Tujuan pembangunan kelautan atau maritim di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia:

LIMA PILAR POROS MARITIM DUNIA

Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Cita-cita dan agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa
dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko WidodoKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu:

KEDAULATAN. Mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
KEBERLANJUTAN. Mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
KESEJAHTERAAN Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim telah dilakukan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia).*

tokoh yang berperan dalam proses pemisahan Timor Timurtolong dijawab dengan benar ya, mkasih

tolong di jawab kak

26. Bagaimana bentuk kerja sama perdagangan antar negara anggota ASEAN di bidang ekonomi! 27. Mengapa negara-negara anggota ASEAN melakukan kerja sama … di bidang pendidikan?

1. Tuliskan 4 keuntungan Pak Amir sebagai seorang wirausaha! 2. Sebutkan 3 sikap yang dimiliki oleh Pak Amir dalam meraih kesuksesan! 3. Apa yang terj … adi jika Pak Amir tidak memiliki sikap tersebut? Jelaskan!Tolonf dibantu ya, terimakasih

mohon bantuannya ya kak

Tuliskan 3 strata pembagian rumah buton dari Sulawesi Tenggara!

Aktivitas pertanian banyak dilakukan penduduk Indonesia. Kondisi fisik Indonesia yang mendukung aktivitas tersebut adalah .... A.curah hujan sangat re … ndahB.banyak pulau pulau kecilC.kesuburan tanah tinggiD.memiliki banyak pantaitolong di jawab kak :-)

pensil dan kertas terbuat dari kayu.kayu merupakan hadil hutan jelaskan perilaku positif untuk menghemat SDA tersebut

Keuntungan letak Indonesia secara geologis

jelaskan wilayah kekuasaan kerajaan medang!.

Tujuan pembangunan kelautan di Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi ekonomi, pemerataan kesejahteraan meningkatkan daya saing sumber daya manusia sektor kelautan, meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik di sektor kelautan.

Secara umum, pembangunan bidang kelautan, merupakan program pemerintah bersama rakyat untuk mewujukan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945.

Presiden Joko Widodo meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau World Martime Fulcrum” pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Baca Juga:

Jadi, secara tegas Indonesia mengumumkan kepada negara-negara sahabat bahwa bidang kelautan merupakan fokus pembangunan yang berkelanjutan sekaligus tujuan pembangunan bidang kelautan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia, yaitu:

Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

4 Tujuan Pembangunan Bidang Kelautan di Indonesia

Berikut ini penjelasan 4 tujuan pembangunan bidang kelautan di Indonesia:

Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan

Ekspor industri maritim, merupakan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor perikanan dari Indonesia, tercatat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor perikanan tahun 2020 meningkat 9,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Demikian pula volume ekspor Januari–Maret 2020 mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat 10,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Amerika Serikat menempati urutan pertama dari lima negara tujuan utama ekspor selama Januari–Maret 2020. Nilai ekspor ke negeri Paman Sam tersebut mencapai USD508,67 juta (40,97 persen). Di peringkat kedua, Tiongkok dengan nilai USD173,22 juta (13,95 persen). Ketiga ada negara-negara di ASEAN dengan nilai USD162,29 juta (13,07 persen).

Selanjutnya, Jepang dengan nilai USD143,82 juta (11,59 persen), dan Uni Eropa dengan nilai USD82,05 juta (6,61 persen) melengkapi daftar keempat dan kelima.

Dari sisi komoditas, udang mendominasi ekspor ke negara-negara tersebut dengan nilai mencapai USD466,24 juta (37,56 persen). Disusul tuna-tongkol-cakalang (TTC) dengan nilai USD176,63 juta (14,23 persen). Kemudian cumi-sotong-gurita dengan nilai USD131,94 juta (10,63 persen). Selanjutnya, rajungan-kepiting dengan nilai USD105,32 Juta (8,48 persen) dan rumput laut dengan nilai USD53,75 Juta (4,33 persen).

Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha

Pelaku usaha bidang kelautan khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil.

Agar kesejahteraan pelaku usaha meningkat, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan berbagai cara untuk pelaku usaha maritim khususnya pembudidaya rumput laut antara lain pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan rumput laut melalui kegiatan pelatihan, pendampingan oleh tenaga ahli, dan fasilitasi bantuan mesin pengolahan rumput laut.

Tahukan kamu, bahwa produksi rumput laut di Indonesia adalah yang terbesar di dunia? Bahkan kontribusi Indonesia sebagai penghasil rumput laut telah diakui dunia internasional.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 memiliki tren positif yang naik hingga 0,81 persen. Pada periode Januari-April 2019, ekspor rumput laut sebesar USD 92,92 juta atau naik 3,98 persen dibanding capaian di periode yang sama tahun lalu USD 89,37 juta.

Ekspor rumput laut Indonesia tertinggi didominasi oleh ekspor rumput laut mentah Euchema spp dalam bentuk kering atau fresh yang dapat dikonsumsi manusia dengan total ekspor pada tahun 2018 mencapai USD140,41 juta.

Indonesia sendiri merupakan penghasil rumput laut kering terbesar di dunia dengan produksi 328 ribu ton atau 61,18 persen total produksi dunia di tahun 2017. Rumput laut juga diekspor dalam bentuk agar dan karagenan.

Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan

Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan merupakan kewajiban seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Upaya ini dilakukan, agar sumber daya kelautan tetap terjaga dan terus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Beberapa caranya adalah pelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir, penyelamatan terhadap ekosistem terumbu karang melalui program taman bawah laut dengan cara transplantasi terumbu karang. Misalnya yang dilaksanakan di sekitar pantai Tanjung Gelam yang berada dalam kawasan Kepulauan Karimunjawa, yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Program taman laut sendiri bertujuan untuk melakukan restorasi terumbu yang nantinya menyerupai taman bawah laut. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan dan melindungi sumber daya laut dalam aspek alam, sosial kemasyarakatan, sumberdaya manusia dan ekonomi.

Pembuatan taman laut menggunakan metode biorock yakni proses teknologi deposit elektro mineral yang berlangsung di dalam laut.

Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa

Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 silam encatat sejarah baru, dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional atau freedom to passage sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

Pemerintah Indonesia wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran.

Itulah tujuan pembangunan bidang kelautan, tentu kamu bisa menambahkannya lagi berdasarkan pendapatmu.