Berdasarkan data tersebut, analisislah kesesuaian program yang sudah dilakukan ibu margaretha. analisis dengan menggunakan format berikut:

Bangkok adalah ibu kota Thailand sebelumnya. Apa nama ibu kota terbaru negara Thailand?

Sebutkan nama lengkap presiden Zimbabwe?

tolong bantu kak. Tentukan luas daerah/bidang yang dibatasi oleh kurva y = - c 6x,sumbu z antara z = 2 sampai s = 3.​

tolong kak segera dikumpulpakek caranya ya ​

cara mencari topik, di wa gimna tutor donggg​

mohon bantuannya kakak²pakai caranya jangan ngasal ​

pakai cara nya ya jangan ngasal​

tolong jawab, makasih​

1. ketika air dan minyak dituang ke satu wadah, keduanya tidak akan menyatu. perihal tersebut termasuk jenis zat....tolong bantu jawab ya kak ​

4. Hasil dari 43² + ³√5.832+²√529-12³ A. 162 B. 172 C 178 D. 167pakai cara​

bagaimana sikap kaum pergerakan dalam menanggapi kebijakan Jepang tuliskan contohnya tlong jawab skrng yaa​

"pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah"makna dari kata pola adalah?​

Bedasarkan ketersediaannya, sumber energi terbagi menjadi....dan..... plizzzzzzzzzzzz jawab dong kak​

buku-buku karya Rendra dan mochtar Lubis umumnya berjenis​

Sebutkan Negara-negara anti Amerika?

peran dalm kegiatan konsumsi​

minta bantuannya bang​

Tolong bantu jawab secepatnya yaa kaa​

6. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan a … tau menambah nia guna suatu barang jasa yang disebut.. A. Produksi B. Konsumsi C. Distribusi D.Retribusi​

5. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 200 - 300 meter di atas permukaan air laut. Hawa udaranya tidak sesejuk dataran tingg … i. Berdasarkan letak geografisnya, pekerjaan yang cocok untuk masyarakat di dataran rendah adalah .... A. Pemandu wisata, jasa penginapan, peternak, dan petani sayuran B. Buruh pabrik, karyawan, perawat, dan sopir C. Nelayan, pedagang ikan, jasa penyewaan perahu, dan pengusaha kuliner D. Nelayan, petani sayuran, buruh pabrik, dan petani teh​

habaonejneneenne e enenne​

sebuah benda memiliki energi potensial sebesar 8 joule dan energi kinetic 14 joule. energi total benda tersebut adalah​

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN DEREGULASI PEMERINTAH Perubahan (amandemen) Konstitusi dalam … sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia memberikan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang konsepnya berbeda dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Hal ini tercermin dalam pasal 18 A ayat (1) dan (2) Amandemen Konstitusi dan Pengertian otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Namun UU Pemda tidak secara tegas mengatur otonomi seluas-luasnya. Kewenangan otonomi daerah adalah wewenang yang tidak diserahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU Pemda yang meliputi bidang: politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama. Sebagai konsekwensi dari dipilihnya asas otonomi (daerah) dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat menyelenggarakan desentralisasi kewenangan yaitu penyerahan wewenang pemerintahanan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian urusan kewenangan di dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Pemda yang mengatur mengenai wewenang daerah propinsi sebanyak 16 jenis urusan pemerintahan yang bersifat wajib ditambah urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan dirumuskan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kondisi kekhasan yaitu potensi unggulan daerah. Terkait dengan relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka lembaran baru, khususnya yang terkait dengan pengujian Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota Melalui Putusannya dalam perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah membatalkan berlakunya ketentuan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah (Perda) tingkat Kabupaten/Kota. Dengan Putusan ini, Kementerian dalam negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai dan membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Otonomi Daerah telah menyuburkan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut meliputi berbagai bidang yang dapat berpengaruh terhadap sistem ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi melansir 3.143 peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dibatalkan. Tujuan dari pembatalan Perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Menteri Dalam Negari (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan Perda-perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang birokrasi, menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibatalkan Kemendagri adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Peraturan-peraturan itu juga bertantangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Menurut Pemerintah akibat putusan ini, potensi yang sangat menghawatirkan adalah program deregulasi untuk investasi dari pemerintah secara terpadu baik pusat dan daerah akan terhambat karena banyaknya Perda yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Pembatalan Perda yang menghambat investasi semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan mempermudah perizinan dan investasi di daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Laporan Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada tahun 2011 menunjukkan jumlah Perda terbanyak yang dibatalkan adalah Perda Retribusi yaitu 1.066 Perda. Selanjutnya, perda pajak sejumlah 224 Perda dan Perda Perizinan sebanyak 179 Perda. Data lain dari laporan penelitian PSHK tersebut dalam kurun waktu 2004-2009 pembatalan perda terbanyak dilakukan pada 2009 yaitu sebanyak 830 perda. Sumber: Prosiding KHTN 4, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN DEREGULASI PEMERINTAH, Erna Ratnaningsih. Dari Abstrak diatas, silahkan anda rumuskan 2 (dua) Rumusan masalah apa yang bisa diangkat dan jelaskan?

2. 3 4 5. Jelaskan pengertian agraria yang di jelaskan dalam UUPA dan yang dijelaskan dalam kamus Bahasa Indonesia! a. Sebutkan program-program Landre … form meliputi apa saja, dan apa pula hambatannya! b. Mengapa pegurusan hak atas tanah berkaitan dengan fungsi pengadaan tanah? Jelaskan! a. Apa yang dimaksud dengan Absentee, dan siapa saja yang di kecualikan dalam larangan absentee? b. Jelaskan perhitungan besarnya ganti rugi nilai tanah didasarkan atas apa saja! Upaya yang bagaimanakah agar penatagunaan tanah dapat terwujud efektif dan efisien? Sebutkan! Sebutkan aspek-aspek penilaian yang termuat dalam fatwa tata guna tanah! 0857-8268-6718 ANTI PLAGIARSM⛔️ ⚠️LANGGANAN UT PASTI DONE YA GUYSS ⚠️ TESTI BISA MINTA OR LIHAT LGSG KE IG KITA @masterjokii (i duakali)

Jelaskan klassifikasi variabel penelitian berdasarkan jenis data! Penelitian akan dilakukan terhadap peserta didik berdasarkan jenjang Pendidikan tent … ang tanggapan mereka mengenai sistem pembelajaran daring yang dilakukan pada masa Pandemi Covid 19. Kita akan menarik sampel 200 dari jumlah populasi berikut: Hitunglah jumlah sampel berdasarkan tingkatan jenjang Pendidikan dengan Teknik penarikan sample secara Stratifikasi proporsional Jelaskan yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas! b. Apakah Instrumen penelitian bawah ini sudah benar? 1. Apakah Anda setuju dengan sistem pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19? 1. ya 2. Tidak 2. Apakah menurut Anda kinerja pemerintah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah baik? yg mau jawbaan full nya chat aja ya 0857-8268-6718 ANTI PLAGIARSM⛔️ ⚠️LANGGANAN UT PASTI DONE YA GUYSS ⚠️ TESTI BISA MINTA OR LIHAT LGSG KE IG KITA @masterjokii (i duakali)

1. Ilustrasi Kasus: Ani adalah seorang teller Bank Jaya, pada 9 September 2021 Ani melakukan transfer dana kepada Indah sebesar Rp 70.000.000,00. Pada … 12 September 2021 Ani mendatangi rumah Indah untuk melakukan pengambilan dana tersebut dan menjelaskan bahwa Ani telah melakukan kesalahan transfer. Indah menyampaikan bahwa itu adalah kesalahan Ani, dan dana yang diterimanya adalah legal. Mengetahui tidak ada titik temu diantara Ani dan Indah, Ani kemudian melaporkan Indah kepada Pihak Kepolisian, dan Polisi kemudian melakukan penangkapan kepada Indah. Pertanyaan: Apakah Indah melanggar hukum sehingga dapat dilakukan penangkapan? Berikan Analisa Anda! Jangan lupa sertakan dasar hukum! Jelaskan Analisa Anda, apakah Bank perlu mendapat persetujuan nasabah atas proses Akuisisi ini! Sertai dasar hukumnya!

Hukum Internasional Meski berada dalam situasi yang kacau pasca kelompok Taliban menguasai dan menduduki istana kepresidenan Afghanistan, Kementerian … Luar Negeri (Kemlu) mengatakan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kota Kabul tetap beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam pernyataannya pada Senin (16/8/2021) kemarin. "Misi diplomatik Indonesia di Kabul masih beroperasi. Belum terdapat rencana pemerintah untuk menutup misi tersebut. Misi akan dioperasikan oleh staf esensial, yang terdiri dari unsur diplomat maupun unsur keamanan," kata Judha. Meski masih beroperasi, Judha mengatakan keselamatan dan kesehatan WNI termasuk staf KBRI menjadi prioritas utama mereka. Untuk itu, mereka telah mengadakan pertemuan virtual pada dengan para WNI dan staf di sana untuk memonitor kondisi serta menjelaskan langkah persiapan evakuasi sejak Sabtu (14/8/2021). Sebelumnya Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana evakuasi. "(Kami) sudah melakukan simulasinya sejak dua minggu terakhir. Rencana tersebut terus dimatangkan dengan memperhatikan perkembangan dari waktu ke waktu," katanya kepada CNBC Indonesia. Berdasarkan potongan berita yang diambil beberapa hari sebelum pemulangan WNI di Afghanistan tersebut, analisalah: 1. Beberapa hari menjelang evakuasi WNI, WNI di Afghanistan berlindung di gedung KBRI di Kabul. Analisalah mengapa Gedung kedutaan seringkali dijadikan tempat berlindung warga negara negara penerima maupun waga negara asing saat terjadi situasi konflik bersenjata di negara penerima? 2. Berdasarkan potongan berita tersebut di atas, analisalah apa fungsi perwakilan diplomatik yang paling dominan dijalankan saat menghadapi situasi konflik seperti di atas! 3. Dari sekian banyak prinsip hukum diplomatic, identifikasilah prinsip mana yang sangat berkorelasi dalam pelaksanaan misi diplomatic dalam situasi konflik di negara penerima! Jelaskan!

IPAtolong jawab yang benar dan jangan ngasal karna ini buat latihan ulangan kenaikkan aku dah berang kat nih mau ke sekolah di jalan pengen belajar da … n havalin yang kalian jawab​

jelaskan hubungan antara iman dan hadist​

Sebutkan 3 hikmah keutamaan zakat​