Orde Baru merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 – 1965. Pada masa Orde Lama yang juga dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin, terjadi banyak penyimpangan dari sistem pemerintahan yang telah ditetapkan dan juga terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1965 – 1998 atau sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, perekonomian Indonesia berkembang dengan pesat. Ketika pertama kali Soeharto menggantikan Soekarno, ia menyataka akan menerapkan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai kritikan kepada Orde Lama dengan menggunakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Walaupun demikian, tetap saja ada beberapa penyimpangan masa Orde Baru yang tidak dapat diabaikan, yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pada masa Orde Lama. Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, termasuk pada konstitusi negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru adalah: 1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri. 2. Penyimpangan Pancasila Adanya penafsiran terhadap Pancasila sesuai dengan kepentingan pemerintah merupakan satu lagi penyimpangan pada masa Orde Baru. Beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan Pancasila yaitu:
3. Hak politik dibatasi Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya. 4. Kebebasan pers dibatasi Penyimpangan pada masa Orde Baru juga terlihat dari kebebasan pers yang diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum. Pada masa ini banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pembredelan. Pancasila juga diberi tafsir hanya sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya. Ketahui juga mengenai biografi Soeharto, biografi Habibie dan sejarah pemilu pada masa Orde Lama. 5. Pembangunan tidak merata Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing – masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Pembangunan yang tidak merata juga menimbulkan kesenjangan ekonomi. 6. Pelanggaran HAM Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi pada masa orde baru dengan alasan keamanan dan terhadap pihak – pihak yang menunjukkan kritik kepada pemerintah. Kekerasan digunakan untuk menciptakan suasana yang aman misalnya dengan adanya ‘Penembakan Misterius’ dan penculikan yang menyasar orang – orang yang mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah. Pelanggaran HAM juga terjadi ketika hak rakyat untuk berpendapat, berpolitik dan berserikat ditiadakan, juga dialami oleh warga non pribumi dan warga Tionghoa sehingga isu SARA kerap mengemuka. aa 7. Menurunnya Kualitas Birokrasi Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur – prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. Ketahui juga beberapa peristiwa terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah Peristiwa Trisakti. 8. Tekanan Terhadap Warga Tionghoa Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah adanya tekanan yang diterima para keturunan Tionghoa. Mereka dianggap sebagai warga asing sejak tahun 1967 dan berkedudukan di bawah pribumi. Secara tidak langsung, hak – hak asasi mereka juga dihapuskan, dengan melarang perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai, juga melarang penggunaan bahasa Mandarin, begitu juga dengan agamanya. Waktu itu agama Konghucu tidak lagi diakui pemerintah dengan alasan mereka akan menyebarkan pengaruh komunisme pada tanah air. Mereka sampai harus menghadap Mahkamah Agung hingga akhirnya diizinkan oleh Jaksa Agung dengan catatan bahwa bangsa Tionghoa tidak akan mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Hanya ada satu surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit dan sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang panjang inilah terjadinya penyimpangan pada masa Orde Baru. Terlepas dari beberapa kemajuan yang juga dialami pada masa Orde Baru ini, penyimpangan ini sangat membuat rakyat merasa tidak aman dan tidak bebas. Ketidak puasan rakyat yang menumpuk pada akhirnya memuncak dan membuat rakyat menuntut perubahan. Mereka menuntut keadilan untuk semua kalangan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Terlebih lagi pada saat itu terjadi krisis keuangan dan ekonomi Asia yang mempengaruhi Indonesia juga, disertai musim kemarau yang paling buruk dalam waktu 50 tahun terakhir, juga jatuhnya harga minyak, gas serta komoditas lainnya. Kejatuhan Rupiah, peningkatan inflasi memperburuk kondisi ekonomi negara dan menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Kemunduran Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 terjadi karena paksaan para aktivis dan mahasiswa yang mengadakan demo besar – besaran untuk menuntut reformasi di segala bidang. Mundurnya Soeharto menjadi penanda akhirnya Orde Baru dan digantikan oleh Era Reformasi. Walaupun sudah memasuki era baru, masih ada beberapa tokoh Orde Baru yang duduk dalam pemerintahan sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa era ini belum berakhir secara total.
=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?
Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai periode dan perubahan dalam sistem pemerintahan. Era pemerintahan pertama setelah proklamasi adalah Orde Lama. Orde lama adalah era dalam sejarah politik Indonesia yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung mulai tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini baru mengemuka pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut dengan Orde Baru. Walaupun Orde Lama adalah era pemerintahan yang membawa Indonesia semakin maju dari belenggu penjajahan sebelum kemerdekaan, tetapi pada periode ini juga banyak penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahannya. Penyimpangan – penyimpangan ini juga tidak luput dari sejarah NKRI dan perlu kita ketahui sebagai bagian dari sejarah Indonesia yang turut memberi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa bentuk penyimpangan pada masa orde lama di era Presiden Soekarno terjadi pada beberapa bidang seperti berikut ini. Penyimpangan UUD 1945 Undang – undang Dasar 1945 yang dibentuk dan diresmikan sebagai dasar negara kesatuan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, menjadi dasar hukum yang mengatur tentang tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia. Sayangnya di era Orde Lama terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dibuktikan dengan: 1. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 Bunyi maklumat ini adalah “Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, maka segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan komite nasional”. Maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menjadi lembaga pembantu presiden mengalami perubahan fungsi, melalui maklumat ini KNIP diberi kekuasaan dan kewenangan secara legislatif untuk berpartisipasi menerapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Padahal tugas ini seharusnya dilakukan oleh DPR dan penetapan GBHN seharusnya dilakukan oleh MPR. Ketahui mengenai sejarah pemilu pada masa orde lama , sejarah pemilu 1955 dan sejarah singkat pemilu di Indonesia. 2. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 Maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden ini merupakan penyimpangan pada masa orde lama terutama pada konstitusi yang ada pada waktu itu. Dalam maklumat ini dinyatakan perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang tadinya berbentuk kabinet presidensiil berubah menjadi sistem pemerintahan kabinet parlementer. Perubahan sistem pemerintahan ini berdasarkan usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Perubahan sistem pemerintahan seperti yang diketahui seharusnya tidak bisa dilakukan hanya melalui maklumat presiden saja, melainkan harus melalui tahapan – tahapan yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai unsur pendukung sistem pemerintahan. 3. Perubahan Bentuk Negara Pada masa ini Indonesia mengalami perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Perubahan ini diberlakukan mulai 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Kesepakatan Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan Belanda. Hasilnya membuat Indonesia terpecah menjadi 16 negara bagian. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi karena negara Indonesia dibentuk untuk menjadi suatu kesatuan. Akan tetapi dengan perubahan bentuk negara ini menjadi penyimpangan masa orde lama yang memecah bangsa karena adanya banyak perbedaan yang sulit disatukan. 4. Pelanggaran Pada Aturan Legislatif Penyimpangan pada masa orde lama di era RIS terjadi pada bidang legislatif berupa kekuasaan bersama yang dilakukan oleh DPR dan Senat. Senat adalah perwakilan daerah yang ditunjuk untuk mewakili negara bagian dalam sistem pemerintahan pusat. Bentuk kerjasama dalam mengatur kekuasaan tersebut tidak membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik tetapi memecah belah karena adanya perbedaan pendapat antara DPR dan Senat. Sudah pasti akan terjadi dualisme pendapat dan pandangan ketika berlangsungnya musyawarah tingkat pusat. 5. Penyimpangan UUDS UUDS mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1950 setelah konstitusi RIS dianggap gagal dalam mempersatukan bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Maka sejak itu UUD Sementara diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950 sambil menunggu hasil pemilihan umum yang tujuannya untuk menyusun konstitusi baru. Namun keberadaan UUDS tidak juga berjalan lancar. Masih ada banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkannya, antara lain berupa penetapan presiden yang berbentuk Undang – Undang. Pada masa ini presiden memiliki hak untuk mengeluarkan dan menetapkan satu produk di bidang legislatif tanpa persetujuan DPR lebih dulu. Ini adalah pelanggaran konstitusi dan penyimpangan masa orde lama karena aturannya untuk membuat Undang – undang harus melibatkan DPR. 6. Presiden Membubarkan DPR Berikutnya penyimpangan pada masa orde lama dalam sejarah DPR dan sejarah MPR adalah bahwa presiden membubarkan DPR yang dibentuk di era berlakunya UUDS. Setelah itu dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan anggotanya dipilih untuk membantu kerja presiden serta melaksanakan Demokrasi Terpimpin. 7. Perubahan Aturan Pembentukan MPRS Presiden membentuk MPRS dengan penetapan dan pemberhentiannya dilakukan juga oleh presiden berdasarkan wewenangnya yang dimiliki pada saat itu berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Hal ini tentu saja menjadi suatu penyimpangan masa orde lama lagi karena bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur pemilihan umum sebagai syarat memilih anggota legislatif. MPR juga tunduk kepada Presiden yang memiliki kekuasaan besar terhadap MPR sehingga setiap keputusan MPR berasal dari Presiden. Padahal sesuai UUD 1945, MPR dan Presiden memiliki kedudukan yang sejajar dengan tugas masing – masing dan harus saling berkoordinasi. 8. Perubahan Ideologi Penyimpangan pada masa orde lama ini terjadi dengan mengganti Pancasila menjadi Nasakom, yang merupakan akronim dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menghubungkan tuntutan kelompok utama dalam politik yang berlangsung di Indonesia pada saat itu. Kelompok utama tersebut adalah nasionalisme dari PNI, agama dari NU, dan Komunisme dari PKI. Hal ini tentu saja menyimpang dari sejarah lahirnya Pancasila yang awalnya diniatkan untuk menjadi ideologi negara satu – satunya. 9. Politik Mercusuar Politik ini adalah cara berpolitik yang tujuannya untuk menaikkan nama Indonesia di forum Internasional. Tujuannya agar Indonesia dapat menjadi mercusuar bagi New Emerging Forces, yaitu suatu blok baru yang berisi para negara berkembang yang ingin menyaingi blok barat dan timur. Untuk itu Soekarno membangun banyak sekali ikon atau landmark seperti Gelora Bung Karno, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Bypass, Jembatan Ampera. Akan tetapi cara ini tidak berhasil mencapai tujuannya, dianggap sebagai pemborosan dan mendatangkan banyak kerugian berupa pendapatan ekspor serta devisa yang menurun, inflasi dan korupsi yang memicu demonstrasi massal. 10. Poros Jakarta Peking Ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Cina yang merupakan negara berpaham Komunis, yang dilakukan oleh Soekarno karena mengalami desakan konfrontasi dengan Malaysia. Bantuan negara besar diperlukan maka pemerintah menjalin kerjasama dengan Cina, juga karena Indonesia baru merdeka dan posisinya memerlukan banyak suara di PBB yang dikuasai oleh negara – negara kapitalis. Poros Jakarta Peking telah memperkuat prinsip komunis di Indonesia yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila, yang dikemukakan sendiri oleh Soekarno. Penyimpangan masa orde lama juga terjadi ketika diputuskan bahwa Soekarno menjadi presiden seumur hidup, tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden hanya lima tahun dan bisa dipilih kembali. Penetapan MPRS no. 3 Tahun 1963 mengukuhkan penetapannya menjadi Presiden seumur hidup, yang bertujuan untuk menghalangi ideologi komunis untuk berkuasa di Indonesia. Puncak penyimpangan pada masa orde lama adalah peristiwa G30S PKI, yang terjadi karena peningkatan paham komunis dan PKI karena adanya paham Nasakom.
=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?
|
Apa saja penyelewengan yang dilakukan rezim Orde Lama dan Orde Baru terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila?
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
