Bagaimana upaya untuk mengatasi pelanggaran hak?

You're Reading a Free Preview
Page 3 is not shown in this preview.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kecuali?

supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah
meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara
meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal
meningkatkan pendapatan lembaga keamanan dan pertahanan negara

Jawaban: E. meningkatkan pendapatan lembaga keamanan dan pertahanan negara

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kecuali meningkatkan pendapatan lembaga keamanan dan pertahanan negara.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Lembaga negara yang sebaiknya melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sudah sering didengar. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah adanya faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiabn warga negara. Apabila faktor penyebab tidak ada, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir dan dihilangkan.

Berikut upaya upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagi berikut :

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis wajib dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pejabat penegak hukum wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakan hukum.

Pelajari juga: Pola Hubungan Internasional

b. Mengoptimalkan peran seluruh lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam rangka penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ), Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ), serta Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ).

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang warga negara oleh pemerintah.

d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan seluruh lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

e. Meningkatkan persebarluasan berbagai prinsip mengenai kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal ( sekolah atau perguruan tinggi ) maupun non – formal ( berbagai kegiatan keagamaan dan kursus ).

f. Meningakatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis dan rukun antar kelompok masyarakat atau golongan dalam masyarakat agar bisa saling menghormati keyakinan dan penadapat masing-masing pihak.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oelh berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakan hukum, contohnya seperti berikut :

a. Kepolisian melakukan penanganan kasus yang berkaitan degan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum ( pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya ) serta tindak pidana pelaku terorisme. Tidak hanya itu, kepolisian juga melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

b. Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) melakukan penanganan kasus yang berkaitan dengan gerakan Separatisme, ancaman keamanan dari luar dan lain-lain.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis berdasarkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Dalam hubungannya dengan penegakan hhak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan :

a. Sesuangguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta.

b. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerah – Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.

c. Sebagai makhluk yang memiliki martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, seperti :

Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa kepada – Nya.
Mencintai sesama manusia.
Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik sesuatu.
Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.

Lihat Foto

Shutterstock

Ilustrasi hukum

KOMPAS.com – Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri.

Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, pemerintah dan warga negara harus memahami betul konsep hak dan kewajiban. Bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Seperti yang dijelaskan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, bahwa ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berhubungan dengan orang lain, begitu pula sebaliknya.

Kita tidak bisa hanya fokus pada penekanan hak dan mengabaikan pada kewajiban. Tindakan semacam itu justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan.

Baca juga: Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Oleh sebab itu, penyelerasan antara hak dan kewajiban perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sehingga pemerintah dan warga negara bisa melangsungkan kehidupan bernegara dengan baik.

Selain memahami konsep hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa juga ditangani dengan cara berikut:

Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, berarti pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku.

Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan.

Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia

Mengoptimalkan peran lembaga

Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakkan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif.

Ilustrasi perundungan atau bullying merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM. Foto: Freepik

Berbagai tindakan kriminal kerap ditemui di lingkungan kita. Disadari maupun tidak, beragam tindakan kriminal dapat mengarah pada salah satu contoh pelanggaran HAM. Inilah mengapa perlu adanya upaya pencegahan pelanggaran HAM.

Tak hanya tindakan kriminal, berbagai kasus pelanggaran HAM masih dianggap remeh oleh sebagian orang. Untuk menambah pemahaman tentang pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya, simak uraian berikut ini.

Dalam buku Demokrasi dan Hak Asasi Manusia oleh Abdullah Yazid, menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak. Termasuk kelalaian, upaya membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Selain itu, tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Secara umum, pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut erat kaitannya dengan tingkat kesadaran HAM yang masih rendah, sehingga berpotensi meningkatkan pelanggaran atas hak orang lain.

Menurut Andrey Sujatmoko dalam buku Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, dalam berbagai kasus, penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM kerap tidak berpihak pada korban. Namun justru melindungi para pelaku.

Kondisi demikian memiliki korelasi dengan ungkapan ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’. Pada berbagai kondisi, upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM harus disadari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ilustrasi Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM salah satunya melalui supremasi hukum. Foto: Pixabay

Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM

Mencegah timbulnya pelanggaran HAM merupakan salah satu upaya menegakkan hak dasar manusia. Menurut Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli dalam buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan enam tindakan berikut ini:

1. Penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan dialogis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para penegak hukum juga harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM.

3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-formal lainnya.

5. Meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara.

6. Meningkatkan kerja sama secara harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat ,sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing.

Itulah upaya yang bisa dipahami dan diterapkan oleh seorang warga negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kita juga dapat menerapkan prinsip HAM di lingkup terkecil seperti keluarga.