1 Apakah yang menjadi persamaan pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara Indonesia?

Berikut adalah soal mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Kelas 10 SMA/SMK materi Menggali Ide Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Essay:

1. Bagaimana pandangan Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno terhadap negara merdeka? Apa perbedaannya?
2. Menurut kalian, apa yang menjadi kesamaan pemikiran dari pendiri bangsa ter- hadap pengertian negara merdeka?
3. Jelaskan makna dari negara merdeka menurut pandangan kalian sendiri?
4. Bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal Piagam Jakarta?
5. Apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frase “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”?

1. Pandangan Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno terhadap negara merdeka:

a. Mohammad Yamin mengusulkan dasar pembentukan negara merdeka, yaitu:

• Peri Kebangsaan;
• Peri Kemanusiaan;
• Peri Ketuhanan;
• Peri Kerakyatan; dan
• Kesejahteraan Rakyat.

b. Soepomo mengusulkan dasar pembentukan negara merdeka, yaitu:

• Persatuan;
• Kekeluargaan;
• Keseimbangan lahir batin;
• Musyawarah; dan
• Keadilan rakyat.

c. Ir. Soekarno mengusulkan dasar pembentukan negara merdeka, yaitu:

• Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;
• Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
• Mufakat atau Demokrasi;
• Kesejahteraan sosial; dan
• Ketuhanan yang berkebudayaan

Perbedaan pandangan dari ke 3 tokoh tersebut adalah Moh. Yamin menekankan pada azas dan dasar negara, Supomo menekankan pada intgralistik, sedangkan Sukarno menekankan pada nasionalisme.

2. Menurut pendapat saya, yang menjadi kesamaan pemikiran dari pendiri bangsa terhadap pengertian negara merdeka adalah sama-sama ingin membangun negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

3. Menurut pandangan saya makna dari negara merdeka yaitu suatu negara yang "bebas" dari suatu paksaan ataupun kendali yang dilakukan oleh negara lain.

4. Memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal Piagam Jakarta yaitu Rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya dan ras. Seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar negara sehingga mampu disatukan dalam sebuah sistem negara kesatuan.

5. Pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frase “Ketu- hanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yaitu Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai dasar negara. Bahkan, Moh. Hatta, Soepomo dan Ir. Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan negara.

Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat sanggahan dari anggota lainnya.

Sejumlah pihak “keberatan” dengan adanya tujuh kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobi-lobi dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasjim.

Para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut.

Salah satu aspek yang terdapat di dalam pelaksanaan Politik dan Strategi Nasional adalah adanya Stratifikasi Politik Nasional, yaitu tentang pembagian … dan tingkatan perumusan kebijakan politik mulai dari tingkat penentu kebijakan puncak, hingga tingkat penentu kebijakan teknis. Sebagai satu kesatuan sistem manajemen nasional, sudah seharusnya setiap tingkatan di dalam Stratifikasi Politik Nasional tersebut untuk bersinergi dan saling memberikan kontribusi di dalam melaksanakan program-program pembangunan. Persoalannya terkadang terjadi koordinasi yang kurang baik sehingga kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran atau tidak berjalan dengan efektif. Sebagai contoh adalah perbedaan kebijakan di pusat dan di daerah dalam hal penanganan Covid 19. Kebijakan di pusat mengharapkan agar pemulihan ekonomi segera dilakukan, sementara pada sisi yang lain kesiapan daerah di dalam penanganan Covid berbeda-beda. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan satu faktor yang menyebabkan terjadinya kebijakan yang kurang selaras antara pusat dan daerah seperti tampak pada ilustrasi di atas! 2. Sebutkan satu solusi yang dapat dilakukan agar pengambilan kebijakan pada tingkat pusat dan daerah dapat berjalan selaras sebagaimana mekanisme yang ada di dalam Stratifikasi Politik Nasional! Politik dan strategi nasional adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional dan diimplementasikan dalam strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi nasional inilah yang kemudian akan menjadi panduan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, dan sekaligus menjadi dokumen acuan masyarakat di dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Pada dokumen inilah seharusnya mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan mulai dilakukan. Masyarakat sudah bisa menilai kebijakan pemerintah bahkan sejak dalam perencanaan. Namun demikian, persoalannya adalah tidak semua masyarakat dapat memahami dan bahkan peduli dengan strategi nasional yang disusun oleh pemerintah. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui dengan rinci kebijakan apa yang akan diambil pemerintah di dalam satu bidang tertentu. Kondisi ini terkadang diperparah dengan reaksi masyarakat yang berlebihan ketika kebijakan pemerintah ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai warga negara, sudah semestinya kita mengetahui dan memahami program pembangunan pemerintah, serta memahami strategi nasional yang disusun untuk mencapai pembangunan tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah faktor yang menyebabkan strategi nasional ini tidak dipahami masyarakat? 2. Apakah masyarakat yang terlalu abai dengan kebijakan pemerintah, ataukah pemerintah yang tidak mensosialisasikannya dengan cara yang memadai? Kemukakan pendapat Anda, kekurangan dari masing-masing pihak dalam kasus ini! Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan perbedaan. Perbedaan ini merupakan kekayaan bangsa, namun pada sisi yang lain juga dapat menjadi ancaman. Salah satunya adalah dalam bentuk perilaku terorisme yang terjadi karena pandangan radikal yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Apabila menilik beberapa dekade sebelumnya, dapat dilihat bahwa di negara ini sering terjadi tindakan terorisme yang memakan korban jiwa. Beberapa tahun belakangan ini, patut disyukuri bahwa jumlah tindakan dan perilaku terorisme telah menurun apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan strategi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Menurut pendapat Anda, faktor apakah yang membuat strategi nasional di dalam mengurangi perilaku terorisme ini mampu membawa hasil yang positif? Sebutkan setidaknya dua faktor, berikut dengan alasan atau argumen yang memadai. 1 dari 2 MKWU4109-2 4. Politik dan strategi nasional merupakan pedoman atau panduan pemerintah di dalam mensukseskan program-program pembangunan. Keduanya perlu diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Salah satu wacana yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah tentang pelaksanaan pendidikan di tengah pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 telah merubah mekanisme pembelajaran yang semula dengan tatap muka, berganti dengan pembelajaran tatap layar atau tatap maya. Keberlangsungan proses pendidikan pun menjadi sangat tergantung pada infrastruktur jaringan dan kesiapan teknologi di setiap jenjang pendidikan. Pemerintah berusaha untuk mengatasi persoalan kesiapan teknologi tersebut dengan memberikan bantuan kuota internet gratis bagi pendidik dan peserta didik di ?​

apa yang bisa kita pelajari tentang penyalahgunaan narkoba​

apa yang bisa kita pelajari tentang ketidak sopanan?​

1. Gerak jalan yang salah dapat memengaruhi...​

perbedaan antara norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dengan norma hukum adalah bahwa norma hukum ...​