Cara membangun integrasi nasional pada masa pandemi

"Integrasi Budaya dan Lingkungan di Tengah Kondisi New Normal", tema inilah yang diangkat Pusat Budaya. Lingkungan, dan Mitigasi LPPM UNY  dalam penyelenggaran Webinar Nasional. Pelaksanaan seminar dilaksanakan pada hari Senin, (3/8) melalui media zoom meeting maupun live streaming youtube uny official.

Prof. Dr. Siswantoyo dalam sambutannya, "Banyak yang bisa disinergikan antara kampus, kantor, dan kampung. Kampus sebagai penghasil dan pengembang ipteks. Kantor sebagai pemangku kebijakan dan implementasinya. Kampung sebagai tempat penyemaian dari ilmu dan kebijakan yang kita miliki. Didukung dengan keraton yang selalu mengutamakan arus kebijakan dan tidak meninggalkan adat istiadat yang selalu kita bina bersama-sama". Selanjutnya sambutan Kepala BPPD DIY, Drs. Biwara Yuswantana, M.Si., menyampaikan pada situasi pandemi Covid-19, kita harus menggunakan kesempatan untuk belajar kebencanaan yang baru. Hal ini berbeda dengan bencana yang dialami, covid antara pencegahan dan penanganan dampak ditangani simultan, upaya pencegahan tentu akan mempengaruh seberapa kasus yang terjadi, dan berakibat seberapa luas dampak ekonomi di masyarakat.

Bertindak sebagai moderator pada webinar kali ini adalah Dr. Kuswarsantyo, M.Hum. Pembicara yang pertama, Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. menyampaikan beberapa hal, dalam memasuki era Pandemi Covid-19 kita selalu bersiap diri dan selalu membaca situasi di sekitar kita ada sesuatu yang mungkin aneh dan berbeda, mari kita sikapi dengan tenang dengan semsem istilah semarnya dengan esem, jangan gegabah dan seterusnya. Misalnya daun suruh/sirih, dari segi kesehatan luar biasa manfaat, dan juga dari segi budaya dalam dalam pernikahan suruh (mlumah, mengkurep... podho rasane). Suruh juga pernah mengalahkan Jaka Tingkir pada cerita Dadung Awuk dan seterusnya. "Yang lebih penting, bagaimana memasuki era new normal itu dengan sikap yang perkasa, tenang, tidak mengeluh, tidak gegabah," pesan Suwardi.

Dilanjutkan pembicara berikutnya Dr. dr. Probosuseno, Sp.PD., K-Ger., FINASIM., S.E. yang merupakan dosen UGM dan dokter RSUP Sardjito Yogyakarta ini menyampaikan pesan, "Ingin sehat jarang sakit, makan minum thoyib halal, olahraga tidak setres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tidak perlu, lebih aktif bersosialisasi. Jaga kesehatan, perkuat iman dak takwa, jangan lupa ihtiar semaksimal mungkin ikuti ulama," yang dikemas dengan tembang Asmaradana. Pesan yang kedua, "Kalau mengajak orang, kita berperilaku dulu, memberi contoh dulu", pungkas Probo.

Sedangkan sebagai pembicara ketiga Ustadz Muhammad Jazir yang juga sebagai Ketua Dewan Syura Takmir Masjid Jogokariyan ini mengatakan kita tidak tahu masa Pandemi ini sampai kapan mungkin akan panjang, maka saya menghimbau,"Mari kita produktif, menyiapkan bahan-bahan pangan, memanfaatkan lahan-lahan untuk menanam tanaman pangan, bilamana ada krisis pangan maka dapat memanfaatkan bahan pangan tersebut." Jangan sampai lahan kosong ada yag nganggur, tetapi biar produktif ditanami bahan pangan. Selanjutnya, "Kita harus responsif lihat peluang, melatih masyarakat untuk tanggap situasi, tetapi tetap tangguh dan tanggon. Manfaatkan musibah ini (Pandemi Covid-19) untuk bangkit, memulai usaha, tetapi harus tetap mengedepankan protokol kesehatan covid-19." Kata ustadz Jazir. (sudar)

Nilai – nilai bela negara dewasa ini sangat penting untuk kembali digelorakan guna menangkal paham ideologi yang bertentangan dengan P...

• 27 November 2021
• 747 view

27 November 2021, mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur hadir dalam acara Deklarasi...

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Prov Jatim menggelar Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), selama dua hari mulai...

Pada 30 Oktober 2021 kemarin, Kepala Bakesbangpol Prov. Jatim menghadiri undangan acara bedah buku NKRI Harga Mati Karya Prof. Dr. Ali Masch...

  Pada tanggal 7 - 8 April 2021, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan bertempat di Hot...

• 29 Oktober 2020
• 1067 view

Malang, 22 Oktober 2020 Bakesbangpol mengadakan acara Pemantapan Pembauran Kebangsaan bagi FPK Kab/Kota Se Jawa Timur yang bertempat di Hote...

Malang , 27 Juli 2020 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menyelenggarkan acara Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila pada...

Mojokerto , 22 Juli 2020 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menyelenggarkan acara Penguatan Pembauran Kebangsaan dengan...

Pada Tangggal 19 Mei 2020, dilakukan  rapat untuk menjalin sinergi dan koordinasi antara pusat dengan daerah terkait dengan pencegahan,...

• 19 Desember 2019
• 1740 view

Kamis, 19 Desember 2019, Peringatan hari Bela Negara ke - 71 Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai Inspektur Upacara, sedang...

SIARAN PERS No. 129/SP/HM.01.02/POLHUKAM/8/2021

Polhukam, Jakarta – Dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini, dibutuhkan kesatuan bangsa, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu. Karena penyebaran virus Covid-19 ini juga mempengaruhi ketahanan kesatuan bangsa.

Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M. Gaffar dalam Kuliah Umum Konstitusi secara virtual dengan tema Menguji Daya Lenting Konstitusi di Tengah Turbulensi, Jumat (20/8/2021).

“Semua pihak harus menumbuhkan dan menjaga persatuan bangsa. Untuk menangani pandemi ini diperlukan kesatuan bangsa, tidak hanya diserahkan pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu. Pandemi ini mempengaruhi ketahanan kesatuan bangsa,” kata Janedjri.

Janedjri menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 memiliki tiga karakter utama yaitu menimbulkan kematian, cepat menyebar dan bertahan lama. Terkait hal itu, maka dilakukan tiga hal yakni penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan penyediaan fasilitas kesehatan.

“Covid telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Covid 19 mengubah terjadi nya perubahan sosial seperti perasaan insecure yang berakibat menimbulkan adanya kritisisme, sarkasme, dan saling tidak percaya kepada pihak lain. Penerapan protokol kesehatan jg menimbulkan perubahan pola komunikasi, dimana kehangatan komunikasi secara tatap muka digantikan dengan komunikasi virtual,” kata Janedjri.

Mantan Sekretaris Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan bahwa pembukaan UUD 1945 menunjukkan pentingnya kesatuan bangsa, apalagi jika merujuk pada kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang memperoleh legitimasi dari kesepakatan segenap bangsa Indonesia. UUD 1945 juga tidak hanya berkedudukan sebagai konstitusi bernegara, melainkan sebagai konstitusi bermasyarakat dan berbangsa.

“UUD 1945 tidak hanya mengikat dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh masyarakat dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Orientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa, tujuan melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah orientasi dan tujuan setiap individu warga negara dan segenap komponen bangsa,” kata Janedjri.

Terkait penanganan Covid-19, kata Janedjri, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran untuk dialihkan ke dalam belanja-belanja dalam rangka penanganan covid 19. Menurutnya, hal ini berpengaruh pada layanan dan pembangunan di bidang lainnya.

“Pembatasan sosial dan realokasi sumber daya pemerintah membawa perubahan langsung ekonomi sosial yang mengalami pelambatan,” katanya.

Perubahan-perubahan sosial ini juga membawa dampak dari sisi politik, hukum, ekonomi dan keamanan. Contoh secara politik, rasa tidak aman dan tidak percaya membawa dampak resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah seperti kebijakan PPKM. Dari sisi ekonomi, menurunnya tingkat kesejahteraan, walaupun sumber daya pemerintah telah dikerahkan namun tetap saja ada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran dan gangguan tertib sosial tidak bisa dilakukan secara tegas, harus dilakukan secara humanis.

“Masalah-masalah ini adalah masalah kita bersama yang membutuhkan ikhtiar dan kerja sama segenap komponen bangsa dengan meningkatkan ketahanan kesatuan bangsa berdasarkan konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi bangsa Indonesia,” kata Janedjri.

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia beruntung telah mempunyai konstitusi yang cukup baik. Oleh karena itu, konstitusi ini harus dipelihara karena sudah terbukti menjaga persatuan dan kesatuan.

“MPR kalau mau lakukan amandemen harus dikaji, jangan kemudian menimbulkan turbulensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau itu terjadi bisa gawat karena bisa menimbulkan krisis ekonomi, sosial, budaya dan membahayakan integrasi bangsa,” katanya.

Terkait