsi pengawasan DPR adalah membahas dan menindaklanjuti pengelolaan SDA dan SDE lainnya.

7. Fungsi pengawasan DPR adalah membahas dan menindaklanjuti pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Advertisement

3 dari 7 halaman

Fungsi Legislasi DPR

Perbesar

1. Fungsi legislasi DPR adalah Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

2. Fungsi legislasi DPR adalah menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).

3. Fungsi legislasi DPR adalah menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).

4. Fungsi legislasi DPR adalah membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.

5. Fungsi legislasi DPR adalah menetapkan UU bersama dengan Presiden.

6. Fungsi legislasi DPR adalah menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

4 dari 7 halaman

Fungsi Anggaran DPR

Perbesar

1. Fungsi anggaran DPR adalah memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).

2. Fungsi anggaran DPR adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.

3. Fungsi anggaran DPR adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

4. Fungsi anggaran DPR adalah memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Advertisement

5 dari 7 halaman

Tugas dan Wewenang DPR

Perbesar

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.

4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.

6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

6 dari 7 halaman

Hak dan Kewajiban Anggota DPR

Perbesar

Hak Anggota DPR

1. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang.

2. Hak mengajukan pertanyaan.

3. Hak menyampaikan usul dan pendapat.

4. Hak memilih dan dipilih.

5. Hak membela diri.

6. Hak imunitas.

7. Hak protokoler.

8. Hak keuangan dan administratif.

9. Hak pengawasan.

10. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil.

11. Hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Kewajiban Anggota DPR

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

7. Menaati tata tertib dan kode etik.

8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.

9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Advertisement

7 dari 7 halaman

Kewenangan DPR

Perbesar

Kewenangan DPR Memilih Pejabat Publik

1. Memberikan pertimbangan mengangkat Duta besar dan menerima penempatan Dubes negara lain.

2. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

3. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian  anggota Komisi Yudisial.

4. Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan KY.

5. Memilih3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.

Kewenangan DPR Lain

Selain kewenangan memilih pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU tentang MD3, DPR juga memiliki kewenangan memilih pejabat publik lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri, diantaranya:

1. Gubernur dan Deputi Gubernur BI sesuai UU tentang Bank Indonesia.

2. Komisioner KPU sesuai UU tentang KPU.

3. Komisioner KPK sesuai UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Kapolri sesuai UU tentang POLRI.

5. Komisioner KPAI sesuai UU tentang Perlindungan Anak.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jaksa Agung dan DPR Bahas Penanganan Korupsi hingga Restorative Justice

Enam+

01:03

Enam+

01:00

Enam+

01:00

Enam+

00:52

Enam+

01:06

Enam+

00:58

• 

  DPR

  Organisasi

  DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.

  Apa perbedaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPR?

  Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

  Apa saja fungsi anggaran DPR?

  Fungsi Anggaran DPR Lainnya - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, - Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan yang terkait dengan beban keuangan negara.