B bagaimana relasi pancasila dasar negara dengan pembukaan UUD 1945 jelaskan secara singkat

Patung Garuda Pancasila Terbesar di Indonesia berada di Monumen Pancasila Sakti (Liputan6.com/Balgoraszky Arsitide Marbun)

Bola.com, Jakarta - Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu 'panca' yang berarti lima dan 'sila' yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada lima pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelima sila tersebut ialah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia.

UUD 1945 berperan penting dalam memberikan hak-hak seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui pembukan UUD 1945, masyarakat Indonesia bisa menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa.

Pembukaan UUD memiliki peranan penting karena terdapat makna tersendiri yang telah lama dicita-citakan oleh tokoh perumusan Pancasila bangsa kita (Founding Fathers). Jadi, dari alinea 1-4 mengandung makna tersendiri dan berbeda-beda.

Di sisi lain, sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki makna penting untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Apa makna Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945?

Berikut ini rangkuman makna dan arti Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, seperti dikutip dari laman GuruPPKN dan KelasBelajar, Selasa (17/11/2020).

ilustrasi Cek Fakta

Besarnya makna Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4 yang memuat secara jelas makna Pancasila sebagai dasar negara.

Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea keempat:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Makna pembukaan UUD 1945 alinea keempat:

– Terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

– Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang disusun dalam UUD 1945

– Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)

– Dasar negara: Pancasila

Salah satu kerajinan lambang Garuda Pancasila di bengkel rumahan, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memaparkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk bantuan bagi UMKM tercatat Rp32,5 triliun per 3 Agustus 2020. (merdeka.com/Imam Buhori)

Arti penting pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian juga dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antarsila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan sehingga Bangsa Indonesia ini tetap berdiri kukuh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu.

Sumber: GuruPPKN, KelasBelajar

Berita video mengintip skill Paul Pogba dkk saat sesi latihan Timnas Prancis jelang lawan Swedia di UEFA Nations League.

Lihat Foto

KOMPAS/ WAWAN H PRABOWO

Warga mengunjungi Monumen Pancasila Sakti di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014). Monumen tersebut dibangun untuk menghormati para Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan Tiga Puluh September atau G-30-S/PKI pada 1965.

KOMPAS.com - Antara dasar negara dengan konstitusi terdapat suatu hubungan yang berkaitan erat satu sama lain.

Tahukah kamu bagaimana hubungan antara dasar negara dan konstitusi?

Hubungan dasar negara dan konstitusi

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Indonesia.

UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, sebagai bukti UUD 1945 diakui sebagai konstitusi negara Indonesia.

Dikutip dari Kewarganegaraan (2006), rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945 di alinea ke-4.

Baca juga: Penghayatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dan Terorisme

Dengan demikian terdapat hubungan dasar negara dengan konstitusi. Sebab rumusan dasar negara (Pancasila) terdapat dalam konstitusi (UUD 1945).

Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Inti pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alenia IV sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila.