Apa faktor yang menjadikan Malaka menjadi jalur perdagangan yang ramai?

arus lalu lintas kapal mencapai kurang lebih 200 kapal per-harinya.

Selasa , 02 Apr 2019, 15:20 WIB

Foto: Humas Ditjen Hubla

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, M. Tohir saat melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Khusus (DPWK) Indonesian Maritime Pilots' Association (INAMPA) Kepulauan Riau (Kepri) dan ASEAN di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4).

Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Selat Malaka dan Selat Singapura memiliki peran strategis baik secara nasional maupun internasional, terutama pada sektor perdagangan dan kegiatan ekonomi. Pasalnya, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan paling padat di dunia, sebagai rute utama jalur lalu lintas perdagangan dari wilayah India ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik, dan sebaliknya.

Selain itu, Selat Malaka juga menjadi salah satu selat tersibuk di dunia dengan arus lalu lintas kapal mencapai kurang lebih 200 kapal per-harinya. Kondisi geografis Selat Malaka yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman-Teluk Bengala-Samudera India, terkadang juga menyebabkan kondisi cuaca berubah ekstrem sehingga kapal sering mengalami tubrukan dan kandas. 

Proyek jembatan selat Malaka yang menghubungkan Dumai (Indonesia) dan Malaka (Malaysia). (ilustrasi)

"Oleh sebab itulah, diperlukan upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura melalui pelaksanaan pemanduan di wilayah tersebut," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, M. Tohir saat melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Khusus (DPWK) Indonesian Maritime Pilots' Association (INAMPA) Kepulauan Riau (Kepri) dan ASEAN di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4). 

Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera INAMPA dari Kementerian Perhubungan kepada Ketua DPWK Kepri dan ASEAN. Adapun Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun turut hadir membuka acara tersebut.

"Atas nama Kementerian Perhubungan, saya menyampaikan apresiasi terhadap komitmen INAMPA yang menjadikan wilayah Kepri sebagai salah satu fokus kerja INAMPA serta mendukung penuh program Pemerintah tentang Pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura," ujar Tohir dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (2/4).

Tohir mengataka, Pemerintah Indonesia secara resmi telah melaksanakan pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sejak tanggal 10 April 2017. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan telah memberikan pelimpahan pemanduan kepada PT. Pelindo I (Persero) untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa Selat Malaka dan Selat Singapura.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya, Ditjen Perhubungan Laut juga telah mempersiapkan SDM Pandu Laut Dalam sejak tahun 2008 yang merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk dapat memandu di Selat Malaka dan Selat Singapura. Adapun jumlah SDM Pandu Laut Dalam yang telah disertifikasi adalah sejumlah 28 orang. 

Tohir menambahkan, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura juga memberikan manfaat yang besar dalam perwujudan penegakan kedaulatan bangsa, meningkatkan pengawasan lalu lintas dan pergerakan kapal yang berlayar di Selat Malaka dan Selat Singapura serta sebagai salah satu sumber devisa negara yang cukup signifikan. 

"Sebagai organisasi profesi perwira pandu maritim di seluruh Indonesia, saya minta agar INAMPA dapat melaksanakan pelayanan pemanduan secara profesional dan kompetetif dengan menyiapkan tenaga pandu yang profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam bertugas sehingga akan terjamin keselamatan pelayarannya," imbuhnya.

Pihaknya juga berharap INAMPA dapat menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mengembangan pelayanan pemanduan di Indonesia sekaligus bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

• kemenhub
• inampa kepri
• selat malaka

JAKARTA – Sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia. Ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menjadi Negara Poros Maritim Dunia dengan meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan Keynote Speech pada acara Focus Group Discussion dan Rapat Kerja Nasional IKA ITS dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Industri Maritim dan Konektivitas Menuju Optimalisasi Rantai Pasok Nasional Menuju Poros Maritim Dunia” di Hotel Sari Pan Pacific pada Jumat (2/3).

“Sebanyak 40% dari 90% jalur perdagangan dunia melewati Indonesia. Ini kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi Negara Poros Maritim Dunia. Untuk itu kita perlu meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi karena poros maritim yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan rantai pasok yang maksimal,”jelas Menhub.

Dalam sambutannya Menhub menjelaskan pada tahun 2017 yang lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-36 dalam persaingan global di dunia. Peringkat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-41.

“Indeks tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara massive. Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting yaitu dengan pembangunan infrastruktur perkeretaapian, pelabuhan dan bandar udara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub.

Lebih lanjut, Pemerintah telah membangun 124 unit kapal untuk kapal perintis serta penyelenggaraan program tol laut yang bertujuan untuk menurunkan tingkat disparitas harga di wilayah Barat dan Timur Indonesia. Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

“Kita membangun 124 kapal untuk kapal perintis, kapal rede, kapal pelra, kapal ternak dan kapal kontainer serta tol laut. Di tahun 2018 ini tol laut sudah mencapai 15 trayek yang diharapkan nantinya dapat menjangkau dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Menhub.

Pada tahun 2017, program tol laut telah memberikan hasil melalui penurunan disparitas harga sampai dengan 23% di wilayah Timur Indonesia. Hal ini tentunya meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia.

Kemenhub juga telah melakukan peningkatan pelayanan melalui peningkatan proses bisnis di pelabuhan dan efisiensi biaya pelabuhan melalui peningkatan kerja pelabuhan dengan menetapkan standarisasi operasi pelabuhan laut dan peningkatan pengelolaan dan kapasitas pelabuhan yang memberikan kemudahan dan pelayanan yang maksimal bagi pengguna jasa.

“Peningkatan pelayanan di bidang angkutan laut salah satunya dengan adanya pelayanan Smart Port System Integration yang didukung dengan implementasi Inaportnet. Selain itu untuk meningkatkan kinerja di pelabuhan khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok telah memberikan pelayanan selama 24 jam dalam 7 hari yang diharapkan dapat mengurangi antrian yang terjadi di pelabuhan,” terang Menhub.

Saat ini sistem tersebut juga telah dilengkapi dengan sistem penerbitan Delivery Order secara online yang akan memangkas biaya penerbitan sebesar 60% dari sebelumnya.

Melalui FGD tersebut, Menhub mengajak para alumni ITS dan Universitas lain untuk memberikan masukan serta pemikiran untuk mewujudkan ekosistem transportasi yang lebih baik untuk mencapai kejayaan Indonesia sebagai negara maritim.

“Saya mengajak alumni ITS dan universitas lain untuk memikirkan bagaimana program-program kelautan termasuk tol laut kita pikirkan secara matang, detail supaya efisiensi dan efektivitas tercapai. Serta memberikan dukungan atas apa yang kita lakukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional,” pungkas Menhub. (LFH/TH/LP/BI)

Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7 M, yang diperkirakan pusat kerajaannya ada di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritime bercorak Budha, yang mengalami masa kejayaan pada masa Raja Balaputra dewa pada abad ke-9 M, saat itu kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan inetrnasional di Nusantara. Sriwijaya juga berhasil mengontrol pusat perdagangan di jalur utama malaka, oleh karena itu Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional maupun internasional meliputi Kamboja, Thailand Selatan dan Semenanjung Malaya, Sumatera dan sebagian pulau Jawa Selat Malaka menjadi jalur perdagangan internasional pada masa Kerajaan Sriwijaya, hal itu dikarenakan wilayah selat Malaka ini menjadi jalur utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur sehingga selat Malaka banyak dilaui oleh para pedagang dari berbagai negara, seperti bangsa India, Arab, China, Persia bahkan Eropa. Karena dalam perkembangannya selat Malaka ini semakin ramai, sehingga banyak pelabuhan dan pelayaran yang bergantung pada  jalur selat Malaka ini, nah ini sangat menguntungkan bagi Sriwijaya, selain dari kegiatan perdgangan, Sriwijaya banyak mendapat keuntungan dari para kapal yang singgah, Sriwijaya melakukan bongkar muat barang, menarik pajak dll. Itulah yang membuat Sriwijaya menjadi bandar perdagangan nasional maupun internasional di masanya.

Dengan demikian Selat Malaka mempunyai peranan penting pada masa Kerajaan Sriwijaya karena menjadi jalur perdagangan internasional sehingga menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan mampu menguasai perdagangan nasional dan internasional.