2. Pancasila merupakan sumber dari segala Berikan dua contoh perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ini yang merupakan manfaat Pancasila sebagai dasar negara bagi masyarakat Indonesia adalaha. dijalankannya pemerintahan dengan arah dan tujua … ceritakan pengalaman penerapan persatuan dalam kehidupan sehari-hari tolong kak bantuin pliss Carilah dari berbagai sumber mengenai ideologi - ideologi yang dianut oleh berbagai negara Istilah Pancasila sudah ada sejak ada ke empat belas zaman kerajaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki banyak fungsi dibawah ini salah satu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalaha. kerang … bersikap jujur terkadang sangat sulit untuk dilakukan karena selalu ada banyak godaan. bagaimanakah upaya kalian untuk mengatasi godaan tsb? Uraikan tentang nilai persatuan dalam norma dan nilai 6. Ceritakan pengalaman menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari! Jawab:
ghaniyadarchyst @ghaniyadarchyst September 2018 2 3K Report 1) Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu... a.asas tujuan negara,asas dasar negara,asas pembangunan negara,asas politik, b.asas tujuan negara,asas konstitusional,asas ketahanan negara,asas dasar negara c.asas tujuan negara,asas konstitusional,asas pembangunan agama,asas politik d.asas dasar negara,asas konstitusional,asas pembangunan negara,asas dasar negara e.asas tujuan negara,asas sosial,asas politik,asas budaya 2) Kedudukan pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah,hal ini dikarenakan... a.pasal-pasal UUD 1945 telah diubah b.telah disepakati MPR tidak akan mengubah c.merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara d.merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu e.sebagai wujud penghormatan sebagai hasil perjuangan bangsa
GH Dhafi Quiz Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at gh.dhafi.link. with Accurate Answer. >>
Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :
Jawaban terbaik adalah A. A. asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik. Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan ❝Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu …❞ Adalah A. A. asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik. Apa itu gh.dhafi.link??gh.dhafi.link Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.
Soal
jawab Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI (Sebelas) semester 2
1. Perhatikan macam-macam hak berikut! 1) Hak atas status kewarganegaraan 2) Hak untuk menyatukan pendapat dan berorganisasi 3) Hak untuk mengajukan banding, kasasi dan grasi 4) Hak kebebasan memeluk agama. Diantara hak-hak tersebut, yang merupakan hak warga Negara dalam aspek hukum dan pemerintahan ditunjukan pada nomor . . . a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 1) dan 4) d. 2) dan 3) e. 3) dan 4) Jawaban: B 2. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik merupakan hak warga Negara dalam aspek . . . a. Politik b. Ekonomi c. Social budaya d. Pertahanan keamanan e. Hukum dan pemerintahan Jawaban: A 3. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah … a. Membayar pajak b. Mendapat perlindungan hukum c. Mendapatkan pelayanan kesehatan d. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak e. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing Jawaban:A 4. Perhatikan macam-macam hak berikut ! 1) Hak untuk dibela 2) Hak dalam usaha dan pertahanan dan keamanan Negara 3) Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya 4) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 5) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Diantara macam-macam hak diatas, yang merupakan hak Negara ditunjukkan pada nomor . . . a. 1), 2) , dan 3) b. 1), 3) dan 4) c. 1), 3), dan 5) d. 2), 3), 4) e. 3), 4), dan 5) Jawaban:C 5. Kewajiban warga Negara Indonesia yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah . . . a. Membayar pajak untuk Negara b. Memajukan kebudayaan nasional c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan d. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara e. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa Jawaban: C 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Membela Negara agar dipuji dan mendapat hadiah dari pemerintah 2) Mematuhi hukum karena takut dengan aparat kepolisian 3) Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang 4) Turut serta dalam program pembangunan nasional Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor… a. 1) dan 2) b. 1) dan 4) c. 2) dan 3) d. 2) dan 4) e. 3) dan 4) Jawaban: E 7. Pasal pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan, kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal . . . a. 27 ayat (1) b. 27 ayat (2) c. 29 ayat (1) d. 30 ayat (1) e. 31 ayat (1) Jawaban: A 8. Hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tertuang dalam UUD 1945 pasa.. a. 27 ayat (3) b. 28B ayat (2) c. 28H ayat (4) d. 30 ayat (1) e. 31 ayat (2) Jawaban: A 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Pada dasarnya kewajiban warga Negara adalah kewajiban warga Negara 2) Menuntun hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan kewajiban 3) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama 4) Hilangnya rasa aman merupakan salah satu bentuk pelanggaran gak warga nega. Pernyataan yang benar itunjukan pada nomor . . . a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 2) dan 3) d. 2) dan 4) e. 3) dan 4) JAwaban: E 10. Tidak maumematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . . . a. Pelanggaran hak b. Pengingkaran hak c. Kesadaran hukum d. Pengingkaran kewajiban e. Nasionalisme dan patriotism Jawaban:D 11. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal . . . a. 28 b. 30 c. 34 d. 36 e. 37 Jawaban: C 12. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut! 1) Hak membela Negara 2) Hak memperoleh pekerjaan 3) Hak beragama dan beribadah 4) Hak mendapatkan pendidikan 5) Hak berserikat dan berkumpul Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . . a. 1) b. 2) c. 3) d. 4) e. 5) Jawaban: B 13. Kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam . . . a. Alinea I pembukaan UUD 1945 b. Alinea II pembukaan UUD 1945 c. Alinea III pembukaan UUD 1945 d. Alinea IV pembukaan UUD 1945 e. Pasal 2 Aturan Peralihan Jawaban: A 14. Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu . . . a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Jawaban:D 15. Contoh warga Negara dalam bidang ekonomi adalah . . . a. Membayar pajak b. Mematuhi peraturan yang ada c. Mengikuti pemilu d. Menjaga nama baik bangsa dan negara e. Mengikuti wajib belajar 9 tahun Jawaban : A 16. Hak warga Negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu diatur dalam UUD 1945 pasal . . . a. 28H ayat (1) b. 28H ayat (2) c. 28I ayat (1) d. 28I ayat (2) e. 28J ayat (1) Jawaban: D 17. Hak untuk mendapatkan pelayanan public secara baik merupakan salah satu contoh dari hak warga Negara dalam aspek . . . a. Politik b. Ekonomi c. Pendidikan d. Social budaya e. Hukum dan pemerintahan Jawaban:E 18. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal . . . a. 28A b. 28B ayat (1) c. 28C ayat (1) d. 28D ayat (1) e. 28E ayat (1) Jawaban: D 19. Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang hak . . . a. Dalam bidang politik b. Dalam bidang pendidikan c. Mengembangkan diri d. Dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara e. Untuk mendapatkan kesejahteraan bagi kaum fakir miskin dan anak-anak terlantar Jawaban : D 20. Hak berserikat dan berkumpul/hak berpendapat diatur dalam UUD 1945 pasal . . . a. 27 b. 28 c. 29 d. 30 e. 31 Jawaban: B 41. Di bawah ini adalah beberapa contoh perjanjian multilateral, kecuali….. a. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang b. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik c. Konvensi tentang Hukum Laut (1958) d. Peace Pact of Paris (1970) e. Perjanjian Indonesia-Australia (1971) tentang garis batas kontinen 42. Di bawah ini ada beberap contoh perjanjian bilateral, kecuali….. a. Perjanjian Indonesia-Malaysia (1970) tentang garis batas teritorial di Selat Malaka b. Perjanjian Indonesia-Australia (1971) tentang garis batas kontinen c. Perjanjian RI-RRC (1955) tentang dwi kewarganegaraan d. Perjanjian Republik Indonesia-Singapura (1973) tentang garis batas laut teritorial di Selat Singapura e. Perjanjian Republik Indonesia-Brunai Darussalam (1981) tentang garis batas teritorial kedua negara 43. Perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan setingkat di bawah Duta Besar adalah….. a. Doyen D. Atase-atase b. Duta E. Konsul jendral c. Menteri atau residen 44. Seorang duta besar, sebelum ditempatkan di negara lain, harus mendapat….. a. Leter of recall D. Hak ekstrateritorial b. Persetujuan dari kedua negara E. Hak asylum c. Hak immunitas 45. Sebagai alat yang menghubungkan antar kepentingan negara pengutus dengan negara penerima, fungsi diplomatik merupakan…. a. Lembaga prestise nasional D. Perwakilan dalam arti politik b. Perwakilan yuridis yng khusus E. Perwakilan dalam arti nonpolitik c. Perwakilan diplomatik khusus 46. Di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya ASEAN, kecuali….. a. meningkatkan bidang politik negara anggota dan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara b. memelihara kerjasama yang erat yang erat dan bermanfaat, baik dengan organisasi internasional maupun dengan organisasi regional c. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemampuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara d. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum E. meningkatkan kerja sama dalam pendidikan dan penelitian 47. Yang dijadikan dasar hukum ratifikasi di Indonesia, adalah….. a. Pasal 11 UUD 1945 b. Pasal 12 UUD 1945 c. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 d. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 e. Pasal 14 UUD 1945 48. Di Indonesia yang berwenang meratifikasikan suatu perjanjian internasional, adalah….. a. Ketua MPR D. Presiden b. Ketua DPR E. Presiden dengan persetujuan DPR c. Menteri Luar Negeri 49. Di bawah ini merupakan tujuan didirikannya PBB, kecuali….. a. menciptakan perdamaian dan keamanan dunia b. membantu dan melindungi negara-negara yang kalah dalam perang dunia kedua c. meningkatkan hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa d. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dasar kebebasan setiap orang e. menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan bagi segala bangsa dalam usaha mencapai kepentingan bersama 50. Law making treaty disebut juga perjanjian yang bersifat….. a. bebas D. terbuka b. memaksa E. rahasia c. sukarela 51. Di bawah ini adalah hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian internasional, kecuali….. a. karena telah tercapainya tujuan perjanjian itu b. karena persetujuan dari para pihak (peserta perjanjian) untuk mengakhiri perjanjian tersebut c. karena habis masa berlakunya perjanjian tersebut d. karena perjanjian tersebut belum mendapat persetujuan dari Majelis Umum PBB e. karena diadakannya perjanjian baru antar peserta yang isinya meniadakan perjanjian terdahulu 52. Di bawah ini adalah pejabat negara yang tidak diharuskan menunjukkan/ membawa surat kuasa penuh dalam rangka menghadiri perundingan pembuatan perjanjian internasional, kecuali….. a. Presiden D. Menteri Luar Negeri b. Perdana Menteri E. Gubernur c. Duta Besar 53. Dasar hukum perjanjian internasional tercantum dalam….. a. Pasal 41 Piagam Mahkamah Internasional b. Pasal 38 Ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional c. Pasal 20 Ayat 3 Piagam PBB d. Pasal 1 Ayat 1 Kongres Wina e. Pasal 10 Universal Decaration of Human Right 54. Secara konstitusional pendirian ASEAN didasarkan pada….. a. Deklarasi Malaysia D. Deklarasi Manila b. Deklarasi Jakarta E. Deklarasi Singapura c. Deklarasi Bangkok 55. Sumber hukum internasional diatur dalam….. a. Pasal 38 Konvensi Wina 1969 b. Pasal 38 Piagam PBB c. Pasal 38 Resolusi Dewan Keamanan PBB d. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional e. Pasal 38 Deklarasi HAM PBB 56. Berikut ini adalah peranan hukum internasional dalam menyelesaikan perselisihan antarnegara secara damai, kecuali….. a. mengusahakan perundingan b. menawarkan jasa-jasa baik c. melakukan tindakan militer d. penyelesaian lewat pengadilan e. melalaui perantara 57. Pihak yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional adalah….. a. Bangsa D. Badan hukum internasional b. Negara E. Masyarakat internasional c. Organisasi internasional 58. Pengadilan internasional yang dibentuk Liga Bangsa-bangsa diberi nama….. a. Mahkamah Internasional b. Mahkamah Kriminal Internasional c. Mahkamah Tetap Internasional d. Institusi Mahkamah Internasional e. Mahkamah Pidana Internasional 59. Perhatikan pertanyaan di bawah ini!
Dari pertanyaan di atas yang benar menunjukkan perbedaan antara mahkamah di masa LBB dan mahkamah di masa PBB adalah…. .A. 1 D. 4 B. 2 E. 5 C. 3 60. Penyelesaian masalah internasional secara yudisial melalaui….. a. Arbitrasi b. Negoisasi jasa-jasa baik c. Pengedilan internasional d. Penyelidikan e. Reservasi 61. Pengadilan internasional memiliki yurisdiksi wajib apabila….. a. pihak yang bersengketa adalah negara protektorat b. pihak yang bersengketa adalah negara yang kalah perang c. pihak yang bersengketa adalah negara yang menang perang d. pihak yang bersengketa adalah negara yang merdeka e. pihak yang bersengketa terikat oleh trakta atau konvensi 62. Menurut Mochtar Kusumaatmja, hukum internasional adalah…. a. hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat b. hukum yang memiliki otoritas tertinggi dan merupakan sumber hukum yang paling utama c. kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum d. keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum dunia e. keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara 63. Dalam hubungannya dengan Konvensi Laut Internasional 1982, hasil perjuangan yang paling menonjol yang dapat diterima sebagai bagian dari konvensi adalah konsep….. a. Landasan komite b. Laut pedalaman secara otomatis sebagai laut wilayah c. Laut wilayah 12 mil d. Negara kepulauan e. Zona ekonomi eksklusif 64. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional pada abad ke-19, kecuali….. a. ekspansi peradaban Eropa ke kawasan lain b. lahirnya negara-negara baru dikawasan Eropa c. modernisasi transportasi dunia d. penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi e. runtuhnya otoritas gereja katolik 65. Sumber hukum internasional berupa keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan rujukan dalam pengembilan keputusan pada perkara yang sama dan sejenis dinamakan….. a. Doktrin b. Asas umum hukum internasional c. Kebiasaan internasional d. Traktat internasional e. Yurisprudensi 66. Mahkamah Internasional dalam hubungannya dengan PBB adalah sebagai….. a. Organ utama PBB D. Terpisah dari PBB b. Badan khusus PBB E. Sejajar dengan PBB c. Buku organ PBB 67. Compulsory jurisdiction adalah untuk menyebut tentang….. a. Negara-negara yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional b. Negara-negara yang bersengketa melalui peradilan Mahkamah Internasional c. Negara-negara yang tidak tunduk pada yurisdik Mahkamah Internasional d. Negara-negara yang berada di bawah wewenang Mahkamah Internasional e. Negara-negara yang menolak putusan sengketa dari Mahkamah Internasional 68. Bila suara hakim yang menyetujui dan menolak keputusan berjumlah sama, keputusan Mahkamah Internasional ditentukan oleh….. a. Dewan Keamanan PBB b. Majelis Umum PBB c. Presiden Mahkamah Internasional d. Saksi-saksi yang hadir dalam sidang e. Pendapat para ahli hukum atau doktrin 69. Jabatan hakim dalam Mahkamah PBB adalah selama….. a. 3 tahun D. 8 tahun b. 5 tahun E. 9 tahun c. 6 tahun 70. Di antara hak istimewa seorang hakim mahkamah adalah….. a. tidak boleh diberhentikan sebelum habis masa jabatannya b. diperbolehkan melakukan kegiatan profesional lainnya c. harus berasal dari negara-negara yang masih berkembang d. lulus uji yang dilakukan oleh Dewan Keamanan dan Mejelis Umum e. direkomendasikan oleh Sekertaris Jendral dan anggota Tetap Dewan 71. Sengketa Indonesia-Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan akhirnya diselesaikan dengan….. a. penyelesaian hukum D. penyelesaian damai b. penyelesaian politik E. penyelesaian diplomatik c. penyelesaian perang 72. Definisi tentang hukum internasional menyebutkan bahwa hukum internasional itu mengikat….. a. orang per-orang D. pemerintah b. kelompok orang E. negara c. masyarakat 73. Sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip dan peraturan yang menata tentang perilaku yang harus ditaati negara disebut….. a. Hukum Internasional D. Kebiasaan Internasional b. Hukum Perdata Internasional E. Keputusan Internasional c. Hukum Pidana Internasional 74. Bila dilihat dari masalah yang dibahas, international law dapat dibedakan menjadi dua, yaitu….. a. Hukum Materil dan Hukum Forrmal Internasional b. Hukum Publik dan Hukum Perdata Internasional c. Hukum Perdata dan Hukum Pidana Internasional d. Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis Internasional e. Hukum Perseorangan dan Hukum Umum 75. Berikut merupakan sumber hukum internasional, kecuali….. a. Perjanjian Internasional b. Yurisprudensi Internasional c. Organisasi Internasional d. Kebiasaan Hukum Internasional e. Doktrin Hukum Internasional Page 2
|