Kerangka Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy Framework) Show Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam rangka mengatur peredaran uang di masyarakat (inflasi) yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan 3 (tiga) hal berikut ini:
Richard Musgrave, seorang ekonom asal Amerika Serikat memperkenalkan konsep Rationale For Fiscal Policy (Rasionalisasi Kebijakan Fiskal) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan fiskal dapat mencapai:
Stabilitas jangka pendek berfokus pada eliminasi gap antara permintaan agregat dan penawaran yang dapat mencegah pengangguran dan tekanan inflasi. Sedangkan stabilitas jangka panjang ditujukan untuk mengatur defisit fiskal dan tingkat utang negara dalam rangka mencapai pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Implementasi kebijakan fiskal mungkin tidak ditujukan untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan. Meskipun begitu, implementasi untuk 1 (satu) tujuan akan mempengaruhi kedua tujuan lainnya, tergantung karakteristik implementasi kebijakan fiskal itu sendiri. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun jalan raya untuk tujuan pertumbuhan (growth) berpotensi mempengaruhi kekayaan (wealth) dan kesejahteraan sosial (social welfare) apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk menghubungkan daerah pusat ekonomi dengan pedesaan. Hal ini disebabkan pembangunan jalan raya memudahkan masyarakat pedesaan untuk mencari lapangan kerja dan meraih pendidikan di kota (daerah pusat perekonomian) serta memperluas area pemasaran produk bagi masyarakat pedesaan sebagai produsen barang/jasa tertentu. Di sisi lain, apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk meghubungkan 2 (dua) daerah pusat perekonomian, maka tujuan yang akan dicapai dari pembangunan ini hanyalah pertumbuhan ekonomi (growth).
Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Final Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran, menurunkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan meningkatnya pengeluaran, pemerintah dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga mendorong perekonomian sektor yang bersangkutan. Dengan turunnya tarif pajak penghasilan, maka besarnya pendapatan bersih (disposable income) akan semakin meningkat yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ekspansif cocok digunakan ketika ekonomi sedang lesu, karena kebijakan ini mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari resesi ekonomi (contoh: pengangguran, menurunnya investasi). Apabika kebijakan ekspansif diterapkan di ekonomi yang sedang memuncak, kebijakan ini berpotensi mempercepat inflasi dan meningkatkan tingkat suku bunga. Di sisi lain, dalam kebijakan fiskal kontraktif, pemerintah akan mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan menurunnya pengeluaran, pemerintah tidak dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin menurun. Dengan meningkatnya tarif pajak, maka disposable income akan semakin sedikit dan masyarakat akan mengurangi konsumsi. Pada umumnya, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan fiskal (baik ekspansif maupun kontraktif), perusahaan harus meningkatkan jumlah fiscal deficit dan meminjam uang untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Di periode waktu tertentu, terdapat penawaran terbatas untuk dana pinjaman (loanable funds) untuk pemerintah dan masyarakat. Apabila pemerintah meminjam uang dalam jumlah yang banyak, maka dana pinjaman yang tersedia (supply) akan menurun. Di sisi lain, permintaan (demands) akan dana pinjaman akan terus meningkat. Sesuai dengan teori permintaan, dengan asumsi tidak ada penawaran (supply) tambahan, bertambahnya permintaan akan meningkatkan harga dana pinjaman, yang direfleksikan dengan tingkat bunga pinjaman (interest rates).
Baca Juga : Simak Materi Berikut Biar Ga Rugi Karena Pajak Investasi Mengukur Keberhasilan Implementasi Kebijakan Fiskal Untuk mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan fiscal multiplier, yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah output keseluruhan dengan pengeluaran/pendapatan pemerintah yang menyebabkan perubahan output tersebut. Fiscal multiplier dengan hasil kurang dari 1 (satu) mengindikasikan perekonomian turun kurang dari 1 (satu) rupiah. Sebaliknya, hasil fiscal multiplier yang bernilai lebih dari 1 (satu) menandakan bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan pemerintah, perekonomian tumbuh lebih besar dari 1 rupiah. Hal ini dapat terjadi apabila fiscal stimulus oleh pemerintah berujung pada meningkatnya pengeluaran masyarakat. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur akan meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, pembangunan ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian di sektor konstruksi dan para pekerja di sektor tersebut berpotensi memperoleh pendapatan tambahan. Apabila para pekerja ini melakukan pembelian (konsumsi) dengan pendapatan yang diperoleh, maka permintaan agregat akan semakin bertambah.
Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting, pelajari yuk! Di bidang ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Dalam proses pelaksanaannya, jenis kebijakan fiskal terpecah lagi menjadi beberapa bagian. Agar lebih tahu tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan, dan contohnya, Anda bisa simak bahasan dari OCBC NISP di bawah ini. Pengertian Kebijakan FiskalKebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden. Tujuan Kebijakan FiskalSetelah membahas pengertian kebijakan fiskal, kali ini kita akan membahas beberapa tujuan kebijakan fiskal diciptakan. Selengkapnya tentang tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
Jenis Kebijakan FiskalKebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
Instrumen Kebijakan FiskalInstrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya:
Contoh Kebijakan Fiskal di IndonesiaSekarang Anda sudah paham apa itu kebijakan fiskal, tujuan, jenis, dan instrumennya. Kali ini, kita akan membahas beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya:
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan MoneterDi bagian terakhir ini, kita akan membahas perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Faktanya, dua kebijakan tersebut saling terintegrasi dan melengkapi satu sama lain. Akan tetapi, kebijakan fiskal dan moneter punya beberapa perbedaan mendasar. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Demikian pembahasan dari OCBC NISP tentang apa itu kebijakan fiskal, tujuan, jenis, instrumen, dan contoh kebijakan fiskal di Indonesia! Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi terpenting yang dirilis Kementerian Keuangan RI, jadi yuk dukung terus perkembangannya! Baca Juga: |