Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perumahan atau papan

Table of Contents Show

Kegiatan Utama Penyediaan Perumahan yang dilakukan Pemerintah
Kendala yang dihadapi dan upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah
Video yang berhubungan

Program satu juta rumah -> merupakan program pemerintah untuk mendorong berbagai stakeholder penyediaan perumahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat agar terwujud percepatan penyediaan rumah, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program ini diharapkan dapat terbangun satu juta rumah setiap tahunnya. Strategi implementasi program satu juta rumah:

Memberikan bantuan penyediaan perumahan berupa Rusunawa, Rusus, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS) dan PSU
Memberikan subsidi pembiayaan perumahan berupa KPR FLPP, subsidi selisih bunga (SSB), dan subsidi bantuan uang muka (SBUM)
Memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan pembinaan kepada pemerintan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR)

Kegiatan Utama Penyediaan Perumahan yang dilakukan Pemerintah

Pembangunan Rumah Susun -> rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terutama untuk tempat hunian. Penerima bantuan rumah susun antara lain MBR, Pekerja Industri, PNS, Nelayan, Mahasiswa, Santri
Pembangunan Rumah Khusus -> rumah khusus adalah rumah tapak/panggung tipe 28 dan 36 yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penerima bantuan rumah khusus antara lain Petugas dan Masyarakat Perbatasan Negara, Nelayan, Korban Bencana, Masyarakat terdampak Pembangunan, Korban Konflik Sosial, Masyarakat Daerah Tertinggal, Terpencil dan Pulau Terluar
Bantuan Rumah Swadaya -> rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Penerima bantuan rumah swadaya adalah keluarga MBR yang memiliki dan tinggal di rumah sendiri namun tidak layak huni atau belum punya rumah namun memiliki tanah sendiri. Bantuan yang diberikan berupa uang dan bahan bangunan dengan skema Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni melalui pemberdayaan masyarakat
Bantuan PSU untuk Perumahan MBR -> bantuan penyediaan fasilitas dasar, pendukung, dan kelengkapan penunjang pada perumahan yang diperuntukkan bagi MBR. Jenis bantuan PSU meliputi jalan lingkungan dan TPS3R. Penerima bantuan PSU Perumahan adalah perumahan khusus MBR yang relatif baru.

Kendala yang dihadapi dan upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah

Terbatasnya lahan yang terjangkau (murah) -> upaya yang dilakukan adalah dengan (1) Pendataan dan verifikasi lahan potensial, eks. Pemerintah dan pemda, tanah wakaf; (2) Land Banking; (3) Penyediaan lahan untuk perumahan terjangkau di lokasi strategis/TOD/Sinergi BUMN
Mahalnya bahan bangunan perumahan MBR -> upaya yang dilakukan adalah (1) Riset dan litbang mengenai penggunaan teknologi baru (Precast, RISHA, dan RUSPIN); dan (2) Pengembangan teknologi material alternatif
Penerapan regulasi yang belum efektif -> upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan PP No 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Permen PUPR No 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Inpres No 3/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, Perpres No 91/2017 tentang Percepatan Berusaha, dan Permendagri No 55/2017
Terbatasanya kemampuan pendanaan pemerintah -> upaya yang dilakukan adalah dengan (1) Skema pembiayaan kreatif (Kredit Mikro, BP2T, Tapera), (2) KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), (2) Inovasi Program Penyediaan Perumahan yakni P2BK

Sebagian besar negara di asia tenggara merupakan negara berkembang hal tersebut disebabkan ...

1. Asean dibentuk di.....A.Vietnam. C .ThailandB .Malaysia D .Filipina 2. sektor agraris merupakan tulang punggung negara Thailand yang dilakukan di … daerah sekitar......A.Sungai Chao Phraya B .Plato barat C .Danau tonlesap D. lembah Sungai Mekong

Carilah berbagai fakta dampak di bidang ekonomi dari penemuan-penemuan teknik kultur jaringan

1. Sebutkan negara pendiri Asean 2 .Berikan contoh kerjasama bidang ekonomi yang dilakukan negara anggota ASEAN

1.Jelaskan tentang negara yang dijuluki sebagai Gajah Putih 2.Sebutkan mata pencaharian negara Singapura.tolong jawab plissss

Tuliskan macam-macam organ pernapasan pada hewan mamalia

jelaskan mengenai dongeng sebagai sumber lisan.di ringkas aja ya

nama perusahaan pesawat yg ada di bandung

7.pada tahun 2021 jumblah penduduk kabupaten demak mencapai 1.055.579 juta jiwa. luas kabupaten demak 890km°. berapakah kepadatan penduduk kabupaten d … emak

bagian yang ditunjukkan oleh huruf x berfungsi

Pandemi virus korona atau Covid-19 telah memberikan dampak signifikan kepada seluruh masyarakat, mulai dari pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun merinci sejumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah guna menghadapi dampak Covid-19 bagi masyarakat.

"Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, jumlahnya total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200 ribu per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun," kata Presiden.

"Kemudian Kartu Prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang (dengan) insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan, anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450VA dan diskon tarif listrik untuk 900VA, yang tadi yang 450VA (sejumlah) 24 juta pelanggan dan yang 900VA (sejumlah) 7 juta pelanggan, anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun," kata Presiden.

Adapun dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta. Bantuan ini dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan (sebesar) Rp2,2 triliun.

"Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun," kata Presiden.

Di samping itu, Presiden menjelaskan bahwa sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Bantuan tersebut diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannnya adalah Rp16,9 triliun. Program tersebut dilaksanakan di beberapa kementerian, seperti di Kementerian Desa dengan target 59 ribu tenaga kerja.

"Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian yang lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan," kata Presiden.

Sementara itu, Kepala Negara menyebut bahwa Polri juga akan melaksanakan program bantuan dalam bentuk Program Keselamatan. Program tersebut seperti program Kartu Prakerja, yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan.

"Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar," kata Presiden.

Di penghujung keterangannya, Presiden berkomitmen bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Ia pun mengajak para pengusaha untuk tidak memutus hubungan kerja karyawannya di tengah pandemi ini seraya mengajak semua pihak bekerja sama.

"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengsuaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong-royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan," kata Presiden.

"Sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan Covid-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini," kata Presiden. (Humas Kemensetneg)